Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 104 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Lumban Tobing, Christine Ingrin
Abstrak :
ABSTRAK Keberadaan Notaris di tengah masyarakat dibutuhkan sebagai seorang Pejabat Umum yang keterangannya dapat dipercaya dan dapat menjadi bukti yang kuat. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Autentik. Akta Notaris merupakan Akta Autentik yang dibuat menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, namun Akta Notaris dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang di bawah tangan jika melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam praktiknya, pembuatan akta kerap terjadi pelanggaran, ketidaksesuaian, dan ketidaksepahaman yang dapat menyebabkan persengketaan di kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu permasalahannya berkaitan dengan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta, dan akibat hukum atas perbuatan Notaris tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu yuridis normatif sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dan menggunakan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian ini adalah mendeskripsikan akibat hukum dari pembuatan akta autentik dengan merekayasa tandatangan dan mendeskripsikan pertanggungjawaban notaris akan kelalaian yang telah ikut andil dalam pembuatan akta dalam kasus ini, karena akta notaris dibuat berdasarkan kehendak dari para pihak yang menghadap kepadanya dan notaris bertanggung jawab atas kebenaran formil dari akta yang dibuatnya tersebut.
ABSTRACT The presence of a Notary in among of a society is necessary needed as a Public Official whose statement can be trusted and can be strong evidence. Notary is the authorized General Office to make an Authentic Act. The Notarial Deed is an Authentic Deed made based on the procedures specified in the Act of Notary Position. Notary deed is a perfect evidence instrument, but it could have no power if it violates the provisions of the Act of Notary Position. In practice, the making of deeds often occurs violations, nonconformities, and disagreements that can cause disputes in community life. So from that the problem relates to the notary's responsibility as a public official in making deeds, and the legal consequences of the Notary's actions. This research use juridical normative method while the author had taken qualitative method and data collection tools for data analysis included documents or library materials. this study aims to describe the legal consequences of making authentic deeds by manipulating signatures and describing the notary's responsibility for negligence that has contributed to the making of the deed in this case because a notary deed is made based on the wishes of the parties facing it and the notary is responsible for the formal truth of the deed.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T51827
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cynthia Caroline
Abstrak :
ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang peran Notaris Pengganti dalam pembuatan Akta Perikatan Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 0019/Pdt.G/2016/PN.Sby). Permasalahannya mengenai pertanggungjawaban Notaris Pengganti terhadap akta perikatan jual beli dan sertifikat yang dihilangkannya, serta tanggung jawab pemegang protokolnya. Bentuk penelitian ini yuridis normatif, dengan tipe deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Notaris Pengganti bertanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya berdasarkan Pasal 65 UUJN. Apabila terdapat konflik terhadap akta yang dibuatnya, dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana, perdata dan administratif. Kemudian pada saat penyerahan protokol notaris juga harus dilengkapi dengan berita acara penyerahan protokol notaris agar terhindar dari konflik yang dapat muncul dikemudian hari. 


ABSTRACT


This thesis discusses the role of Substitute Notaries in the drafting of Land Purchase Agreement Deeds (Study of District Court Decisions Number 0019/Pdt.G/ 2016/PN.Sby). The problem concerns the responsibility of the Substitute Notary to the deed of sale and purchase agreement and the certificate it has lost, as well as the responsibility of the protocol holder. The form of this research is normative juridical, with analytical descriptive type. The results of this study conclude that the Substitute Notary is responsible for every deed he makes based on Article 65 UUJN. If there is a conflict with the deed he made, criminal, civil and administrative liability can be held accountable. Then, when the notary protocol is surrendered, it must also be accompanied by an official report on the submission of the notary protocol to avoid conflicts that may arise in the future.

2019
T52824
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ventines
Abstrak :
Dengan semakin pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi mendesak masyarakat untuk sadar akan kepentingan perlindungan dan jaminan hukum terhadap setiap transaksinya. Agar transaksinya terlindungi adalah dengan melakukan suatu perjanjian. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dapat berupa perjanjian yang dibuat dibawah tangan maupun dengan akta autentik. Penelitian ini menganalisis keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dibawah tangan dan telah dilegalisasi oleh Notaris serta perlindungan terhadap pihak Pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah yang dibuat oleh para pihak. Penulis mengidentifikasi keabsahan perjanjian pengikatan jual beli dilihat dari terpenuhi atau tidaknya syarat sah perjanjian yang didasarkan pada perjanjian pengikatan jual beli dengan dihubungkan dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1696 K/Pdt/2016. Adapun permasalahan yang dihadapi penulis dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan perjanjian pengikatan jual beli yang tidak ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap objek perjanjian pengikatan jual beli dan perlindungan hukum terhadap pihak pembeli dalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode pendekatan yuridis normatif serta metode analisanya secara kualitatif dengan tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut hasil penelitian ini, perjanjian pengikatan jual beli tanah yang dibuat antara para pihak tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga tidak sah dan tidak mengikat para pihak. Perjanjian pengikatan jual beli ini tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yaitu causa yang halal karena tidak semua pemilik tanah ikut menandatangani perjanjian pengikatan jual beli. ......With the rapid development of economic globalization, people are urged to be aware of the legal protection and warranty for each transaction. In order to have the transaction protected is by having an agreement. The agreement made by each party can be in the form of private deed or an authentic deed. This study analyzes the validity of the Sale and Purchase Agreement privately made deed and that has been legalized by a Notary and the buyer protection in the Land Sale and Purchase Agreement made by each party. The author identifies the validity of the sale and purchase agreement by the fulfillment of the legal terms of the agreement based on the sale and purchase agreement related to the case in the Decision of the Supreme Court Number 1696K/Pdt/ 2016. The problems faced by the author in this thesis are about the validity of the binding of sale and purchase agreement that is not signed by all interested parties on the object of the sale and purchase agreement and the lawful protection agreement of the buyer in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. To answer those problems, the normative juridical approach method is used and the analysis method is qualitative  the typology of this research is descriptive analytics. According to the results of this study, the binding agreement on the sale and purchase of land made between the parties does not meet the legal requirements of the agreement so that it is not legal and does not bind the parties. This binding sale and purchase agreement does not fulfill the objective requirement of an agreement, which is causa yang halal, because not all landowners signed the sale and purchase agreement.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T53436
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jesvit Justin
Abstrak :
Peran Bank semakin dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, salah satunya untuk memperoleh memberikan pinjaman uang. Dalam memberikan pinjaman uang atau fasilitas kredit, Bank biasanya meminta adanya jaminan. Jaminan ini berfungsi untuk memastikan kelancaran pembayaran utang debitur kepada Bank. Mengingat nilainya, Bank biasanya meminta jaminan berupa hak atas tanah atau disebut juga Hak Tanggungan. Sertipikat Hak Tanggungan merupakan tanda bukti adanya Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan. Selain sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Sertipikat Hak Tanggungan juga diperlukan pada saat pencoretan Hak Tanggungan. Pencoretan Hak Tanggungan atau disebut juga roya merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan ketika Hak Tanggungan yang bersangkutan telah hapus, dengan cara mencoret catatan Hak Tanggungan pada buku tanah dan sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan. Permohonan roya diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Kantor Pertanahan dengan melampirkan Sertipikat Hak Tanggungan yang telah diberi catatan atau dengan pernyataan tertulis oleh kreditur bahwa Hak Tanggungan yang bersangkutan telah hapus. Dengan hapusnya Hak Tanggungan, Sertipikat Hak Tanggungan yang bersangkutan ditarik dan bersama-sama dengan buku tanah Hak Tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kantor Pertanahan. Masalah muncul ketika Sertipikat Hak Tanggungan hilang dan karenanya tidak dapat dilampirkan untuk permohonan pencoretan Hak Tanggungan. Tulisan ini membahas bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemberi Hak Tanggungan yang Sertipikat Hak Tanggungannya hilang. Kemudian penulis membahas mengenai kenyataan yang ada dalam praktek ketika pemberi Hak Tanggungan hendak mengajukan permohonan pencoretan Hak Tanggungan namun Sertipikat Hak Tanggungan hilang. Menurut penulis, terdapat ketidakpastian dalam proses pencoretan Hak Tanggungan yang Sertipikat Hak Tanggungannya hilang. Peraturan mengatur bahwa untuk Sertipikat Hak Tanggungan yang hilang, hal tersebut cukup ditulis pada buku tanah Hak Tanggungan. Namun dalam praktek, Kantor Pertanahan mensyaratkan adanya akta Konsen Roya untuk pencoretan Hak Tanggungan yang Sertipikat Hak Tanggungannya hilang. Selanjutnya penulis juga membahas mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta Konsen Roya. ...... The needs for the role of Bank in society is increasing, one of which is to obtain loan. In giving loan or credit facility, Bank usually requires a security. The function of this security is to ensure the swiftness of the debtor's debt payment to the Bank. Given its value, Banks usually ask for security such as land rights or also called Land Mortgage. Land Mortgage Certificate is a proof of the Land Mortgage's existence, issued by the Land Office. In addition to being the proof of Land Mortgage's existence, Land Mortgage certificate is also required at the time of Land Mortgage's write-off. Land Mortgage's write-off or also called Roya is an action taken by the Land Office as the related Mortgage has been cleared, by writing off the Land Mortgage's note on the related land's book and right of land's certificate. Roya request is filed by the concerned party to the Land Office by attaching the Certificate of Land Mortgage that has been given notes or a written statement by the creditor that the related Land Mortgage has been cleared. With the Land Mortgage being cleared, the related Certificate of Land Mortgage is pulled and together with land's book of Land Mortgage shall be declared invalid by the Land Office. The problem arises when the Certificate of Land Mortgage is lost and therefore can not be attached to the Mortgage Write-off request. This paper discusses about the legal protection for the giver of Land Mortgage whose Land Mortgage Certificate is lost. Then the writer discusses the fact when the giver of Land Mortgage intends to apply for a Land Mortgage write-off request, but lost the related Land Mortgage Certificate. According to the writer, there are uncertainties in the process of writing-off the Land Mortgage which Land Mortgage Certificate is lost. Regulation stipulates that for a Land Mortgage Certificate that is lost, it shall be written in the land's book of Land Mortgage. But in practice, the Land Office requires a deed of Konsen Roya in order to write-off the Land Mortgage whose Certificate of Land Mortgage is lost. Furthermore, the writer also discuss the authority of notary in making the deed of Konsen Roya.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35205
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aurelia Soesanto
Abstrak :
Dalam menjalankan suatu kegiatan usaha, para pelaku usaha baik badan usaha maupun perorangan memerlukan sejumlah dana yang cukup besar untuk mengembangkan usahanya. Dana tersebut di samping dari modal sendiri, juga dapat diperoleh dari jasa perbankan dengan fasilitas kredit. Kredit perbankan merupakan salah satu pendukung dunia usaha yang berperan pula untuk memajukan perekonomian dan pembangunan Indonesia. Sebagai bukti adanya kredit antara kreditur dan debitur, dibuatlah akta perjanjian kredit. Dalam pembuatan akta perjanjian kredit harus memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan, antara lain ditentukan bahwa untuk penandatanganan perjanjian kredit yang debiturnya telah terikat dalam perkawinan tanpa perjanjian kawin harus mendapat persetujuan dari pasangan nikahnya baik dengan cara ikut menandatangani akta perjanjian kredit tersebut atau dengan memberikan surat persetujuan. Dalam kasus yang dibahas penulis, kreditur dalam hal ini adalah bank X membuat peraturan internal yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, di mana ditentukan bahwa untuk perjanjian kredit tidak diperlukan persetujuan dari pasangan nikah debitur, dengan alasan persetujuan tersebut cukup diberikan dalam perjanjian pengikatan jaminannya, dan peraturan internal tersebut dipatuhi oleh notaris yang membuat aktanya. Menurut penulis, akta perjanjian kredit yang dibuat tanpa persetujuan pasangan nikah debitur yang terikat perkawinan tanpa perjanjian kawin akibatnya menjadi batal demi hukum, dengan kata lain akta tersebut dianggap tidak pernah ada, serta mengingat sifat perjanjian pengikatan jaminan yang keberadaannya selalu mengikuti perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit, perjanjian pengikatan jaminan tersebut walaupun mendapat persetujuan dari pasangan nikah debitur tetap batal demi hukum juga. ......In running a business, entrepreneurs, both business entities and individuals, require a substantial amount of funds to expand its business. The funds can be obtained not only from their own capital, but also from the bank services such as credit facility. Bank credit is one of the endorsers of the business world and also its role is to improve the economy and the development of Indonesia. As the proof of credit between the lender and the debtor, the deed of the loan agreement is made. The making of the deed of loan agreement shall comply with laws and regulations, such as it is determined by the regulations, that for the signing of the loan agreement whose debtor has been bound in a marriage without prenuptial agreement, it must obtain the approval from his/ her spouse, either by co-signing the loan agreement or by providing a letter of approval. In the case discussed by the writer, the lender, in this case bank X, made an internal regulation that is contrary to the law and regulations, where the bank's internal regulation determined that the approval of the debtor's spouse is not necessary for the loan agreement, the reason is that the approval given in the collateral agreement is sufficient, and moreover that internal regulation is to be complied by the notary who made the deed of loan agreement. According to the writer, the loan agreement, that was made without the consent of the debtor's spouse which married without the prenuptial agreement, shall become null and void as a result, in other words, the deed shall be considered as never exist, also considering the nature of the collateral agreement whose existence always follow its main agreement, which is the loan credit, the collateral agreement, although is approved by the debtor's spouse, will remains null and void as well.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35706
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vera Noviani Harwanto
Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini difokuskan kepada keberadaan premisse dalam akta notaris. Dimana premisse akta notaris tidak diatur dalam Pasal 38 UUJN sebagai bagian dalam suatu akta notaris. Namun dalam praktik notaris, hampir semua akta notaris memuat premisse pada bagian setelah komparisi dan sebelum isi akta. Dan tidak jarang kita temukan kasus dimana premisse yang keberadaannya tidak diatur undang-undang tersebut memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan Notaris dijadikan pihak yang dituntut pertanggungjawabannya atas akta yang dibuatnya. Selain itu juga timbul pertanyaan mengenai akibat hukum bagi akta yang bersangkutan apabila suatu akta notaris tidak memuat premisse atau memuat premisse yang keterangannya tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Dari hal tersebut diambil dua rumusan masalah yakni mengenai keberadaan premisse dalam akta notaris dan tanggung jawab notaris apabila keterangan yang tercantum dalam premisse tidak sesuai dengan fakta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa akta notaris yang tidak memuat premisse tetap merupakan akta otentik. Namun dalam praktiknya, premisse bukan hanya sekedar berperan menguraikan latar belakang dibuatnya akta yang bersangkutan, namun untuk beberapa akta, premisse menentukan terbentuk atau tidaknya suatu perjanjian. Premisse akta notaris yang tidak mencantumkan keterangan yang sesuai dengan fakta akan tetap diterima sebagai suatu keterangan yang benar, sampai ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini dapat mengakibatkan akta tersebut mempunyai kekuatan di bawah tangan dan dapat dituntut pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan. Dan disini tanggung jawab notaris dinilai, apabila berkaitan dengan premisse tersebut, notaris tidak menjalankan jabatan sesuai dengan peraturan yang ada, maka notaris dapat dikenai sanksi perdata, administratif, etika, bahkan sanksi pidana.
ABSTRACT
This study focused on the existence of premisse within notarial deed. Where premisse is not regulated in Article 38 UUJN as part of a notarial deed. But in notary practice, almost all notary deed contains premisse in parts after comparitie and before the contents of the deed. And it is not uncommon to find cases where the position of premisse, which is not set by the law, provide an information that does not in accordance with the facts that occurred, and as result, the Notary held accountable as the parties who made the deed. It also raised questions about the legal effect of the deed in question, in the event of the deed does or does not contain premisse with a statement that does not match the fact that occurred. From this fact, taken two problem formulation, which is about the existence of the premisse in a notary deed, and the liability/responsibility of the notary if the information contained in premisse inconsistent with the facts. This study uses normative legal research method using normative juridical library research. From the survey results, revealed that the notary deed which does not contain a premisse remains an authentic deed. However, in practice, premisse not only plays a role on outlining the background of how the deed in question was made, but for some deed, premisse determine whether or not an agreement is formed. Premisse of the notary deed which does not include the information in accordance with the facts will still be accepted as a true statement, until there are those who can prove otherwise. This can result in the deed has the underhand power and the cancellation can be prosecuted by parties who feel aggrieved. And the responsibilities of notaries will be assessed here, if it is associated with the premisse, the notary does not execute the function of a public notary in accordance with the existing regulations, then notary may subject to civil penalties, administrative, ethical, even criminal sanctions.
2013
T35883
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hengki
Abstrak :
Notaris adalah seorang pejabat Negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Dalam tesis ini akan dibahas mengenai Pengertian dan Peranan Notaris bagi Masyarakat, Pengertian Etika Profesi Notaris, Pengertian Kode Etik Notaris, Dalam bab ini akan dibahas mengenai Larangan- Larangan bagi notaries yang tercantum didalam pasal 17 UU Jabatan Notaris, menjelaskan maksud pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan kepatutan yang dapat mempengaruhi jabatan notaries, dan menjelaskan apakah notaries yang menjalankan profesi dokter termasuk dalam larangan pasal 17(i) UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris serta persamaan kedua kode etik profesi tersebut. Notaris yang menjalankan pekerjaan lain yaitu dokter gigi tidak melanggar Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris. Pasal 17 (i) Undang-undang No.30 Tahun 2004 memperbolehkan adanya Notaris melakukan pekerjaan lain. UUJN memperbolehkan adanya notaries melakukan pekerjaan lain, selama tidak ada benturan kepentingan antara notaries dengan pekerjaan tersebut dan Notaris yang merangkap dokter gigi tidak mempunyai benturan kepentingan antara kedua profesi tersebut. Dalam pelaksanaannya apabila seorang Notaris merangkap sebagai dokter gigi, maka orang tersebut yang melaksanakan kedua profesi tersebut harus tunduk pada kedua kode etik profesi tersebut (kode etik Notaris dan kode etik Kedokteran Gigi) serta Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. ......Notary is a state officer or public official can be appointed by the State to perform the duties of the State in legal services to the community in order to achieve legal certainty as authentic deed officials in the civil case. In this thesis will discuss the definition and role of the Notary Public, Notary Public Understanding Professional Ethics, Definition of Notary Code, this chapter will discuss the Prohibition-Prohibition for notaries specified in Article 17 of Law Notary, explained the purpose of the work as opposed to other religious norms, decency and propriety which may affect the notary office, and explain whether the notary who runs the medical profession, including the prohibition of Article 17 (i) of the Act and the Code of Conduct Notary Public Notary and the second equation of the professional code of ethics. Notary who run other work that the dentist does not violate the Act 30 of 2004 concerning Notary and Notary Code. Article 17 (i) of Act 30 of 2004 allows for a Notary doing other work. UUJN allow the notary to do other work, as long as there is no conflict of interest between the work and the notary with the concurrent Notary dentist does not have a conflict of interest between the two professions, even the code of ethics of the profession both support each other. In practice, if a Notary doubles as a dentist, the person who conducted the two professions should be subject to both the professional code of ethics (code of conduct and code of ethics Notary Dentistry) and Act 30 of 2004 and Law Notary On Law No.29 of 2004 on the Practice of Medicine.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38949
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ervitiana Hamdiah
Abstrak :
Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dan Akta Berita Acara/Risalah Rapat (BAR). Notaris memiliki kewajiban dan larangan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Namun terkadang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris baik disengaja maupun tidak disengaja. Seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang dapat dilihat dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 6 agustus 2010 nomor: 02/B/Mj.PPN/VIII/2010, bahwa seorang Notaris menerbitkan Akta PKR dan Akta BAR dengan nomor dan tanggal yang sama serta menerbitkan salinan Akta BAR tanpa ada minuta akta yang mendasarinya. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Oleh karena itu Majelis Pengawas Notaris memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan kepada notaris tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut dapat dikenai sanksi perdata bahkan sanksi pidana.
As the public official, notary have the authority to make the Deed of Resolutions of General Meeting (PKR) and certificate of minutes of the meeting (BAR). Notary have the obligation and prohibition which are dealt in notary’s statute and code of ethics. Yet, there are some infractions have done intentionally and intuitively. Such as the violation which could be seen in the verdict of center notary supervisory assembly on august 6th 2010 number 02/B/Mj.PPN/VIII/2010, that there had been a notary published the Deed of Resolutions of General Meeting (PKR) and certificate of minutes of the meeting (BAR) with the same number and date as well as without any certificates underlay. It is a violation of the notary ethics codes. Therefore the center notary supervisory assembly grant a warning to the notary. The metodh of research use juridical normative along with secondary data. Based on analysis, the violation the notary had done could be charge by court of justice even criminal.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39211
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raden Roro Cantik Dwita Kartika
Abstrak :
Notaris adalah pejabat umum yang miliki kewenangan untk membuat akta otentik dan melakukan pengesahan kecocokan fotokopi. Suatu Perseroan Terbatas untuk dapat melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh seorang direksi atau orang yang diberi kuasa untuk itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam menjalankan kewenangan jabatannya, Notaris memiliki kewajiban dan larangan yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Namun dalam prakteknya kerap kali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris baik disengaja maupun tidak disengaja. Seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang dapat dilihat dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 nomor: 11/B/Mj.PPN/XI/2010. Dalam putusan tersebut Notaris menerbitkan Akta Pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berhak mewakili suatu Perseroan Terbatas. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran dalam pembuatan akta oleh Notaris, yang dapat menyebabkan suatu akta kehilangan otensitasnya. Pembuatan akta tersebut oleh Notaris juga merupakan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Oleh karena itu Majelis Pengawas Notaris memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara 6 (enam) bulan kepada notaris. Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menekankan pada penggunaan data sekunder. Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta pernyataan tersebut dapat menyebabkan suatu akta menjadi batal demi hukum dan Notaris dapat dikenai sanksi perdata dan administrasi, karena jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan terbitnya akta tersebut maka para pihak tersebut dapat mengajukan gugatan.
Notary is a public official, who have the authority discretion to make an authentic act. A Limited Liability Company to be able to perform legal acts should be represented by a board of directors or persons authorized for it under Act No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ( UUPT ). In carrying out the department's authority, a Notary has the obligation and the prohibition set forth in the Code of Conduct UUJN and Notary. However, in practice it often happens that such violations do good Notary intentional or not intentional. As with any violation committed by a Notary that is reflected in the verdict Assembly Center Notary Surety date 02 December 2010 ID : 11/B/Mj.PPN/XI/2010 that a notary realeasing the deed signed by the parties represent a Limited Company but does not indicate the basis of the actions as directors as specified in the Articles of Incorporation or Limited Liability Company based on the letter from the board of directors to represent Company Limited. It is a violation of the act by a Notary manufacturing, which could cause a loss otensitasnya act. Manufactured by notary act is also a violation of the code and of the notary. Therefore Assembly Notary Surety give administrative sanction in the form of a temporary cessation of 6 (six ) months to the notary. In this thesis using normative juridical research methods with an emphasis on the use of secondary data. From the analysis it is known that the violations committed in the manufacture notary act such statement could cause an act to be null and void and the Notary may be subject to civil and administrative sanctions , because if there are parties who feel aggrieved by the issuance of the act then the party may file a class action of lawsuit.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39041
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yudistina Eka Kumala
Abstrak :
Kode Etik mewajibkan Notaris untuk memasang papan nama dilingkungan kantornya dengan ukuran, bentuk, material, isi dan penulisan serta cara pemasangan tertentu. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemui pelanggaran dalam penggunaan papan nama Notaris tersebut, seperti halnya papan nama yang ukuran dan material yang dipergunakannya berlebihan sehingga sarat akan unsur promosi, papan nama yang dibuat seperti billboard berwarna-warni dan lengkap dengan neon box, kemudian papan nama yang masih dipasang padahal Notaris yang bersangkutan telah pindah kantor, papan penunjuk jalan yang tidak sesuai ketentuan ukuran, isi dan radiusnya, bahkan ada Notaris yang tidak memasang papan nama. Urusan papan nama Notaris ini memang terkesan sepele namun bila dibiarkan berlarut-larut dapat menciptakan suasana persaingan tidak sehat antara sesama Notaris yang ujung-ujungnya dapat merugikan masyarakat/klien, sesama Notaris, dan citra baik profesi Notaris itu sendiri. Semaraknya pelanggaran penggunaan papan nama tersebut menandakan mandulnya Kode Etik sebagai landasan dan standar perilaku Notaris dan tidak berjalannya/tidak efektifnya pengawasan dan penerapan sanksi Kode Etik terkait penggunaan papan nama. Penyebab kurang efektifnya pengawasan tersebut adalah minimnya laporan dari masyarakat ataupun sesama Notaris sebagai pihak-pihak yang berkepentingan mengenai pelanggaran terkait penggunaan papan nama Notaris yang dikarenakan sikap masa bodoh/tidak peduli dan anggapan yang menyepelekan masalah papan nama tersebut. Kemudian Dewan Kehormatan sebagai pengawas dirasa kurang memiliki wibawa karena seringkali diliputi oleh perasaan tidak enak/segan untuk mengawasi/menegur sesama rekan Notaris atau bahkan rekan Notaris yang lebih senior. Hal lain yang menjadi penyebab ketidakefektifan pengawasan dan penerapan sanksi tersebut adalah adanya tumpang tindih (overlapping) antara kewenangan Dewan kehormatan tersebut dengan Majelis Pengawas Notaris Untuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Kode Etik terkait penggunaan papan nama Notaris ini sebatas sanksisanksi yang bersifat organisatoris dan tidak memberikan efek jera sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pasal 6 Kode Etik yaitu teguran, peringatan, pemberhentian sementara (schorsing) dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, pemecatan (onzetting), dan pemecatan dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia.
The Code of Conduct requires Notary to install a signboard within his/her premises with a certain size, material, content and writing as well as its installation procedure. However, many breaches in respect of the Notary signboard are still found e.g. excessive size and material, colorful signboard which is equipped with neon box, signboard which still stand even though the notary already moved, signpost which is not in conformity with specifications in respect with size, contents and distance, in additions, some notaries not install signboard. This Notary signboard is a simple matter but it needs urgent solution to avoid unhealthy competition among notaries which may lead detrimental to client, other notaries and the Notary's good image. Abundant breaches in respect with usage of signboard signifies the ineffectually of the Code of Conduct as standard and foundation of the Notary's attitude and non performance of supervision and implementation the Code of Conduct Sanction in respect with the signboard usage. This is resulted from minimum report from public or other notaries as parties to the breach against the Code of Conduct due to ignoring toward the signboard issues. In addition, Honoring Board could not perform maximum role as it often experienced reluctant in supervising/giving reprimand to any other notaries or even to the more senior notaries. Besides, there is an overlapping between authorities of the Honoring Board and the Notary Supervising Council for any sanction imposed to the breach against Code of Conduct in respect with this Notary signboard which is limited only to sanctions which are organization in nature and not giving undaunted effect as it is set out in provision of article 6 of the Ethic Code that is warning, reprimand, suspension from member of the Association of Indonesian Notaries, termination (onzetting), and discharging from member of the Association of Indonesian Notaries.
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38960
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>