Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTTujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja dari kecamatandalam melaksanakan tugas umum pemerintahan diantaranya fasilitasi pelayanan umum di wilayah kerjanya sehingga dapat membuktikan bahwa kinerja dan eksistensi dari kecamatan dewasa ini masih sangat diperlukan. Penelitian dilaksanakan melalui metode mix approach yaitu penggunaan metode secara kuantitatif dan kualitatif dengan memakai pendekatan Balance Scorecard, sehingga kinerja kecamatan dapat dilihat melalui 4 (empat) perspektif. Sudut pandang dari pendekatan tersebut diantaranya adalah perspektif finansial, perspektif kepuasan pelanggan, perspektif bisnis internal serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran yang dilakukan dengan menyebar angket dankuisioner di wilayah tersebut. Penulis juga melakukan observasi lapangan dan dukung seperti berkas darter pelaksanaan anggaran serta dokumentasi dan sebagainya sehingga kesimpulan yang diambil dapat terwakili dengan data-data yang ada. Hasil dari penelitian dapat di lihat dari aspek financial kecamatan melakukan banyak tugas seperti pelaksanaan kegiatan dalam memberikan fasilitaspelayanan masyarakat yang dalam pelaksanaan realisasi terserapnnya anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan cukup baik, dari aspek kepuasan pelanggan banyak masyarakat yang menilai baik dari sisi peleayanan yang di berikan, dari aspek Perspektif Bisnis Internal Serta Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran masih banyak yang harus dibenahi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok danfungsi dari pelaksana teknis dan pelatihan-pelatihan yang harus diberikan agar kecamatan dapat lebih responsig dalam melaksanakan fungsi pemerintahan secara umum dan pelayanan terhadap masyarakatnya.

---

ABSTRACTSubdistrict in Act No. 5 of 1974 on Regional Government as the holder of the command does all the functions of government in working areas, but in the era of regional autonomy on the mark with the Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Government, the district is organization has changed from the regional to the local work unit (SKPD) which only has the authority if it has been delegated by the head region (function delegation), so the district in carrying outactivities in each program of work has been represented by agencies or offices as the implementing organization of technical there. Regardless of the attributive function (general duties of government) from the district then this raises a lot of thought to dissolve the district because the organization does not have a clear andmeasurable performance. The purpose of this study was to determine the performance of the districts in carrying out general services in their working area so that it can prove that the performance andexistence of the district today is still very necessary. Research conducted through mixed methods approach, namely the use of quantitative methods and qualitative approaches using Balanced Scorecard (BSC), so the performance of district can be viewed from the 4 (four) perspectives. Viewpoint of the approach include thefinancial perspective, the perspective of customer satisfaction, internal business perspective and the perspective of growth and learning is done by spreading the questionnaire and the questionnaire in the region. The author also conducted field observations and supporting data such as (DPA) files and documentation and soforth so that the conclusions drawn can be represented by the existing data."

"This thesis discusses the implementation of PP 41 of 2007 in the organizational restructuring of regional policy in Lampung Province. The purpose of this study is to describe the process of organizational restructuring of regional policy and the actors that influence this policy implementation. The design of this study is description with positivism approach.The organizational restructuring of regional policy in the Government of Lampung Province is stipulated in Regulation No. 9, 10, 11, 12 in 2007, which promote large organization. Organizational restructuring policy is influenced by several factors like: ineffective communication and coordination, inadequate human resources, bureaucratic structure, disposition and restructuring policies that support the socio-political conditions of interest groups.

---

Tesis ini membahas mengenai implementasi PP 41 Tahun 2007 dalam kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Provinsi Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah, bagaimana implementasinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi pada Pemerintah Provinsi Lampung. Desain penelitian ini adalah dekriptif dengan pendekatan positivisme.Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung dituangkan pada Perda Nomor 9, 10, 11, 12 Tahun 2007, yang menghasilkan organisasi perangkat daerah yang lebih besar dan gemuk. Kebijakan restrukturisasi organisasi tersebut dipengaruhi beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut yaitu : komunikasi dan koordinasi yang belum efektif, sumber daya khususnya sumber daya manusia yang belum memadai, struktur birokrasi, disposisi yang menunjang kebijakan restrukturisasi dan kondisi sosial politik yang mempengaruhi kebijakan karena adanya kepentingan kelompok."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas tentang keputusan yang dibuat oleh U.S. Supreme Court dalam menyelesaikan kasus sengketa pemilihan presiden tahun 2000. Untuk dapat menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan konsep judicial activism, konsep Mahkamah Agung sebagai pembuat kebijakan nasional, enam gagasan politik dan Mahkamah Agung Federal Amerika Serikat, dan konsep Federal Supreme Court berdasarkan The Federal Papers. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bahwa para hakim di U.S. Supreme Court dapat membuat keputusan politis karena peran mereka sebagai salah satu bagian dari cabang kekuasaan politik di pemerintahan. Dengan menggunakan fungsi politik mereka yang konstitusional, U.S. Supreme Court mencegah pelanggaran konstitusi dengan mengakhiri sengketa kasus pemilu Bush v. Gore. Penelitian ini menunjukan bahwa U.S. Supreme Court menggunakan fungsi politik mereka pada sengketa pemilihan presiden tahun 2000 guna mempertahankan peran mereka untuk memastikan bahwa Konstitusi tidak dilanggar dalam cara apapun, dan agar kasus tersebut tidak mencapai ranah Kongres. Fakta bahwa Bush v. Gore tidak memiliki preseden sebagai rujukan untuk penyelesaian kasus, membuat U.S. Supreme Court memiliki alasan untuk membuat keputusan politis dengan menggunakan judicial activism. Keputusan tersebut diambil guna membuat hukum dan preseden baru dari kasus Bush v. Gore, dan menjadikannya sebagai landmark case.

---

ABSTRACTThis research analyses the ruling decision that of the U.S. Supreme Court on settling the Presidential / General Election dispute in the year 2000. This research analyses the issues of judicial activism, Supreme Court as a national policy maker, six notions of political, and the Federal Supreme Court concept according to the Federal Papers. This reseach argues that the justices of U.S. Supreme Court could make such political decision because their role as a part of political branch of the government. By using its constitutional political function, the Supreme Court prevents a violation of the constitution by putting an end to the Bush v. Gore dispute. This research shows that the U.S. Supreme Court had to exercise their political function on presidential election dispute by the year 2000 in order to maintain their role to make sure that the Constitution is not being violated in any way, and to avoid this case from reaching the Congress. The fact that Bush v. Gore does not have a precedent to refer to, makes the U.S. Supreme Court had their reason to make a political decision by using judicial activism. The action was taken in order to make a new law and new precedent so that the Bush v. Gore can be deemed as a landmark case."

"ABSTRACTAnalisis kebijakan luar negeri seringkali mengetengahkan bahwakebijakan merupakan konsekuensi logis dari faktor-faktor material, sepertikapabilitas militer dan ekonomi, maupun ideasional, seperti visi, identitas, danideologi negara. Namun demikian, bagaimana kedua hal ini bergabungmembentuk praktik kebijakan luar negeri di suatu negara tetap menjadipertanyaan, baik di kalangan praktisi maupun akademisi. Penelitian ini akanmencoba menawarkan diskusi khusus terhadap pertanyaan tersebut dengan caramemperhatikan kontinuitas agenda di dalam kebijakan luar negeri suatu negarayang dihasilkan oleh praktik sehari-hari yang mengombinasikan kedua faktor diatas. Dengan menggunakan kasus kontinuitas agenda ASEAN di dalam kebijakanluar negeri Indonesia, penelitian ini akan menunjukkan bahwa diplomat berperanpenting dalam mengombinasikan kedua pandangan tersebut sehingga membentukkebijakan luar negeri suatu negara. Secara lebih spesifik penelitian ini akanmenggunakan pemikiran Bourdieu yang diaplikasikan melalui gabungan metodeinduktif, interpretivis, dan historis untuk menggali pemahaman dan pertimbangandiplomat Indonesia dalam melanggengkan agenda ASEAN di dalam kebijakanluar negeri Indonesia.

---

ABSTRACTOver time, the Foreign Policy Analysis (FPA) has been setting forth theidea that foreign policy is a logical consequence from material factors, such asmilitary capability and economy, as well as ideational factors, such as country?svision, identity, transparancy making process. More specifically, this research will beusing Bourdieu's thoughts through the mixture of several methods, such asinductive, interpretive, and historical, to further scrutinize the Indonesiandiplomat's understanding and reasoning in perpetuating ASEAN position as thecornerstone in Indonesia's foreign policy."

"ABSTRAKSkripsi ini adalah sebuah etnografi tentang organisasi olahraga beladiri karate yang para pengurus organisasinya melakukan pemanfaatan kekuasaan untuk memperoleh sumber daya materi melalui kegiatan kegiatan latihan rutin, ghasuku, dan ujian kenaikan sabuk. Pemanfaatan peluang sumber daya materi untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi sebuah sorotan dalam tulisan skripsi ini. Fenomena perkotaan memanfaatkan posisi serta kekuasaan untuk memperoleh sumber daya materi dalam kasus IKMP Jakarta selatan dapat menghambat kinerja dan tujuan utama organisasi, selain itu mungkin saja fenomena ini dapat terjadi pada organisasi lain di Indonesia.

---

ABSTRACT

This thesis is an ethnography of sport karate organization which the board of the organization do use powers to obtain material resources through regular exercise activities , ghasuku and belt promotion test . Exploiting the opportunities of material resources to meet the needs of life become a spotlight in writing this essay. Urban phenomenon utilize the position and powers to obtain material resources in southern Jakarta IKMP cases can hinder performance and the main purpose of the organization , but it may be a phenomenon which occurs in other organizations in Indonesia ."