|
Perjanjian kerja sama Reasuransi perlu bagi peusahaaan Asuransi Syariah sebagai upaya penyebaran risiko dan menjaga solvabilitas perusahaan Asuransi Syariah. Hal ini didukung dengan diluncurkannya Perusahaan Reasuransi Syariah di Indonesia sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mewajibkan Perusahaan Asuransi Syariah untuk hanya melakukan perjanjian kerja sama reasuransi dengan Perusahaan Reasuransi Syariah dan bukan konvensional.Tidak seluruh Perusahaan Asuransi Syariah yang membuat perjanjian keija sama reasuransi dengan Perusahaan Reasuransi Syariah disebabkan Fatwa DSN tersebut tidak didukung dengan ketentuan pemerintah atau peraturan dari pemerintah yang mengatur masalah perjanjian kerja sama reasuransi antara Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah.Hal lainnya adalah seperti belum adanya pengaturan tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk Asuransi dan Reasuransi Syariah, Standar Akuntansi Keuangannya (SAK) Syariah yang dampak lainnya adalah sulitnya menentukan Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah disebabkan perbedaan-perbedaan dalam perhitungan Laba Rugi pada perusahaan Asuransi dan Reasuransi syariah, berdasarkan perbedaan "konsep pengakuan pendapatan dan beban", dan beberapa masalah pengaturan teknis lainnya.Berkaitan dengan hal teknisnya, bahwa kondisi Reasuransi Syariah berbeda dengan Reasuransi Konvensional, maka dibutuhkan berbagai aturan operasional yang mendesak dari pihak regulator sebagai perangkat hokum yang mengatur keberadaan dan teknik operasional Reasuransi Syariah. Kelengkapan ketentuan ini merupakan peraturan di bawah Undang-undang sehingga paling tidak tetap dapat dipakai sebagai gambaran ketentuan yang harus ada jika saja UU Asuransi Syariah ada. Oleh karena itu maka diperlukan kelengkapan ketentuan dari pemerintah yang mengatur Reasuransi Syariah. |
T 18928a.pdf :: Unduh