Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
Niken Saraswati Nurhidayah
Abstrak :
Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki perkembangan pembangunan fisik yang cukup pesat. Beberapa area di perkotaan belum secara intensif untuk mengalokasikan sebagai ruang publik, melainkan semakin banyaknya pembangunan seperti mall, perkantoran, dan perhotelan. Dengan adanya pembangunan yang cukup pesat tersebut, Kota Jakarta membutuhkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan.
Kebijakan publik mengenai RTH di wilayah perkotaan memiliki nilai estetika dan sekaligus sebagai wahana interaksi sosial bagi penduduk di perkotaan. Sulitnya pembebasan lahan dan kurangnya komitmen para pemangku kepentingan untuk meningkatkan lahan RTH menjadi kendala untuk mencapai target pengalokasian lahan RTH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan RTH di DKI Jakarta dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Penulis menggunakan model teori implementasi yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dnegan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan beberapa pihak terkait.
Hasil penelitian diperoleh (1) implementasi kebijakan ruang terbuka hijau oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya sempurna; (2) beberapa kendala diantaranya pembebasan lahan dan belum ada peraturan mengenai Masterplan RTH DKI Jakarta yang dapat menunjang penyelenggaraan penataan RTH di DKI Jakarta menjadi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta.
......DKI Jakarta Province as the Capital of the Republic of Indonesia has a fairly rapid development of physical development. Some areas in urban areas have not been intensively allocated as public spaces, but more and more development such as malls, offices, and hospitality. With this rapid development, the City of Jakarta needs Green Open Space (RTH) to maintain the harmony and balance of the ecosystem of the urban environment.
Public policy regarding open green space in urban areas has aesthetic value and is also a vehicle for social interaction for urban residents. The difficulty of land acquisition and the lack of commitment of stakeholders to increase green open land is an obstacle to achieving the target of allocating green space according to Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning.
The purpose of this study is to analyze the implementation of green open space policy in DKI Jakarta and what factors influence it. The author uses an implementation theory model developed by Merilee S. Grindle. This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form of in-depth interviews with several related parties.
The results of the study were obtained (1) the implementation of the green open space policy by the DKI Jakarta Provincial Government has not been fully perfect; (2) some constraints including land acquisition and there are no regulations regarding the DKI Jakarta Open Space Plan that can support the implementation of green open space arrangements in DKI Jakarta are the inhibiting factors that affect the implementation of green open space policies in DKI Jakarta.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
T54405
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tomy Ardiansyah
Abstrak :
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta serta melihat keselarasan implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta dengan asas-asas pemungutan pajak yang ideal. Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah post-positivisme dengan menggunakan metode kualitatif yang memusatkan fenomena yang terjadi dilapangan yaitu implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberian keringanan pokok PBB-P2 belum optimal dalam upaya membantu pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada kondisi perekonomian sedang resesi akibat adanya pandemi Covid-19 serta meningkatkan penerimaan PBB-P2 yang disebabkan karena jangka waktu penyusunan dan implementasi kebijakan yang cukup singkat. Hal hal ini terlihat masih meningkatnya jumlah Wajib Pajak PBB-P2 yang belum melakukan pembayaran ketetapan PBB-P2 tahun 2020 dan juga belum mampu mengurangi jumlah tunggakan PBB-P2 serta belum dapat mencapai target pencairan piutang PBB-P2 pada tahun 2020. Keselarasan dalam implementasi kebijakan keringanan pokok PBB-P2 terpenuhi dalam asas revenue productivity, asas certainty, asas efficiency, asas convenienc, dan asas simplicity. Namun Implementasi Kebijakan Pemberian keringanan pokok PBB-P2 belum selaras dengan asas equity yang berpotensi pada tumbuhnya ketidakpercayaan masyarakat atau wajib pajak kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
......This study aims to analyze the implementation of the policy for granting PBB-P2 principal relief in 2020 in DKI Jakarta Province and see the alignment of the implementation of the policy for granting PBB-P2 principal relief in 2020 in DKI Jakarta Province with ideal tax collection principles. The research approach in this thesis is post-positivism using qualitative methods that focus on phenomena that occur in the field, namely the implementation of the policy of granting the PBB-P2 principal relief in 2020 in DKI Jakarta Province. The results showed that the implementation of the policy of providing PBB-P2 principal relief was not optimal in an effort to assist business actors in fulfilling their tax obligations in a recessionary economic condition due to the Covid-19 pandemic and increasing PBB-P2 revenues due to the lengthy period of preparation and implementation of policies. quite short. This can be seen from the increasing number of PBB-P2 Taxpayers who have not paid the 2020 PBB-P2 determinations and have not been able to reduce the number of PBB-P2 arrears and have not been able to reach the target of disbursing PBB-P2 receivables in 2020. Alignment in policy implementation The basic relief of PBB-P2 is fulfilled in terms of revenue productivity principle, certainty principle, efficiency principle, convenience principle, and simplicity principle. However, the implementation of the policy for the granting of the PBB-P2 principal relief is not in line with the principle of equity which has the potential to increase public or taxpayers' distrust of the DKI Jakarta Provincial Government.
Jakarta: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ana Maisyaroh Indrayanti
Abstrak :
Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penegasan batas antara Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua yang disebabkan oleh adanya perebutan wilayah dengan melibatkan unsur masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya penegasan batas menggunakan teori Gerardo A. Okhuysen (2009) dalam Coordination in Organization. Pendekatan yang digunakan adalah post positivism dengan teknik pengambilan data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang ada dapat disimpulkan bahwa proses koordinasi yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: terdapat kesenjangan dalam resource allocation (alokasi sumber daya) baik dalam hal sumber daya manusia maupun anggaran yang digunakan untuk mendukung proses penegasan batas daerah, kurang tegasnya Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengambil keputusan dan menjalankan hasil kesepakatan yang sudah dituangkan dalam Berita Acara, serta belum adanya SOP atau mekanisme yang mengatur proses penegasan batas baik secara teknis maupun non teknis. Dari hasil kesimpulan tersebut, maka saran yang diberikan oleh penulis adalah: perlu dilakukan analisis beban kerja yang mempertimbangkan ketersediaan sumber daya (resource allocation) baik dari sisi sumber daya manusia maupun anggaran, perlu dilakukan revisi terhadap Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah dan juga pembuatan SOP yang mengatur proses penegasan batas yang dipengaruhi oleh faktor non teknis secara detil, serta perlunya konsistensi terhadap tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengambilan keputusan dan menjalankan hasil keputusan berdasarkan mekanisme proses penegasan batas daerah.
......This thesis discusses the factors that affect the coordination between the Central and Regional Governments in delimiting the boundaries between Merauke Regency and Boven Digoel Regency, Papua Province, which is caused by territorial disputes involving elements of indigenous peoples. This study aims to determine the factors that influence the coordination between the Central and Regional Governments in an effort to define boundaries using the theory of Gerardo A. Okhuysen (2009) in Coordination in Organization. The approach used is post positivism with qualitative data collection techniques. Based on the results of existing research, it can be concluded that the coordination process between the Central and Regional Governments has not run optimally. This is due to several factors, namely: there are gaps in resource allocation, both in terms of human resources and the budget used to support the process of affirming regional boundaries, the lack of firmness between the Central and Regional Governments in making decisions and implementing the agreed results. stated in the Minutes, and there is no SOP or mechanism that regulates the process of affirming boundaries both technically and non-technically. From the results of these conclusions, the suggestions given by the author are: it is necessary to carry out a workload analysis that considers the availability of resources (resource allocation) both in terms of human resources and budget, it is necessary to revise the Minister of Home Affairs Regulation Number 141 of 2017 concerning Affirmation of Regional Boundaries and also the formulation of SOPs that regulate the process of affirmation of boundaries that are influenced by non-technical factors in detail, as well as the need for consistency with the responsibility of the Central and Regional Governments in making decisions and carrying out the results of decisions based on the mechanism for the process of affirming regional boundaries.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Didi Indrawan
Abstrak :
Dalam upaya menghindari sanksi berupa denda yang diterbitkan oleh DJP atas Wajib Pajak yang dianggap belum melaporkan SPT bagi Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dalam sementara waktu, dapat diajukan permohonan penetapan status sebagai Wajib Pajak Non Efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari kebijakan NPWP Non Efektif di Indonesia beserta dengan kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan ini telah berjalan dengan baik, namun perlu meningkatkan dimensi sumber daya manusia dan sarana prasarana serta dimensi struktur birokrasi khusunya komitmen terhadap SOP. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas dari sumber daya manusia DJP serta sanksi internal untuk meningkatkan kepatuhan implementor terhadap SOP.
......An effort to avoid penalties in the form of fines issued by DGT for taxpayers who are deemed not to have reported Tax Receipt for taxpayers who no longer fulfill subjective and objective requirements temporarily, taxpayers are enable to propose the status of Non-Effective Taxpayers. This study aims to analyze the implementation of the Non-Effective Tax Identification Number policy in Indonesia along with the obstacles faced in its implementation. This research method is qualitative with data collection techniques in the form of in-depth interviews. The results of this study indicate that this policy has been going well, but it is necessary to improve the dimensions of human resources and infrastructure and the dimensions of the bureaucratic structure, especially commitment to the SOP. It is necessary to increase the quantity and quality of DGT human resources and also enforce internal sanctions to improve implementers' compliance to the SOP.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Fairuz Alief
Abstrak :
Agile sebagai pendekatan manajemen proyek yang menekankan pada kecepatan dan adaptasi melalui eksperimentasi terhadap pengguna dilihat sebagai jawaban bagi bisnis agar bisa adaptif dalam menghasilkan inovasi di tengah pasar yang dinamis dan penuh ketidakpastian akibat kondisi BANI (brittel, anxious, non-linear, incomprehensible). Akan tetapi, keberhasilan proyek inovasi tidak akan pernah lepas dari peran individu di dalam tim, terutama kaitannya dengan perasaan terberdayakan dan perilaku inovatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dari praktik-praktik Agile terhadap perilaku inovatif melalui pemberdayaan psikologis serta pengaruh perilaku inovatif terhadap performa proyek. Penelitian dilakukan kepada para pekerja perusahaan teknologi di Jabodetabek yang bekerja di dalam tim Agile. Data terkumpul berjumlah 100 responden dengan teknik analisis data SEM PLS. Hasil penelitian menjawab hipotesis yang menunjukan bahwa praktik Agile terkait keberagaman tim, pengembangan secara inkremental & iteratif, serta komunikasi agile secara statistik memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku inovatif melalui pemberdayaan psikologis. Selanjutnya perilaku inovatif terbukti berpengaruh positif terhadap performa proyek. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis dan praktis terutama bagi para praktisi Agile.
......Agile as a project management approach suitable for speed and adaptation through user experimentation is seen as an explanation for being able to adapt in producing innovations during a dynamic and uncertain market due to BANI conditions (brittle, anxious, non-linear, incomprehensible). However, the success of an innovation project will never be separated from the role of individuals in the team, especially with feelings of empowerment and innovative behavior. This study aims to analyze the effect of Agile practices on innovative behavior through psychological empowerment and the effect of innovative behavior on project performance. The research was conducted on technology company workers in Jabodetabek who work in the Agile team. Collected data as many as 100 respondents with data analysis techniques SEM PLS. The results of the study answer the hypothesis that Agile practices related to team diversity, incremental & iterative development, and agile communication statistically significantly influence innovative behavior through psychological empowerment. Furthermore, innovative behavior proved to have a positive effect on project performance. The results of this study are expected to provide academic and practical benefits, especially for Agile practitioners.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Faris Kusumajati
Abstrak :
Perusahaan berada dalam satu kondisi sulit keuangan atau ekonomi maka manajemen perusahaan akan melakukan berbagai tindakan untuk mengatasi kondisi tersebut. Manajemen laba dapat dikatakan sebagai suatu tindakan korektif untuk menyelamatkan perusahaan dari dampak buruk lainnya pada saat kondisi perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Pada tahun 2013, mata uang Rupiah mengalami tingkat depresiasi terhadap dollar yang tinggi dan tingkat inflasi di Indonesia mencapai 8.39 persen. Sampai di tahun 2020, Indonesia dihadapkan dengan krisis akibat pandemi Covid-19 yang memicu ketidakpastian kondisi ekonomi Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengaruh kondisi kesulitan keuangan perusahaan di Indonesia terhadap aktivitas manajemen laba. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengaruh kondisi kesulitan keuanga perusahaan terhadap aktivitas manajemen laba pada perusahaan non-keuangan di Indonesia periode 2013-2020. Pada perusahaan non-keuangan di Indonesia yang memiliki modal kerja negatif memiliki kecenderungan untuk melakukan aktivitas manajemen laba akrual dibandingkan manajemen laba riil.
......Companies can experience financial distress due to internal and external factors. When the company is in difficulties because of economic conditions, the company's management will take action to overcome these conditions. Earnings management can be a corrective action to save the company from other adverse effects when the company is experiencing financial distress. In 2013, the Rupiah experienced a high rate of depreciation against the US dollar, and the inflation rate in Indonesia reached 8.39 percent. Then in 2020, Indonesia faces a crisis due to the pandemic that triggers uncertainty in Indonesia's economic conditions. The purpose of this study was to determine how the influence of the financial distress on earnings management of companies in Indonesia. This research method uses a quantitative approach. The results of the study indicate that there is an effect of the company's financial distress on earnings management activities in non-financial companies in Indonesia for the 2013-2020 period. Non-financial companies in Indonesia with negative working capital tend to carry out earnings management activities with the accrual approach compared to the real earnings management method.
Depok: Fakultas ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Reksa Novanto
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen keorganisasian pegawai tetap generasi milenial di wilayah DKI Jakarta. Komitmen organisasi terdiri dari tiga variabel terikat, yaitu komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive non-probability sampling dan diperoleh sebanyak 139 sampel yang dianalisis menggunakan software SPSS 25. Peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mendeskripsikan responden, mengukur tendensi sentral, dan mengukur variabilitas jawaban responden. Peneliti menggunakan analisis regresi sederhana untuk menguji pengaruh variabel bebas, kepuasan kerja, terhadap ketiga variabel komitmen organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen afektif, komitmen berkelanjutan dan komitmen normatif.
......This study aims to analyze the effect of job satisfaction on the organizational commitment of millennial generation permanent employees in the DKI Jakarta area. Organizational commitment consists of three dependent variables: affective commitment, continuance commitment, and normative commitment. The sampling technique used is purposive non-probability sampling and obtained as many as 139 samples which were analyzed using SPSS 25 software. The researcher uses descriptive statistical analysis to describe the respondents, measure central tendency, and measure the variability of the respondent's answers. Researchers used simple regression analysis to test the effect of the independent variable, job satisfaction, on the three variables of organizational commitment. The results show that job satisfaction positively and significantly affects affective, continuance, and normative commitment.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Irna Dwi Indriyani
Abstrak :
Kebijakan integrasi moda transportasi publik merupakan upaya penting dalam pelaksanaan transportasi publik khususnya di Jakarta. Pasalnya kebutuhan transportasi publik di Jakarta tidak hanya menjadi kebutuhan masyarakat Jakarta saja namun berkaitan juga dengan masyarakat Jabodetabek. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan integrasi moda transportasi publik juga melibatkan antar aktor dan antar level dalam pemerintah serta non-pemerintah. Salah satu upaya dari integrasi moda transportasi yakni dengan adanya kebijakan penataan stasiun, salah satunya Stasiun Tanah Abang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi multi-level governance dalam penataan stasiun serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam serta studi literatur. Hasil penelitian ini menganalisis bahwa implementasi multi-level governance dalam penataan Stasiun Tanah Abang merupakan hal yang kompleks karena berkaitan dengan banyak aspek seperti kebijakan tata kota, tata kelola antar level dengan koordinasi pada berbagai pihak, hingga partisipasi masyarakat. Meskipun implementasi multi-level governance dalam penataan stasiun terdapat tantangan yang perlu kembali disepakati yakni terkait regulasi serta partisipasi publik sebagai perwujudan multi-level governance dalam integrasi transportasi Jakarta dan sekitarnya.
......The policy of integrating public transportation modes is an important effort in the implementation of public transportation, especially in Jakarta. This is because the need for public transportation in Jakarta is not only the needs of the people of Jakarta, but is also related to the people of around Jakarta. Therefore, the implementation of the integration of public transportation modes also involves between actors and between levels within the government and non-government. One of the efforts to integrate transportation modes is the existence of a station arrangement policy, one of which is Tanah Abang Station. This study aims to analyze the implementation of multi-level governance in station arrangement and the factors that influence the policy. This research was conducted with a post-positivist approach with descriptive objectives through in-depth interview data collection techniques and literature studies. The results of this study analyze that the implementation of multi-level governance in the arrangement of Tanah Abang Station is complex because it relates to many aspects such as urban planning policies, multi-level governance with coordination of various parties, and public participation. Although the implementation of multi-level governance in structuring stations, there are challenges that need to be re-agreed, namely related to regulations and public participation as a manifestation of multi-level governance in the integration of transportation in Jakarta and its surroundings.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library