Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pandemi COVID-19 yang terjadi secara global pada awal tahun 2020 telah menyebabkan perubahan pada berbagai aspek termasuk pola kerja. Selama periode pandemi 2020-2022, hampir semua aktivitas operasional bisnis dilakukan secara daring dan dari rumah (work from home). Situasi tersebut juga terjadi pada pekerjaan penugasan audit internal, dimana auditor tidak bisa melaksanakan audit di lokasi auditee. Atas situasi dan kondisi tersebut, maka Internal Audit (IA) menerapkan pelaksanaan audit menggunakan metode remote audit dengan mengacu pada International Professional Practices Framework (IPPF). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi remote audityang dilaksanakan oleh IA dengan menggunakan pendekatan remote audit yang disusun oleh Institute of Internal Audit (2020) selama masa pandemi berlangsung. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan mengambil unit analisis di sebuah bank swasta di Indonesia, khususnya di Departemen Network & Operation Audit pada divisi IA. Hasil penelitian menunjukan perlu adanya penyesuaian cara kerja agar kualitas remote audit tidak menurun dibandingkan ketika full onsite audit antara lain komunikasi awal pada saat kick-off meeting perlu menjelaskan tata cara pelaksanaan remote audit, analisis yang lebih mendalam pada saat review dokumen, penyesuaian audit plan, prosedur audit, dan audit test. Untuk ke depannya pelaksanaan audit dapat dilakukan secara hybrid namun dengan beberapa penyesuaian pada prosedur audit.......The COVID-19 pandemic that occurred globally in early 2020 has caused changes in various aspects including working style. During the 2020-2022 pandemic period, almost all business operational activities were carried out online and working from home. This condition also occurs in internal audit assignment work, where the auditor cannot carry out an audit at the auditee's location. Based on these situations and conditions, the Internal Audit (IA) implemented an audit using the remote audit method with reference to the International Professional Practices Framework (IPPF). The purpose of this study is to evaluate the implementation of remote audits carried out by IA using the remote audit approach prepared by the Institute of Internal Audit (2020). The study used a qualitative method by taking a unit of analysis at a private bank in Indonesia, particularly in the Network & Operations Audit Department in the IA division. The results of the study show that the auditor needs to make adjustments to the way of working so audit quality does not decrease during a remote audit compared to a full onsite audit, including initial communication at the kick-off meeting, more in-depth analysis of document reviews, adjustments to audit plans, procedures audits, and test audits. In the future, the audit can be carried out in a hybrid manner but with some adjustments to audit procedures."

"Terdapat banyak bentuk dan ukuran saluran transmisi antara Badan Usaha Milik Negara (‘BUMN’) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (‘APBN’). Salah satunya adalah setoran dividen dari BUMN kepada Pemerintah. Penelitian ini mencoba untuk meneliti kebijakan dividen BUMN dengan tidak hanya melihat pengaruh faktor internal namun juga faktor eksternalnya. Faktor internal fokus pada aspek keberlanjutan bisnis BUMN berupa profitabilitas, leverage, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan dan pembayaran dividen tahun sebelumnya. Sedangkan faktor eksternal fokus pada aspek pengelolaan keuangan negara berupa asumsi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan proyeksi defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Penelitian ini menggunakan model penelitian regresi data panel terhadap laporan keuangan BUMN serta informasi APBN pada periode 2015-2019. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa leverage, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan pembayaran dividen tahun lalu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen BUMN. Penelitian ini memberikan gambaran awal bahwa kebijakan dividen BUMN cenderung mempertimbangkan pada keberlanjutan bisnisnya. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam dan memberikan gambaran bagaimana formulasi dalam penetapan besaran dividen BUMN yang tepat sesuai dengan tujuan berdirinya BUMN yang tidak hanya mengejar keuntungan namun juga perannya dalam menyumbang penerimaan negara. Hal ini sebagai bentuk transparansi pengelolaan kebijakan dividen oleh Pemerintah sesuai dengan rekomendasi dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan sekaligus masukan bagi rencana Pemerintah membentuk Badan Pengelola BUMN yang salah satu wewenangnya adalah mengelola dividen BUMN.......There are many sizes of transmission channels between State-Owned Enterprises ('SOEs') and the State Budget. One of them is the payment of dividends from SOEs to the Government. This study tries to examine dividend policy by looking not only at the influence of internal factors but also external factors. Internal measures focus on the performance aspects of SOEs that affect the causes of its business in the form of profitability, leverage, company growth, company and dividend payments in the previous year. Meanwhile, external factors focus on aspects of state financial management that affect SOEs on state revenues in the form of assumptions about economic growth, inflation, and the State Budget's deficit to Gross Domestic Product (GDP). By using a panel data regression research model on the financial statements of SOEs and the State Budget for the 2015-2019 period, this study concludes that leverage, company size, and dividend payments last year have a significant influence on the dividend policy of SOEs. This study provides the SOEs dividend policy tends to favor the SOEs business sustainability compared to its contribution to state revenues. Subsequent research can examine more deeply and provide an overview of the formulation in determining the appropriate amount of SOEs dividends according to the purpose of the establishment of SOEs This is a form of transparency in policy management by the Government in accordance with recommendations from the Organization for Economic Co- operation and Development (OECD) and also input for the Government's plan for the SOEs Management Agency, which has the authority to manage SOEs dividends."

"Di tahun 2020 dan 2021, virus COVID-19 menyebar ke seluruh Indonesia. Pemerintah terpaksa mengumumkan status darurat dan melaksanakan kebijakan isolasi pandemi yang membatasi transportasi internasional maupun domestik. Kebijakan tersebut menyebabkan kontraksi di output sektor riil. Kontraksi ini memiliki efek meluap yang berdampak buruk bagi sektor perbankan. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan-kebijakan restriktif untuk mengisolasi pandemi COVID-19 berdampak buruk bagi risiko kredit dan effisiensi operasional perbankan. Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan moneter mampu mengurangi dampak terhadap risiko kredit, tapi tidak berpengaruh banyak terhadap efisiensi operasional.......In both the years 2020 and 2021, there were periods where the COVID-19 pandemic was spreading like wildfire through Indonesia, demanding that the Indonesian government declare a state of emergency and enact restrictive lockdown measures to contain the pandemic. These restrictive containment measures were disastrous for the real sector, and had spillover effects into the banking industry. This study found that those restrictive emergency containment measures affected the banking industry’s credit risk and operational efficiency. The Indonesian central bank enacted expansionary monetary policies following the emergency measures to counteract the impact of the emergency containment measures. Monetary policy was able to mitigate the adverse impacts to credit risk, but not the adverse impacts to operational efficiency."