Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai salah satu rumah sakit swasta di Jakarta, Appendisitis akut merupakan kasus bedah terbesar ke-3 di RS "X". Pada tahun 2012, CP merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam standar akreditasi rumah sakit. Berdasarkan hasil wawancara singkat dengan Komite Medik 2017 , telah dilakukan evaluasi implementasi CP Apendistis akut dari sisi kendali mutu. Sedangkan sebagai kendali biaya, belum pernah dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode Mix Methods. Sampel kuantitatif adalah rekam medis Appendisitis akut secara total sampling Juli 2016 ndash; Juni 2017, n=35. Sampel kualitatif adalah orang-orang yang terlibat implementasi CP Appendisitis akut dengan teknik purposive sampling.Dalam penelitian ini terdapat perbedaan antara tagihan pasien yang sesuai CP dan tidak sesuai CP, selisih antara tagihan total sesuai clinical pathway dan rata-rata tagihan total pasien paling besar ditemukan pada pasien kelas II sebesar 176 , sedangkan pada kelas III sebesar 65 dan kelas I sebesar 83. Besarnya selisih pada variabel outcome disebabkan oleh kepatuhan clinical pathway Variabel Output sebesar: 37 pasien untuk lama hari rawat, 94 pasien untuk tatalaksana medis, 29 pasien untuk medikasi dan pemeriksaan penunjang, 36 untuk konsultasi anastesi. Kepatuhan clinical pathway 100 hanya pada pemantauan medis dan nutrisi.

---

Acute Appendicitis is the 3rd largest surgical case in RS X. In 2012, Clinical Pathway is one of the requirements that must be met in the hospital 39 s accreditation standards. An evaluation of the implementation of Acute Appendicitis pathway has been conducted in terms of quality control. As for cost control, it has never been done.This research use Mix Methods. The quantitative sample is the medical record of Acute Appendicitis in total sampling July 2016 June 2017, n 35. In depth interviews to staffs who involved in the implementation of clinical pathway of acute appendicitis by purposive sampling technique.There is difference of patients bill between comply with and not comply with the clinical pathway. The difference between total bill according to the clinical pathway and the average total patient billing rate in class II patients was 176 , while in class III was 65 and class I was 83. The magnitude of the outcome variables was attributed to clinical pathway compliance 37 of patients for length of stay, 94 of patients for medical management, 29 for medication and investigation, 36 for anesthesia consultation. 100 clinical pathway compliance was found in medical monitoring and nutrition."

"ABSTRAKNama : Nur AstrianaProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : IMPLEMENTASI POLA KEUANGAN BADAN LAYANANUMUM DAERAH DENGAN SISTEM HOLDING DI UNITPELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS BANJARHARJOKABUPATEN BREBES TAHUN 2018 Pembimbing : dr. Mieke Savitri, M.KesPuskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikanpelayanan yang bermutu sesuai dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut sejak Januari 2015 di Kabupaen Brebesdiberlakukan pola keuangan BLUD dengan sistem holding salah satunya di UPTDPuskesmas Banjarharjo melalui Peraturan Bupati No.91 Tahun 2014 tentang Pola TataKelola BLUD UPTD Puskesmas Banjarhajo. Silpa dari tahun ke tahun di UPTDPuskesmas Banjarharjo semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui dan menggali lebih dalam hambatan dan kendala mengenaiImplementasi Pola Keuangan dengan sistem holding di UPTD Puskesmas Banjarharjotahun 2018. Penelitian ini dilakukan di UPTD Puskesmas Banjarharjo dan 9 puskesmasdi bawahnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan datadilaksanakan dengan cara wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan terdiridari 11 orang pejabat keuangan BLUD yang terdiri dari 1 orang KPA, 1 orang PPK dan9 orang PPTK. Penelitian ini menunjukan hambatan dan kendala implementasi polakeuangan BLUD dengan sistem holding dikarenakan belum konsistennya informasiyang diberikan, SDM yang belum kompeten dan masih kurangnya tenaga akuntansiserta sikap para pelaksana yang tidak mendukung kebijakan tersebut. Dinas KesehatanKabupaten Brebes diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, pengawasan danevaluasi dengan pihak BLUD dan membentuk tim khusus guna menanganipermasalahan di BLUD UPTD Puskesmas, melakukan diklat keuangan bagi bendaharaBLUD dan Puskesmas. Sedangkan UPTD Puskesmas Banjarharjo diharapkanmeningkatan monitoring baik ke puskesmas maupun terhadap staf dalam pelaksanaanpola keuangan BLUD, Memberikan pengarahan pada staf, Pengadaan tenaga akuntansidimasing- masing puskesmas.Kata kunci : implementasi, Pola keuangan, BLUD, Holding

---

ABSTRACTName Nur AstrianaStudy Program Public Health SciencesTitle Implementation of Agency rsquo s Financial Pattern General servise areawith holding system in Public Health Centre Banjarharjo 2018 Counselor dr. Mieke Savitri, M.KesPublic Health Centre is the spearhead of the health service are required to provideappropriate quality services and can reach out to all walks of life. In order to meet thesedemands since January 2015 in Brebes Regency put in place the financial system withBLUD pattern holding one of them in Banjarharjo Public Health Centre through RegentRegulation No. 91 Years 2014 about Agency rsquo s Financial Pattern General servise area ofBanjarharjo Public Health Centre. The rest of the budget spending more from year toyear in PHC of Banjarharjo increased from year to year. This study aims to find out andexplore deeper obstacles and obstacles regarding the implementation of Agency rsquo sFinancial Pattern General servise area with holding system in Public Health CentreBanjarharjo 2018. This research was conducted at 1 UPTD Puskesmas and 9 PHCunderneath by using a qualitative approach and data collection was carried out by meansof in depth interviews and review documents. The informants consisted of 11 Financialofficer concist of 1 KPA, 1 PPK and 9 PPTK. This study shows obstacles and obstaclesto implementation because information given his solid performances yet, humanresources competent and still lack of energy accounting as well as the attitude of theexecutors yet who did not support the policy. Brebes City Health Office is expected toincrease coordination, monitoring and evaluation with the PHC and formed a specialteam to handle the problem of Agency rsquo s Financial Pattern General servise area in PublicHealth Centre Banjarharjo, do financial training for Treasurer of PHC. While PHC isexpected to improve monitoring of the health centers as well as staff in theimplementation of Agency rsquo s Financial Pattern General servise area, gave a briefing onthe accounting personnel, procurement staff dimasing of each PHC.Keywords Implementation, Financial Pattern, General servise area agency, holding"