Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2005 bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, seeara kuantitas hanya sebesar 5,5% dari total APBD, sedangkan kualitasnya juga rendah karena hampir seluruhnya berupa belanja aparatur. Dengan kondisi demikian sangat sulit bagi Dinas Kesehatan untuk melaksanakan program pembangunan kesehatan sesuai dengan visi "Rejang Lebong Sehat 2010".Berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana variabel dalam penentuan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2005. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan alur proses penetapan APBD berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, serta langkah-langkah perencanaan dan prinsip advokasi berdasarkan Modul Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Terpadu Departemen Kesehatan RI Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai April 2006, dengan wawancara mendalam kepada informan yang berhubungan dengan penentuan anggaran serta telaah dokumen yang berhubungan dengan penetapan APBD yang berbasis kinerja.Dari hasil penelitian diketahui bahwa dokumen perencanaan tingkat kabupaten belum digunakan oleh Dinas Kesehatan sebagai acuan penyusunan anggaran. Secara kualitas dokumen tersebut juga rendah karena tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Advokasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sangat kurang, baik dalam penggunaan evidence based maupun dalam memahami interes stakeholder penentu anggaran, sedangkan ternyata interes stakeholder sangat bervariasi, dan pentingnya argumen dan penggunaan data sampai ke pertimbangan politis. Posisi bidang kesehatan dalam APBD berada di urutan ketiga, namun terdapat ketimpangan perbandingan anggaran antar bidang, karena bidang pendidikan misalnya memperoleh anggaran hampir 40%. Dalam perbandingan antara belanja aparatur dengan belanja publik terdapat ketidakseimbangan, karena 99% merupakan belanja aparatu.Ketimpangan maupun ketidakseimbangan anggaran tersebut salah satunya disebabkan karena keterbatasan anggaran, namun dapat juga dikarenakan oleh faktor-faktor lain, seperti kurang berjalarmya mekanisme penentuan skala prioritas, kurangnya advokasi oleh Dinas Kesehatan dan kurangnya pemahaman Dinas Kesehatan terhadap interes Para stakeholder penentu anggaran, dalam hal ini pihak eksekutif maupun legislatif.Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dokumen perencanaan tingkat kabupaten tidak berfungsi sebagaimana mestinya, kurangnya advokasi oleh Dinas Kesehatan, bervariasinya interns stakeholder serta rendahnya kuantitas maupun kualitas anggaran Dinas Kesehatan bersumber APBD. Penulis menyarankan agar diadakan revisi dokumen perencanaan, peningkatan upaya advokasi, pemahaman yang lebih mendalam terhadap interns stakeholder dan penyeimbangan komposisi dalam APBD.
Budget of Rejang Lebong District Health Office, Province of Bengkulu year 2005 source of APED in the amount only equal to 5,5% from total APBD, while its quality also lower because almost entirely in the form of government expense. With this condition is very difficult for Rejang Lebong Distric Health Office to execute health development program as according to vision " Healthy Rejang Lebong 2010".Pursuant to the problems, conducted a research to know how variable in determination budget of Rejang Lebong District Health Office year 2005. Research done with qualitative approach use path process of APBD pursuant to Internal Affair Minister Decree of Number 29 Year 2002, and also the planning steps and principal of advocacy of pursuant to Inwrought Health Budgeting and Planning Module of RI Health Department. Research executed at Februari until April 2006, with interview to person which deal with budget determination and also analyze document which deal with stipulating APBD being based on performance.From result of research known that document of planning regency is not used by Rejang Lebong District Health Office as reference of budget compilation. In quality of the document also lower because disagree with fact that happened in field. Advocacy done by Rejang Lebong District Health Office very less, both of use of evidence based and also in comprehending interest of stakeholder of budget determinant, while really interest of stakeholder highly varied, from its important of argument and use of' data to political consideration. Position of health in APBD reside in third sequence, but there are gaps of comparison of budget, for example educational obtaining budget of 40%. In comparison between government expense with public expense there are imbalance, because 99% representing in government expense.The gaps and also the budget imbalance one of them is caused by budget limitation, but earn also caused by other factors, like less the nun of priority scale determination mechanism, lack of advocacy and lack of understanding with the interest of all stakeholder budget determinant, in this case both of executive and also legislative.In this research is concluded that planning document regency do not function properly, lack of advocacy, varying of it interest of stakeholder and also lower in quantity and quality budget of Rejang Lebong Districh Health Office source of APBD. Writer suggest that performed to revise planning document, improvement advocacy effort, more understanding to interest stakeholder and equality of APBD composition. |
T 19079-Variabel dalam.pdf :: Unduh