Perlakuan terhadap permohonan pengesahan yayasan yang menggunakan nama asing: (studi kasus di direktorat jenderal administrasi hukum umum)
Rendra Cory Ardhi;
Rudy Satriyo Mukantardjo, supervisor
(Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005)
|
|
Pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan sebagai instrumen hukum dalam memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.Permohonan pengesahan yayasan yang telah memenuhi persyaratan formal pengesahan yayasan maka akan memperoleh status badan hukum setelah permohonannya memperoleh pengesahan dari Menteri. Pada permohonan yayasan yang menggunakan nama Cina, terdapat perlakuan khusus. Meskipun permohonan sudah memenuhi persyaratan formal tetapi permohonan tersebut harus dimintakan pertimbangan ke Lembaga Pemantapan Persatuaan dan Kesatuan Bangsa (LP2KB).Kebijakan untuk memintakan pertimbangan terhadap yayasan yang menggunakan nama Cina bersifat diskriminasi karena di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak ada ketentuan yang mengatur pertimbangan mengenai nama yayasan. Pertimbangan dari instansi terkait yang diatur dalam Undang-undang tersebut adalah mengenai maksud dan tujuan yayasan. The forming of Law Number 16 year 2001 on Foundation is meant as the legal instrument in providing right understanding to the community concerning foundation, ensuring certainty, order as well as reconstructs the function of foundation as the legal instrument in achieving certain goals in social field, religion and humanity.The application for founding foundation which has been fulfilling the formal requirements will get the status of legal body (cooperation) after having approved by the minister. On application using Chinese name, there will be a certain condition. Even though the formal requirements have been fulfilled, the application should ask for the recommendation from Lembaga Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Institution for people unity establishment).The policy of asking the recommendation from such institution is where as discriminative, since to in case other application using other languages (English, Japanese, Korean and Arabic) has never been asked such recommendation. |
 T 15232-Perlakuan terhadap.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T15232 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | |
| Tipe Konten : | |
| Tipe Media : | |
| Tipe Carrier : | |
| Deskripsi Fisik : | |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T15232 | 15-19-440275847 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 100249 |
