"
ABSTRAKTransaksi digital semakin mendominasi sistem perdagangan di era ini, perdagangan elektronik yang timbul karena adanya perkembangan teknologi. Dalam transaksi perdagangan, konsumen merupakan pihak yang memanfaatkan barang dam/atau jasa yang diperoleh. Konsumsi barang dan/atau jasa merupakan hal yang terutang PPN. Pengenaan PPN atas konsumsi dalam Daerah Pabean, dikenakan tanpa melihat dari mana asal barang dan/atau jasa tersebut, termasuk yang berasal dari luar Daerah Pabean. Penelitian ini membahas tentang kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), tertuang di dalam PMK No. 48/PMK.03/2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang perumusan kebijakan dan bagaimana strategi implementasi yang telah disiapkan oleh pemerintah dan membandingkan bagaimana kebijakan dan pengenaan PPN, khususnya atas BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean melalui PMSE dengan negara lainnya di ASEAN. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan dilatar belakangi oleh upaya pemerintah untuk memungut PPN atas barang dan/atau jasa yang berasal dari luar negeri sebagaimana sesuai dengan asas pemungutan pajak yakni equality dan karakteristik PPN yang bersifat netral, serta sesuai dengan konsep destination principle dan didasari oleh asas perpajakan revenue productivity. Dalam penetapan kebijakan, pemerintah memilih opsi yang dapat memberi kemudahan dan efisiensi bagi pemerintah dan Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, strategi implementasi yang disiapkan oleh pemerintah ialah dengan melakukan sosialisasi internal dan eksternal, serta mempersiapkan sistem yang baik untuk implementasinya baik dari segi teknologi maupun ekonomi.
ABSTRACTDigital transaction increasingly dominating the trading system in this era, electronic commerce arises due to technological developments. The government needs to implement a policy strategy to optimize taxation of digital transactions, one of which is through the VAT policy on Trade Through Electronic System. In a trade transaction, the consumer is the party who utilizes the goods and/or services obtained. Consumption of goods and/or services is subject to VAT payable. One of the VAT payable of consumption in the Customs Area is imposed regardless of the origin of the goods and/or services, including those which imported from outside the Customs Area. This research discusses about policy of VAT of Digital Goods and Services from outside into Customs and Excises Territory through Trade Through Electronic Systems (foreign e-commerce), which regulated in PMK No. 48/PMK.03/2020. This study aims to analyze the background reason of the policys formulation and to analyze the strategy of implementation which the Government has planned, also to compare the policy and implementation of VAT, especially about foreign e-commerce transaction of Digital Goods and Services, along with the other countries in ASEAN. The method of this research is a descriptive method and the study approach in this research is qualitative. The result of this research indicates that the formulation of the policies is based by the Governments attempt to collect a VAT of goods and/or services from overseas as accordant with the principle of tax collections which are equalityand the characteristic of VAT that tends to be neutral, also suitable with the concept of destination principle and based by the principle of revenue productivity taxation. In the establishment of policies, Government chose the option that give eases and efficiencies for both Government and Taxpayers who engages in taxation obligations. Furthermore, the strategy of implementation which Government prepares is to hold an internalized and externalities socialization, and to organize a decent system for the implementation, both from the technology and economy viewpoint.
"
