Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang dari tesis ini ialah dimulainya era Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA pada akhir 2015. Pertemuan antar berbagai warganegara yang berbeda bahasa tutur akan semakin meningkat, termasuk dalam pendokumentasian transaksi-transaksi bisnis maupun hubungan hukum dalam bidang hukum lainnya di antara mereka. Jika para pihak berkehendak untuk menuangkan kesepakatankesepakatan mereka ke dalam suatu perjanjian dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, atau karena peraturan perundang-undangan, perjanjian tersebut wajib dibuat dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia, maka notaris telah mempunyai pedoman untuk pembuatan akta tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris berkewajiban untuk memastikan agar semua penghadap dan saksi memahami isi akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Jasa penerjemah resmi dapat digunakan. UUJN tidak mengatur lebih jauh ketentuan mengenai penunjukan penerjemah resmi dan bagaimana tanggung jawab notaris atas penunjukan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hubungan antara notaris dan penerjemah resmi merupakan hubungan profesional yang tegas berdasarkan kemitraan dan kesetaraan. Hubungan di antara mereka tidak relevan dengan hubungan peralihan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena tiap-tiap dari notaris maupun penerjemah resmi yang ditunjuk, mempunyai tanggung jawabnya sendiri-sendiri berdasarkan peraturan perundangundangan dan kode etik yang mengikat masing-masing. Kesimpulan tesis ini adalah bahwa notaris dan penerjemah resmi mempunyai tanggung jawab yang terpisah secara tegas. Tesis ini menyarankan agar penunjukan penerjemah resmi oleh notaris didasarkan pada daftar atau basis data yang diadakan oleh organisasi profesi, atau oleh instansi pemerintah terkait.

---

The background of this thesis is the commencement of the ASEAN Economic Community or AEC era at the end of 2015. Contacts among various citizens speaking distinct languages will be more frequent, including in documenting business transactions or legal relationship of other fields of law among them. If the parties desire to formulate their mutual understanding into a deed of agreement in Indonesian language before a notary, or if the agreement is by law must be drawn in a notarial deed in Indonesian, the notary has the guidance for such deed passing as provided in Article 43 of Law on Notaries (UUJN). The notary must ensure that every appearer and witness comprehend the content of the deed in Indonesian. The service of an official translator may be used. UUJN does not further provide the requirements for appointment of the official translator and how the notary is responsible for said appointment. The method of research used in the preparation of this thesis is legal literature research.The finding of this thesis is that the relationship between the notary and the appointed official translator is decisively professional as they are partners and in equal positions. Their relationship is irrelevant to the transfer of responsibility as provided in Indonesian Civil Code, since each of the notary and the appointed official translator has his or her own responsibility pursuant to the laws and regulations, as well as the code of ethics applicable to each. This thesis concludes that the responsibilities of the notary and the official translator are unequivocally separated. The recommendation in this thesis is that the appointment of an official translator by a notary should be made based on a list or a database maintained by a professional organization, or by the relevant governmental agency."

"ABSTRAKKepemilikan bersama adalah hak kebendaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, baik karena pewarisan maupun cara lain. Kepemilikan bersama atas hak atas tanah diakhiri dengan membuat Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat di hadapan PPAT. Pejabat Kantor Pertanahan dan Kantor Dinas Pelayanan Pajak Daerah menafsirkan bahwa pemisahan dan pembagian atas tanah warisan dianggap merupakan pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, sehingga menjadi obyek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal ini menghambat pendaftaran APHB. Warisan merupakan kepemilikan bersama yang terikat, dan pemisahan dan pembagian terhadapnya tidak mengakibatkan adanya peralihan hak. Hal ini terjadi karena kekhilafan dalam pemahaman mengenai hukum waris, hukum keluarga dan hukum benda. Penelitian ini bersifat deskriptif-preskriptif yang memberikan data detil tentang gejala sosial dan ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk mengatasi masalah-masalah tertentu

---

ABSTRACTCo-ownership is ownership of property, which owned by two persons or more, wherefore inheritence or other means. Co-ownership could be ended by drawing Deed of Division of Co-Property (APHB) drawn before Land Deed Official. Land Official and Regional Tax Official interpret the splitting and dividing over inheritence of land title as a splitting resulting in transfer of title, thus subjected to Duty on Land and Building Title Acquisition/BPHTB. Such act obstruct registration process of APHB. Inheritence is a bound co-ownership, that splitting and division upon it, shall not result in transfer of title. This occurs because of negligence to have an understading of Inheritence Law, Family Law, and Property Law. The characteristics of this research are descriptive-prescriptive which provide detail data of social phenomenon and to obtain suggestions to resolves particular problems"

"ABSTRAKTesis ini membahas kekeliruan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga JakartaPusat dalam memutus perkara kepailitan PT AAAS yang terdapat dalam PutusanPerkara Nomor: 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diputus padatanggal 29 Juni 2015. Kekeliruan tersebut merupakan pelanggaran terhadapketentuan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU terkait dengan prosedur permohonanpernyataan pailit. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasilpenelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Para Pemohon yang dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukumnya/advokat dalam mengajukan permohonan pailitkepada PT AAAS berdasarkan UUK-PKPU merupakan pihak yang keliru dantidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit,karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU. Kedua,terdapat putusan yang berbeda dalam menyikapi ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUKPKPUyaitu dalam kasus permohonan pernyataan pailit Kasus PT Antaboga DeltaSecuritas Indonesia, sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.Dengan melihat putusan PT AAAS maka nasabah perorangan dari perusahaanefek dapat dengan mudah memohonkan pernyataan pailit terhadap perusahaanefek, terjadi penarikan besar-besaran terhadap dana harta nasabah di perusahaanperusahaanefek lainnya dan membuat iklim investasi di pasar modal terganggu

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is the mistake made by judges at the Central JakartaCommercial Court in deciding the case of bankruptcy of PT AAAS contained inDecision Case No. 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst which ended onJune 29, 2015. The mistake was a violation of the provisions of Article 2 ayat (4)UUK-PKPU regarding about declaration of bankruptcy application procedure.This study uses normative juridical approach. The results of this study are asfollows: First, the applicant in this case represented by the Legal Counsel in filingbankruptcy petition for PT AAAS under UUK-PKPU is wrong party and doesn?thave the Legal Standing to file an application for declaration of bankruptcy,because it is contrary to Article 2 ayat (4) UUK-PKPU. Secondly, there is adifferent decision in response to the provisions of Article 2 ayat (4) UUK-PKPUi.e. in case of declaration of bankruptcy petition Case of Antaboga DeltaSecurities, which can lead to legal uncertainty. By looking at the PT AAAS case,the impact is the individual customers of securities companies can easily call abankruptcy declaration against securities firms, massive withdrawals to fundclient assets in other securities firms and make the investment climate in thecapital markets disrupted"

"ABSTRAKPasangan suami isteri sebelum melangkah ke jenjang perkawinan ada kalanyamembuat suatu perjanjian perkawinan. Menurut Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan isi perjanjian perkawinan bukan hanya mengatur harta benda danakibat perkawinan saja juga meliputi hak-hak serta kewajiban yang harus dipenuhi olehkedua belah pihak sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.Perjanjian perkawinan memiliki syarat yang harus terpenuhi salah satunya adalahdilakukannya pencatatan pada lembaga perkawinan. Namun seringkali terjadi dimasyarakatperjanjian perkawinan yang telah dibuat lalai untuk dimintakan pencatatan. Atas dasar latarbelakang diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan pada penulisan tesis ini yaitu :1.Bagaimana akibat hukum yang timbul apabila perjanjian perkawinan lalai untuk dimintakanpencatatan kepada pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil? 2.Bagaimanaupaya hukum yang harus dilakukan agar perjanjian perkawinan yang lalai dimintakanpencatatan menjadi sah mengikat secara hukum?. Metode penelitan yang digunakan adalahyuridis normatif, dengan data sekunder, kemudian didapatkan kesimpulan yaitu Perjanjianperkawinan yang lalai dimintakan pencatatan pada pegawai kantor catatan sipil tidakmemiliki akibat hukum mengikat terhadap pihak ketiga sepanjang perkawinan, dan upayahukum yang dapat dilakukan adalah meminta penetapan pengadilan untuk dimintakanpencatatan kepada kantor catatan sipil.

---

"

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang bentuk Maladministrasi dalam ImplementasiPeraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 02/Permen-KP/2015Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) danPukat Tarik (Seine Nets) Berdasarkan Rekomendasi Ombudsman Nomor06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015. Peraturan ini dinilai melampauikewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan, karena dianggap melampauiketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.Peraturan ini dalam proses penerbitan dianggap menyimpang dari prosedur karenatidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yangdiatur dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan ini dianggapsebagai perbuatan tidak patut dimana dalam substansi Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan Nomor 02/Permen-KP/2015 tidak memberikan sosialisasi danwaktu transisi yang cukup. Namun Menteri Kelautan Perikanan tetap padakeputusannya untuk tetap memberlakukan Peraturan tersebut dan tidakmelaksanakan Rekomendasi Ombudsman Nomor 06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015 yang pada intinya merekomendasikan Menteri Kelautan danPerikanan untuk menunda pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 02/Permen-KP/2015. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karenamenitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asashukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya.Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.Selanjutnya, hasil yang diharapkan dalam permasalahan yang dibahas dalam Tesisini adalah untuk mengetahui bentuk Maladministrasi dalam ImplementasiPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/Permen-KP/2015 dan peranrekomendasi Ombudsman dalam kebijakan tersebut. Sehingga tujuan menciptakanpemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraanserta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga Negara dapattercapai.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the forms of maladministration in the implementation ofRegulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 02/Permen-KP/2015 on Restriction on the Use of Trawls and Seine Nets pursuant toOmbudsman Recommendation Number 06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015. Theregulation is regarded as overstepping the authority of the Minister of MarineAffairs and Fisheries, as it considered as exceeding the provision of Article 9 ofLaw Number 31 of 2004 on Fisheries. The promulgation process of the regulationis deemed to have deviated from due procedure as it does not follow procedure forthe enactment of regulatory instruments as stipulated in Law Number 12 of 2011and the regulation is deemed as an impropriate act, as the provisions contained inthe regulation does not provide sufficient period for dissemination and transition.Despite such condition the Minister has insisted to implement the regulation andchose not to heed Ombudsman Recommendation Number06/REK/0201.2015/PBP-24/VI/2015 which in essence advises the Minister topostpone the enactment of the regulation. This thesis uses a legal normativeapproach in its analysis of the related legal principles, systematic, and alignment.Data are analyzed using a descriptive qualitative method. Further, the expectedoutput of the discussion is an understanding of the form of maladministration inthe implementation of the ministerial regulation and the role of the Ombudsmanrecommendation in such policy, and thus allowing the creation of a clean andefficient governance to enhance prosperity and justice and legal certainty for allcitizens."

"Akuisisi saham perusahaan merupakan strategi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi pasar. Akuisisi saham perusahaan tersebut dapat menciptakan efisiensi atau justru menciptakan abuse of market power di pasar bersangkutan. Untuk mencegah terjadinya abuse of market power dari suatu akuisisi saham perusahaan perlu dilakukan merger control oleh otoritas persaingan usaha. KPPU melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo PP No. 57 Tahun 2010 mengatur tentang kewajiban pemberitahuan atas akuisisi saham perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu. Perubahan pengendali merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi akuisisi saham perusahaan. Perusahaan patungan merupakan perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Penentuan pelaku usaha pengendali pada perusahaan patungan merupakan hal yang penting untuk didefinisikan terkait dengan merger control yang dilakukan oleh KPPU. Untuk mendefinisikan pelaku usaha pengendali pada perusahaan patungan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyatakan terdapat beberapa aspek hukum dan ekonomi yang dapat digunakan oleh KPPU untuk menentukan pelaku usaha pengendali pada perusahaan patungan yang kemudian dapat digunakan sebagai salah satu metode dalam penerapan PP No. 57 Tahun 2010 pada akuisisi saham perusahaan patungan

---

Acquisition of shares is a business strategy to pursue market expansion. Acquisition of shares can create efficiencies or create abuse of market power in the market. To prevent abuse of market power, the competition authorities make merger control regulation. KPPU through Act number 5 year 1999 jo Government Regulation number 57 year 2010 regulating the obligation of notification of shares acquisition. Change of control is one thing that must be met in a transaction of shares acquisition. Joint ventures company is a company founded by two or more business actor to conduct certain business activities. Controlling parties on joint ventures is an important thing to be defined relating to merger control carried out by KPPU. To define the controlling parties on joint ventures are used normative juridical research method that uses the legislation approach. The results of this study states there are some aspects of the law and economics that can be used by the Commission to determine the controlling businesses in a joint venture that can then be used as one of the methods in the application of PP 57 Year 2010 on the acquisition of joint stock company."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan oleh Notaris dan tidak diketahui oleh salah satu pihak, sehingga dalam tesis ini dibahas mengenai analisis terhadap itikad baik para pihak dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan juga akibat hukum terhadap perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Dalam hal ini dilakukan analisis terhadap perkara yang termuat dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor : 02/PTS/MJ.PWN PROV DKI JAKARTA/VII/2012. Jenis penelitian dari tesis ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian pendahuluan yang dilakukan oleh calon penjual dan calon pembeli yang harus dilaksanakan oleh keduanya dengan itikad baik. Sebaiknya Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibuat dalam bentuk Notariil sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak sebagaimana kekuatan perlindungan hukum yang dimiliki oleh akta otentik. Dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini, Notaris sebagai pejabat umum diharapkan bersikap netral dan tidak memihak. Perubahan klausul dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dilakukan oleh Notaris harus diketahui oleh semua pihak sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak di kemudian hari dan menjauhkan Notaris dari sanksi-sanksi.

---

This thesis is based on by the change in a Sale and Purchase Binding Agreement which done by a notary and were not known by one of the parties, so the discussed the analysis of good faith parties in a Sale and Purchase Binding Agreement trading and also caused by law on changes in Sale and Purchase Binding Agreement which were not known by one of the parties. In this thesis, the analysis of the matter is contained in the award of the Tribunal Notary Superintendent the City Number : 02 /PTS/ MJ.PWN PROV DKI JAKARTA/VII/2012. The kind of research from the it is research law with put yuridis-normatif research and type descriptive research. Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) is an introductory agreement made by and between the potential purchaser and potential buyer in the process of sale and purchase of right on land that must be implemented by the two of them in good faith. It is suggested to prepare a Sale and Purchase Binding Agreement in form of Notary deed to give legal protection to the parties as provided by an authentic deed. In making a Sale and Purchase Binding Agreement, notary as public officials are expected to be neutral and impartial. Change a clause in a Sale and Purchase Binding Agreement done by notary must be known by all parties that does not cause loss for one party at a later date and removed from notary`s penalty."