Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKeberadaan penyelenggara sertifikat elektronik ditujukan untuk memberikan pengamanan terhadap penggunaan jaringan internet sebagai jalur komunikasi. Penyelenggaraan sertifikat elektronik yang baik memerlukan peran notaris di dalamnya, dimana dalam penelitian ini dikaji mengenai peran notaris dalampenyelenggaraan sertifikat elektronik yang dapat menjamin kepastian suatuidentitas dan mengkaji perlunya peran notaris dalam program SiVION dariKementerian Komunikasi dan Informasi. Penelitian ini merupakan suatupenelitian hukum normatif yang menggunakan pengolahan dan analisis data sertadilakukan dengan mengadakan penelusuran asas-asas hukum umum, untukkemudian membuat suatu interpretasi terhadap peraturan hukum umum.Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik yang melibatkan peranan notaris didalamnya mempunyai pengakuan hukum yang relatif paling kuat, karena peluangpenampikan seseorang telah tereliminasi. Hal ini didasari dengan adanyaketentuan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Jabatan Notarisdimana notaris diberikan kewenangan untuk menguatkan suatu dokumen dalamtindakan cyber notary. Selain itu dalam program SiVION tanpa adanya peranannotaris mengakibatkan suatu transaksi elektronik yang aman tapi legitimasinyalemah. Dengan demikian diperlukan peran Notaris dalam PenyelenggaraanSiVION selaku Registration Authority untuk menjamin kebenaran identitaspengguna dengan memanfaatkan KTP elektronik, serta diperlukan pengawasanoleh Ikatan Notaris Indonesia terhadap kinerja notaris selaku RegistrationAuthority demi penyelenggaraan sertifikat elektronik yang lebih baik

---

ABSTRACTThe existence of Certification Authority are addressed to give security for the internet network user as a communication line. A good certification authorityenforcement requires a notary's role in it, wherein this research the notary's roleare examined in relation to the certification authority whether it can ensure thecertainty of an identity and examined the need of a notary?s role in the SiVIONprogram which is held by the Ministry of Communication and Information. ThisResearch is a normative legal study that utilize data analysis and generalprinciples of law, and with it make an interpretations to the laws and regulations.Certification authority which involve a notary's role in it, will have a relativelypowerful law recognition because the opportunities of someone's denial iseliminated. This matter is based on the definition that occur within the explanationof article 15 paragraph (3) from the Position Of Notary's Act wherein a notary isgiven an authority to strengthen a document within the measure of cyber notary.Further more, although it is safe, without the role of a notary in the SiVIONprogram will resulting a questionable legitimacy in the electronic transaction.Therefore, a SiVion program is not only requires a notary's role but a notary's roleis also significant as an Registration Authority to ensure the certainty of a user'sidentity by using the electronic citizen identification card, nevertheless a notary'srole in the SiVion program is also requires an oversight by the Indonesian NotaryLeague to monitor the performance of a notary as an Registration Authority for abetter Certification Authority service."

"Keseimbangan kedudukan antar suami isteri diartikan sebagai segala sesuatu dalam kehidupan berumah tangga harus di rundingkan dan di putuskan bersama oleh suami isteri yang bersangkutan. Dalam rumah tangga walaupun secara fisik laki-laki memang pada umumnya lebih kuat di bandingkan dengan perempuan, namun mereka adalah sama. Kedudukan mereka adalah sama, dalam pengertian bahwa masing-masing sama-sama mempunyai kewajiban yang harus di tunaikan, dan sama-sama mempunyai hak yang tidak boleh diabaikan. Kelalaian di suatu pihak berarti menelantarkan hak dari pihak lain yang pada gilirannya akan mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga dan terjadi perceraian. Permasalahan yang akan diuraikan dalam tesis ini berkenaan dengan masalah (1) Apakah Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional menganut prinsip keadilan bagi kedudukan isteri dalam perkawinan. (2) Kedudukan seimbang suami isteri bagaimanakah yang diterapkan dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional bagi isteri dalam kasus vasektomi. Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan tesis ini adalah dengan melakukan metode kepustakaan atau metode literatur (Library Research) yang bersifat yuridis normatif. Kedudukan seimbang suami isteri dan prinsip keadilan dalam perkawinan, pengaturannaya dan penerapanya telah diterapkan secara seimbang dalam Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam serta Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya dalam penyelesaian kasus vaksetomi yang akan dibahas pada bab II tesis ini."

"Kredit macet yang terjadi pada Bank BUMN sering sekali termasuk ke dalam kasus korupsi karena dianggap menyebabkan kerugian negara. Namun apakah kredit macet pada Bank BUMN masih termasuk ke dalam kerugian Negara setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normative ini mengungkapkan bahwa telah terjadi inkonsistensi dalam penentuan kerugian negara pada BUMN khususnya dalam kasus kredit macet pada Bank BUMN di mana seharusnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 penyelesaian utang piutang BUMN diserahkan kepada Bank BUMN tersebut sehingga kredit macet pada Bank BUMN bukanlah termasuk kerugian Negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 tidak menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 sebagai yurisprudensi sehingga mengakibatkan inkonsistensi dalam penentuan kerugian negara karena adanya dualisme hukum dalam pengertian keuangan negara.

---

Non performing loan on the state-owned enterprise banks often included in corruption case because it is considered a state loss. However, the non performing loans (NPLs) in the state-owned enterprise (BUMN) banks is still counted as losses of the state after the Decision of the Constitutional Court Number 77/PUU-IX/2011 and Decision of the Constitutional Court Number 62/PUU-XI/2013. The research using normative juridical method reveals that there has been inconsistency in determining state losses in BUMN, especially in the case of NPLs. It argues that after the Constitutional Court Decision Number 77/PUU-IX/2011, debt settlement of state-owned receivables is handed over to the BUMN. Thus, NPLs of the BUMN Banks are not counted as loss of the state. However, the Decision of the Constitutional Court Number 62/PUU-XI/2013 does not use the Decision of the Constitutional Court Number 77/PUU-IX/2011 as jurisprudence. This leads to inconsistency in the determination of state losses due to the existence of legal dualism in the definition of state finances."

"ABSTRAKPenetapan UU No. 22 tahun 1999 pada tanggal 4 Mei 1999 dan resminya barudiberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001, yang memberi kewenangan amat besarkepada daerah. Undang-Undang ini juga memberikan perubahan mendasar mengenaiprinsip-prinsip otonomi daerah, sebab UU No. 22 tahun 1999 adalah merupakan,otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan menekankan pada prinsippnnsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikanpotensi dan keanekaragamanan daerah, dengan tujuan untuk pemberdayaan danpartisipasi rakyat. Pemberian kewenangan otonomi seluas mungkin kepada daerahkabupaten/kota karena pelaksanaannya lebih dekat dengan rakyat, sedangkan kedudukanKepala Daerah semata-mata hanya sebagai alat daerah dan bertanggung jawab kepadaDPRD, demikian juga dalam UU No. 22 tahun 1999 adanya pemisahan yang tegasantara DPR dan eksekutif, agar fungsi kontrol DPR dapat berjalan dengan baik.TAPINo.TVIMPRI2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam PenyelenggaraanOtonomi Daerah, selain itu Sidang Tahunan MPR tahun 2000 path tanggal 18 Agustus2000 telah menetapkan perubahanlmenambah Pasal 18 TJIJD 1945, sehingga menjadiPasal 18 baru, Pasal 1 8A clan Pasal I 8B. Selain itu U1.J No. 25 tahun 1999 tentangPerimbangan Keuangan Pusat dan Daerah juga bersamaan diberlakukan dengan UU No.22 tahun 1999. Kesiapan untuk meimplementasikan kedua Undang-Undang ini harusmampu memperhatikan hak-hak masyarakat di daerah, agar dapat mencapai hasil yangmaksimal. Khusus bagi Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta yang menjadi fokus dalampenelitian penulisan tesis ini, kesiapan upaya yang dilakukan adalah; Melakukanpenelitian dan pengkaijian terhadap beberpa kemungkinan penggalian sumberpendapatan daerah yang baru, karena propinsi DKI Jakarta hanya mengandalkan potensijasa dan perdagangan, juga adanya penataan kelembagaan antara lain jumlah Biro,Dinas, Lembaga Teknis yang selama ini ditangani oleh instansi vertikal. Penataan ataupengalihan personil sampai Desember 2000 telah berhasil diproses 2.301 pegawai daneks 6 kanwil, path tahun 2001, 47.285 pegawai dan 9 kanwil hal ini merupakan suatukendala/hambatan karena merupakan beban yang cukup berat bagi APBI) propinsi DKIJakarta. Sedangkan faktor-faktor pendukung kesiapan implementasi dan UndangUndang ini adalah tidak terlepas dan menusia yang harus baik, keuangan yang cukup,peratatan, organisasi dan manajemen yang balk serta peningkatan kesadaran danpartisipasi aktif masyarakat."

"Salah satu bentuk perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah pemberlakuan sistem pembayaran non tunai pada semua pintu tol di seluruh Indonesia pada tahun 2017, dimana seluruh gerbang tol tak lagi melayani transaksi tunai. Selain untuk mengurangi antrean, pelayanan transaksi elektronik di semua gerbang tol bertujuan untuk meningkatkan cashless society. Upaya yang dilakukan pemerintah sehubungan dengan akan diterapkannya transaksi non tunai di jalan tol adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Non Tunai di Jalan Tol. Menarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai efektivitas pengaturan dan perlindungan hukum terhadap pengguna jalan tol sehubungan dengan terjadinya perubahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak sepenuhnya berlaku efektif karena hanya berhasil menjalankan sebagian dari ketentuannya saja. Hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna jalan tol adalah dengan dilaksanakannya seluruh ketentuan hukum dalam Peraturan Menteri tersebut yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi, juga adanya jaminan tersedianya uang elektronik yang didukung dengan fasilitas top up/isi ulang, kemudian perlindungan hukum diberikan dengan adanya jaminan peningkatan pelayanan di jalan tol sesuai SPM Jalan tol, beserta ditegakannya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait lainnya dengan memperhatikan kejelasan tata cara penangan masalah/komplain yang dihadapi pengguna jalan tol dan jugaperlindungan hukum dari kemungkinan terjadinya suatu keadaan memaksa yaitu kedaruratan, kealpaan hingga terjadi suatu keadaan yang menyebabkan kerusakan/error pada mesin pembaca uang elektronik, yang dapat merugikan pengguna tol tersebut, sehingga tetap perlu dibuka jalur khusus yang menerima pemnbayaran tunai.

---

One form of change made by the Government of Indonesia is the implementation of a non-cash payment system on all toll gates throughout Indonesia in 2017, where all toll gates no longer serve cash transactions. In addition to reducing the queue, electronic transaction services at all toll gates aim to increase the cashless society. The efforts made by the government in connection with the implementation of non-cash transactions on toll roads are by issuing Minister of Public Works and Public Housing Regulation No. 16/PRT/M/2017 concerning Non-Cash Transactions on Toll Roads. It is interesting to examine further the effectiveness of legal arrangements and protection of toll road users in connection with the occurrence of these changes. This study uses normative legal research methods. The results of the study indicate that the regulation does not fully apply because it only succeeded in running part of the provisions. This has caused legal uncertainty. Legal protection provided to toll road users is the implementation of all legal provisions in the Ministerial Regulation which are carried out by conducting socialization and education, as well as guaranteeing the availability of electronic money supported by top up/refill facilities, then legal protection is provided with guaranteed increase services on toll roads in accordance with toll road SPM, along with the enforcement of the provisions in other relevant laws and regulations with due regard to the clarity of procedures for handling problems/complaints faced by toll road users and also legal protection from the possibility of a forceful situation namely emergency, negligence until a situation occurs which causes damage/error in the electronic money reader machine, which can be detrimental to the toll user, so it still needs to be opened a special line that accepts cash payments."

"Dengan adanya otonomi daerah, maka Pemerintah Pusat menugaskan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing dengan menggunakan kas daerahnya masing-masing. Pendapatan dari daerah diperoleh dengan adanya pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah sendiri meliputi pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu pendapatan asli daerah adalah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Di dalam pengertian kendaraan bermotor salah satu yang termasuk kendaraan bermotor adalah alat berat. Alat berat sendiri baru termasuk dalam kendaraan bermotor pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif atau doktrinal dan pendekatan yang dilakukan ialah melalui pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan (library research). Salah satu yang menjadi permasalahan adalah ketika adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 yang menyebutkan bahwa alat berat tidak lagi termasuk dalam kendaraan bermotor. Akibat dari putusan tersebut adalah bahwa alat berat tidak lagi dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor apabila tidak adanya peraturan baru yang mengatur pajak alat berat. Putusan ini tidak berlaku apabila adanya pajak terutang yang belum dibayar wajib pajak.

---

With regional autonomy, the central government assigns regional governments to develop their respective regions using their respective regional treasuries. Revenue from the regions is obtained from regional taxes and regional retribution. Local taxes include regional taxes and city taxes. One of the regional revenues is vehicle tax and vehicle name transfer fee. In the definition of vehicles, one of which includes vehicles is heavy equipment. Heavy equipment itself is only included in vehicles in Law Number 34 of 2000 and revised by Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution. The research method used is normative or doctrinal juridical research and the approach taken is through the Statute Approach. Data collection techniques in this writing are carried out by means of Research Library. One of the problems was when the Constitutional Court Judgement Number 15/PUU-XV/2017 stated that heavy equipment was no longer included in motorized vehicles. The result of this decision is that heavy equipment can no longer be subject to vehicle tax in the absence of a new regulation regulating heavy equipment tax. This decision does not apply if there is a tax payable that has not been paid by the taxpayer."