"
ABSTRAKTujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis sejauhmana tanggung jawab
pengurus koperasi terhadap pinjaman anggota khususnya tentang kewajiban dan
tanggung jawab pengurus Koperasi Pegawai Departemen Agama (KOPDA) bila anggota
wan prestasi. Dengan menganalisis kasus pada pemberian pinjaman/pemberian kredit
Koperasi Pegawai Departemen Agama atau disingkat KOPDA adalah salah satu koperasi
yang dibentuk karena profesi. Dalam menjalankan fungsi sebagi lembaga ekonomi,
KOPDA menyelenggarakan usaha dan kegiatan sosial ekonomi seperti membentuk unit
usaha simpan pinjam, unit usaha pedagangan, unit usaha pelayanan jasa dan unit usaha
lain yang sah.
Kegiatan usaha simpan pijam adalah salah satu usaha KOPDA yang sangat diminati oleh
anggotanya, jika teijadi pinjam meminjam uang akan menimbulkan hak dan kewajiban
antara kedua belah pihak. Di lain pihak dalam hal ini pengurus mempunyai tanggung
jawab terhadap pemberian pinjaman/kredit kepada anggotanya, dan anggota yang
meminjam terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Apabila
dalam pemberian pinjaman ini tidak tertib administrasi atau tidak mememenuhi prosedur
yang telah ditentukan. Hal ini akan menimbulkan permasalahan yang menyangkut
kewaj iban dan tanggung terhadap pemberian pinjaman tersebut dan apabila anggota wan
prestasi dalam rangka melaksanakan kewajibannya.
Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dan empiris, yang
mengacu pada norma-norma hukum y an terdapat dalam peraturan perundang-undangan
tentang perkoperasian dan doktrin ulira vires; serta melalui wawancara langsung dengan
pihak-pihak terkait dalam hal ini pengurus, karyawan dan anggota KOPDA, serta pejabat
dan staf di lingkungan Kementerian Negara Urusan Koperasi dan U KM yang
menghasilkan jawaban yang bersifat evaluatif-analistis. Kesimpulan pemecahan masalah
dalam tesis ini, adalah bahwa pengurus sebagai perangkat organisasi dari suatu badan
hukum koperasi, yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum
dan upaya-upaya hukum untuk atas nama koperasi, bertanggung jawab atas teijadinya
peijanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan dengan anggota koperasi dan
perbuatan lainnya, apabila perbuatannya tersebut menimbulkan resiko kerugian pada
koperasi. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992
tentang perkoperasian, yang dijadikan sebagai pedoman dalam hal pengaturan
pertanggungjawaban pengurus koperasi. Dalam hal pengurus melakukan tindakan yang
melebihi kewenangannya (ultra vires) sebagaimana diberikan oleh anggaran dasar, maka
dibutuhkan otoritas pengawasan yang secara terus menerus terhadap aktifitas pengurus
dalam usahanya mengelola koperasi.
ABSTRACTPurpose of writing this thesis is to analyze how far responsibility manager of cooperation
to member loan especially about obligation and responsibility manager employee
Cooperation of Religion Department (KOPDA) if when member of achievement. In this
case gift lender/vesting credit at the Employee Cooperation of Religion Department or
shortened KOPDA is the one of cooperation to build by profession. In implementing
function as economy institute, KOPDA carries out business and social economic activity
just like as forming saving and loan business unit, commerce business unit, business unit
of service activities and other business unit.
The activity saving and loan business is the one effort KOPDA a real enthused by his
member, it’s happened to loan the money will generate rights and obligations between
both parties. On the other this case manager have a responsibility to give a credit for their
member, and borrowing member particularly must fulfill clauses which has been
determined. If in this lending not administration order or doesn't fulfill procedure which
has been determined. This thing will generate problems concerning obligation and
responsibility manager to the lending and if member of achievement for to do the
obligation.
By using method of research which the yuridis nonnatif and empiric, is referring to law
norms there is in legislation of co-operation and doctrine of ultra vires, and through
direct interview with related sides in this case manager, employee and member of
KOPDA, and official and staff in area Ministry of State Business Cooperation and UKM
which the results answer which the evaluatif-analistic. The conclusion o f troubleshooting
in writing of this thesis, be that official member as peripheral organization from
a legal cooperation, the authority given to do law actions and law efforts for on behalf of
cooperation, responsibility to the agreement to borrow the money with member of other
cooperation and the other action, if the action to come a loss risk at cooperation, this rule
based on article 34 Number 25 the 1992 year’s about cooperation, taken as the leader in
the of arrangement of responsibility of member cooperation.
In this case the members of conducting action exceeding the authority (ultra vires) as
given by statutes, so it’s need a continually controlling authority to activity manager in
business managing cooperation."
