Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 211 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tjandra Putra
"ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam dalam menghimpun dana masyarakat. Tujuan Tesis ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan usaha tersebut merupakan penyimpangan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992 jo Pasal 16 UU Perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder. Tipologi penelitian bersifat eksploratoris evaluatif. Hasil penelitian adalah kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam dalam menghimpun dana masyarakat merupakan penyimpangan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992 jo Pasal 16 UU Perbankan.

ABSTRACT
This thesis discusses the business activities of the Savings and Credit Cooperative in raising public funds. The objective is to determine whether such business activity is the deviation of the Article 44 of the Cooperative Law Number 25 Year 1992 in conjunction with Article 16 of the Banking Law. The methodology of the research is normative juridical with secondary data. Typology of research is exploratory evaluative. The result of the research is the business activities of the Savings and Credit Cooperative in raising public funds is a deviation of Article 44 of the Cooperative Law Number 25 Year 1992 in conjunction with Article 16 of the Banking Law."
2013
T34825
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Keumala Sari
"ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab komisaris utama yang melakukan transaksi pengalihan saham dan aset dalam perseroan dan kekuatan hukum akta perjanjian jual beli saham dan aset yang mereka buat. Metode penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Direktur dalam perseroan telah meninggal dunia, tetapi ia juga memiliki saham dalam perseroan. Saham yang dimilikinya kemudian beralih menjadi bagian ahli waris yaitu anak dan istrinya. Dalam transaksi pengalihan saham dan aset dalam perseroan ini, komisaris utama mewakili diri sendiri sebagai pemilik saham dan selaku ibu yang mewakili anaknya yang di bawah umur. Jual beli terhadap saham dan aset tersebut dilakukan oleh komisaris utama dan pihak luar yang bukan merupakan organ maupun pemegang saham dalam perseroan. Akta perjanjian jual beli yang telah mereka buat dapat dibatalkan, karena salah satu syarat sah dalam perjanjian yaitu cakap hukum, tidak terpenuhi.

ABSTRACT
This thesis discusses the responsibilities of chief commissioner who did the transfer of shares and assets of the company and deed legal power purchase agrrement the transfer of shares and assets of the company. The method of writing this thesis is normative. Director of the company had died, but he also has a stake in the company. Its shares later becoming part of the heirs of his wife and children. In exchange for the transfer of shares and assets in the company, chief
commissioner representing oneself as a shareholder and as the mother who represents the minor child. The sale and purchase of the shares and assets are done by the commissioner and the outsiders who are not organ or shareholders in the company. Deed of sale and purchase agreements they have made can be canceled, because one of the conditions in the agreement are legally capable of law, are not met."
2013
T35865
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ferry Ramdhan Afdal
"ABSTRAK
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat pesat telah membawa persaingan kearah yang ketat dalam usaha berbentuk Perseroan Terbatas. Pada dasarnya Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal. Perseroan terbatas ddidirikan berdasar perjanjian para pendiri, dituangkan dalam akta Notaris dan dikenal sebagai anggaran dasar perseroan. Pada prinsipnya anggaran dasar Perseroan Terbatas dapat diubah, namun perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Lalu bagaimanakah dalam kondisi dimana saham pemilik dalam perseroan telah dialihkan melalui akta pemindahan hak dihadapan notaris, dengan tanpa hak secara benar, kemudian didaftarkan pada daftar perseroan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang pada akhirnya mengeluarkan persetujuan perubahan daftar pemegang saham dalam perseroan tersebut. Hukum memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam keadaan seperti ini dengan jalan mengajukan gugatan di hadapan Pengadilan, lalu bagaimana bila ada lebih dari satu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, saling berbeda pandangan yang melahirkan dua Surat Keputusan Menteri tentang persetujuan perubahan daftar pemegang saham, disini muncul permasalahan lainnya. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu kepastian secara hukum atas terbitnya dua surat Keputusan Menteri yang isinya bertolak belakang satu sama lain terhadap kepemilikan saham dalam sebuah perseroan terbatas, dimana pemilik saham tersebut seyogyanya diberikan perlindungan secara hukum karena memiliki itikad baik.

ABSTRACT
Economical development in Indonesia has reach a high level, brings a high risk competition between the limited company. Basically, limited company is a form of capital associations. Limited company founded by the basic agreement between the founder in front of legal Notary that produces the certificate to founding a limited company, which is also known as the basic charter of the company. This basic charter of the company can be modifying every time with the shareholders meeting mechanism. This shareholders meeting is a company organ that have an authority which is not given to the executive board or the commissioner. Next
thing is how is the way out when someone’s stock in a company has been redirected unlawfully by the mechanism in front of the authority’s Notary which finally produces the certificate of stockholder’s changing by the Indonesian Ministry of Justice and Human Right. Basically, Indonesian Law give a chance to the party that has been disadvantaged by other to sue them in front of the Court, then another problem is rising when there is more than one Court Decision that have a different point of view each other, which finally bring the Certificate of stockholder’s changing by the Indonesian Ministry of Justice and Human Right. Because of that explanation, this research is aiming to find the legal certainty of the two certificate of stockholder’s changing by the Indonesian Ministry of Justice and Human Right which consist a different decision for the stockholder’s status in a limited company, which should be protect by the law for their good faith."
2013
T34874
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Erliena Irawati
"Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan per kapita penduduk Indonesia, kebutuhan akan hasil-hasil peternakan juga meningkat. Sektor agribisnis peternakan mengalami perkembangan yang pesat. Pola Inti-Plasma merupakan salah satu bentuk kemitraan yang diterapkan di sektor peternakan, termasuk dalam budidaya peternakan ayam. Penggunaan Pola Inti-Plasma semakin menguat setelah krisis yang melanda Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 yang juga telah memukul sektor peternakan. Hal ini merupakan manifestasi dari adanya kehendak dari para peternak untuk mencari rasa aman dari fluktuasi harga meskipun keuntungan yang diperoleh relatif lebih sedikit. Perjanjian kerjasama kemitraan yang dibuat antara perusahaan inti dengan peternak plasma harus mengacu pada aspek-aspek hukum perjanjian, baik asas-asas hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, bagian-bagian atau unsur-unsur perjanjian, serta bentuk perjanjian. Dari studi kasus ini diketahui bahwa perjanjian kerjasama kemitraan pada budidaya peternakan ayam yang diterapkan di PT. CAS telah memenuhi asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, asas kebebasan berkontrak, serta syarat sahnya terbentuknya perjanjian. Demikian juga dengan bentuk atau anatomi perjanjian telah memadai. Namun demikian, perjanjian kerjasama kemitraan tersebut belum sepenuhnya memenuhi asas keseimbangan dan asas itikad baik. Guna memenuhi kedua asas tersebut, diperlukan keterlibatan pemerintah dalam memberikan bimbingan dan bantuan teknis kepada peternak dan menetapkan mekanisme arbitrase untuk menyelesaikan konflik antara perusahaan inti dengan peternak plasma. Selain itu, diperlukan juga keyakinan perusahaan inti untuk menerapkan jaminan kepada peternak plasma.
......Along with the increasing of numbers and income per capita of Indonesia's population, the need for the livestock’s product is also increases. Livestock agribusiness sector experienced rapid development. The Pattern of Nucleus-Plasma is one of form of partnership that is also applied in the livestock sector, including in chicken farming. The Pattern of Nucleus-Plasma increasingly used after the crisis that hit Indonesia in the period of 1997-1998, that had also strike the livestock sector. This is a manifestation of the willingness of chicken farmers to seek security from price fluctuations despite the benefits are relatively few. Partnership Agreement made between the nucleus-company and plasma-farmers should refer to the legal aspects of the agreement, namely the principles of contract law, the validity requirements of the agreement, the parts or elements of the agreement, and the form of agreement. From the case study, it is found that the partnership agreement on chicken farming applied in PT. CAS has fulfilled the principle of consensus, the principle of the binding force, the principle of freedom of contract, as well as the validity requirements of the agreement. Likewise, the form or anatomy of agreement is adequate. However, the partnership agreement does not fully comply with the principle of balance and the principle of good faith. To meet the last both principles of contract law, it is necessary for government to involve in providing guidance and technical assistance to farmers, and establish an arbitration mechanism to resolve the conflict between the nucleuscompany and plasma-farmers. In addition, the nucleus-company should confidence to require a warranty to plasma-farmers."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35957
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Is Susilaningtias
"Direksi adalah salah satu organ Perseroan Terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan suatu Perseroan Terbatas. Direksi dalam menjalankan tugasnya harus disesuaikan dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi juga berwenang untuk mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Tindakan seorang Direksi adalah suatu hal yang sangat penting untuk kelangsungan dan perkembangan Perseroan yang diurusnya. Dalam kepengurusannya, Direksi wajib menjalankan fiduciary duty yang didalamnya meliputi juga duty of care dan duty of loyalty.
Dalam menjalankan tugas fiduciary duty-nya tersebut direksi dilindungi oleh Business Judgement of Rule, sehingga apabila perseroan mengalami kerugian maka direksi hanya mempunyai tanggungjawab yang terbatas dan tidak akan dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi. Tetapi didalam kasus PT.X ini, direksi telah lalai dalam melaksanakan prinsip Duty of care dalam perjanjian yang dibuat atas namaPT.X, sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT.X yang diurusnya. Hal ini berakibat bahwa direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh PT.X.
......Board of Director is an organ in a Limited Liability Company fully authorized and responsible on the management of the Limited Liability Company. Board of Director in carrying out its duty must comply with the aims and objectives of the company. The Board of Director is also authorized to represent the company, within or outside the court pursuant to the articles of association of the company. Action conducted by a Director in the company has very significant role in the continuity and development of the company he or she managed. In carrying out its managerial actions, the Board of Director must perform fiduciary duty principle within which also included duty of care and duty of loyalty.
In performing its fiduciary duty, the Board of Directors is protected by Business Judgement of Rule, so that in the case the company experienced of loss, the Board of Director will only have limited responsibility, and will not be claimed for its personal responsibility. However, in this PT.X case, the Board of Director had failed to perform Duty of Care principle in the agreement it made on behalf of PT.X, which caused PT.X he managed experiencing loses. This case cause the Board of Directors can be prosecuted personally against the lost incurred by PT.X."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T34858
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putu Jasprayana Mudana Putra
"Terdapat perbedaan pendapat antara DPR dan Menteri Keuangan mengenai pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara Tahun 2010 oleh Pusat Investasi Pemerintah. Menurut DPR pembelian tersebut memerlukan persetujuan DPR sedangkan menurut Menteri Keuangan tidak perlu. Hal ini memicu Sengketa Kewenangan Lembaga Negara ke Mahkamah Konstitusi. Melalui penelitian yuridis normatif dengan melakukan analisis deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan terkait, penulis mencoba menjelaskan kewenangan Pusat Investasi Pemerintah, kategori pembelian saham dimaksud, dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, Pusat Investasi Pemerintah secara hukum memiliki kewenangan untuk membeli saham dimaksud tanpa persetujuan DPR sebagai Investasi Surat berharga.
......There are differences opinion between the House of representative and the Minister of Finance regarding the purchase of 2010 PT Newmont Nusa Tenggara Divestiture Shares by the Indonesian Investment Agency. According to the House of representative, purchases require their approval, while Minister of Finance opining that is not necessary. It sparked a dispute authority of state institutions to the constitutional court. Through a normative juridical study with a descriptive analysis of the related regulations, the author tries to explain Indonesian Investment Agency authority, category of the purchasing shares mentioned, and the implications of the constitutional court verdicts. As a result, the Indonesian Investment Agency legally has the authority to buy the divestiture shares as Investment Securities without approval of the House of representative."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45208
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Made Grazia Valyana Ustriyana
"Skripsi ini membahas implementasi pengeluaran saham yang dapat ditarik kembali (redeemable shares) terhadap pengaturan pembelian kembali saham (buy back) dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif (normative legal research) dengan studi kepustakaan.
Metode penelitian tersebut dipakai untuk menjawab permasalahan; pertama teori tentang pengeluaran saham yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan kedua kedudukan hukum dari redeemable shares terhadap pengaturan mengenai buy back dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Hasil penelitian ini menyarankan bahwa mekanisme pelaksanaan hak-hak di bawah redeemable shares yang akan dikeluarkan harus dijelaskan dan diberikan batasan-batasan terlebih dahulu agar tidak melanggar ketentuan yang telah berlaku dalam peraturan perundang-undangan, terutama mengenai buy back.
......This thesis discusses the implementation of issuance of shares that are redeemable (redeemable shares) of the buy back shares arrangement (buy back) in Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies. This research is a juridical- normative (legal normative research) with a literature study.
The research method was used to answer the problems: first the theory of issuance of shares stipulated in Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and second the legal position of redeemable shares to buy back arrangements regarding the Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
The results suggest that the mechanism of the exercise of the rights under the redeemable shares to be issued shall be explained and given the constraints in advance in order not to violate the provisions that have been enacted in legislation, especially regarding the buy back shares."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S44988
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rina Puspitasari
"Penulisan skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap pembatalan Akta Otentik sebagai Akta Pengakuan Hutang (Studi Kasus Putusan No.: 384/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel)” yaitu tentang adanya gugatan pembatalan akta otentik tentang pengakuan hutang dan perjanjian pelunasan hutang dengan dasar adanya penyalahgunaan keadaan (paksaan/tekanan) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat proses pembuatan kedua akte tersebut.
Adapun Tahap Penelitian berdasarkan Kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai data yang terdiri dari bahan hukum primer maupun sekunder seperti, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan perundangan serta wawancara kepada ahli hukum dan salah satu pihak yang bersangkutan dalam sengketa tersebut.
Berdasarkan hasil kesimpulan diketahui bahwa Penyalah gunaan keadaan (paksaan/tekanan) pada salah satu pihak dalam membuat akta otentik dapat menyebabkan akta tersebut menjadi cacat hukum sehingga dapat diajukan pembatalan dipengadilan terhadap akta tersebut. Bahwa akibat pembatalan akta otentik oleh hakim maka akta otentik tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect stellen) dan mengikat para pihak sehingga dianggap tidak terjadi seperti yang disebutkan dalam akta tersebut.
......This thesis entitled " Judical review of the cancellation of the Authentic Deed as a Deed of Recognition Debt (Case Study of Court Decision No.: 384/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel)" is about a lawsuit authentic act of acknowledgment of debt and repayment agreements payable on the basis of misuse of state (force / pressure) by the Defendants to the Plaintiffs in the process of making the second certificate.
The stage research based literature by collecting a variety of data consisting of primary and secondary legal materials, such as law, government regulation, and legislation as well as interviews with legal experts and one of the parties concerned in the dispute.
Based on the conclusions note that Any use conditions (coercion / pressure) on one side to create the authentic act can lead to the act to be legally flawed that may be filed in court against the cancellation of the deed. That due to the cancellation of authentic by the judge authentic act is not a criminal (buiten effect stellen) and binding on the parties that are considered not occur as stated in the deed."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45032
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sheila Mirah Tiara
"Skripsi ini membahas mengenai Pengaturan tentang Corporate Social Responsibility di Negara Indonesia, Australia, dan Inggris. Mencoba menelaah Corporate Social Responsibility di setiap negara Indonesia, Australia dan Inggris dari segi Regulasi yang mengatur, aparat yang melaksanakan, efektifitas dari peraturan tersebut, panduan pelaksana atas peraturan yang telah dibuat, peran masyarakat dalam pelaksanaan peraturan tersebut, serta yang terakhir sanksi yang diberikan bila para pelaku usaha tidak melaksanakan Corporate Social Responsibility.
Atas hasil penelitian ini terdapat kesimpulan yang dapat diambil yaitu setelah menjabarkan dari masing-masing Negara, apakah peraturan yang telah di terapkan di Negara Australia dan Inggris dapat di terapkan di Indonesia. Ini bertujuan agar Indonesia dapat lebih baik lagi dalam menerapkan Corporate Social Responsibility di Indonesia, karena ini sangat penting bagi Negara Indonesia. Dan apakah penerapan nya efektif bagi Negara Indonesia, dengan melihat peraturan yang terdapat di Australia dan Inggris, Negara Indonesia dapat mencontoh hal-hal yang sudah berjalan dengan efektif di ke dua Negara tersebut, dengan mencocokan sistem yang di anut di Negara di Indonesia.
......
This thesis discusses about regulations on Corporate Social Responsibility in Indonesia, Australia and United Kingdom. The discusses focused on some problems, such as the regulations, the officials who have duty to carrying out, the effectiveness of the regulations, the implementation guide, the role of the community and the sanction if Corporate Social Responsibility the businesses do not implemented. This study focused on comparative study method. The data retrieval methods focus on the study of literature.
The results concluded that Australia and United Kingdom have better Corporate Social Responsibility system, either the regulations and the implementations. Indonesia can use the Australia and United Kingdom Corporate Social Responsibility system as the pattern for a better Corporate Social Responsibility system."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S52960
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sofie Widyana Pratiwi
"Skripsi ini membahas mengenai aksi korporasi akuisisi yang banyak dilakukan oleh perusahaan khususnya di sektor pertambangan belakangan ini, dimana diketahui alasan adalah sebagai cara untuk menguasai izin usaha atau mendapatkan/mengalihkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) demi mengembangkan kegiatan usahanya. Untuk mendukung penelitian ini penulis mengambil contoh akuisisi yang dilakukan oleh PT Indonesia Coal Resources anak perusahaan PT Antam Tbk) terhadap PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, yang mana PT ICR melakukan pengambilalihan saham perusahaan-perusahaan yang memiliki izin pertambangan. PT. CTSP pemilik IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi di wilayah Sarolangun, Jambi namun karena tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengangkutan dan penjualan, sehingga saham yang ditempatkan PT. CTSP dijual sebanyak 100% kepada PT ICR. Berdasarkan studi contoh akuisisi tersebut penulis ingin mengetahui pengaturan mengenai pengalihan IUP serta menganalisa dalam kaitannya dengan pengambilalihan saham yang menyebabkan berubahnya pengendalian perusahaan.
......
This thesis discusses about acquisition as a corporate action, which is mostly conducted by the companies’ especially in mining sector in recent years, which is discovered the reason is as the procedure to take control of business license or acquire/transfer Business Mining License (IUP) in order to develop their business activities. Supporting this research the author take an example of acquisition that is conducted by PT. Indonesia Coal Resources (subsidiary of PT Antam Tbk) with PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, PT ICR acquiring shares of companies that have mining license. PT CTSP as owner of IUP Exploration and Production Operation (IUP) in Sarolangun region, Jambi but, it has not got the ability to conduct the transport and sale thus, 100% shares of PT CTSP is sold to PT ICR. Based on the example of acquisition author wants to know regarding the provisions of transfer of IUP and analyzed in relation to the acquisition of shares which cause the changes of control in company."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S46957
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>