Penyelenggaraan pemerintahan daerah DKI Jakarta: suatu tinjauan tentang eksistensi kotamadya/kabupaten administrasi di DKI Jakarta setelah perubahan UUD 1945
Dedi Rohedi;
Safri Nugraha, supervisor
(Universitas Indonesia, 2004)
|
| Pemerintahan daerah merupakan sub sistem dari pemerintahan nasional. Sebagai sub sistem, penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Dasar atau dengan kata lain, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan atas kuasa Undang-Undang Dasar. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang sebagai penjabaran lebih Lanjut dari Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam perkembangannya selalu mengalami pergantian undang-undang untuk disesuaikan dengan. Dinamika masyarakat dan perkembangan dalam ketatanegaraan.Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, selain diatur dalam undang-undang yang berlaku secara umum (nasional) bagi daerah-daerah di Indonesia, terdapat juga pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diberlakukan secara khusus dengan undang-undang tersendiri yang berlaku bagi daerah tertentu. DKI Jakarta merupakan salah satu dari daerah yang pengaturannya dilakukan dengan undang-undang tersendiri, yang saat ini diatur dalam Undang--Undang No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi DKI Jakarta, pembagian provinsi dibagi ke dalam kotamadya dan kabupaten administrasi yang kedudukannya adalah sebagai perangkat dari provinsi dan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah. Kedudukan sebagai'perangkat provinsi ini merupakan konsekwensi logis dari diterapkannya otonomi yang hanya berada pada lingkup provinsi atau dengan kata lain "otonomi tunggal." Sehingga di bawah provinsi tidak ada lagi daerah otonom seperti yang berlaku di daerah lainnya di Indonesia. Pembagian provinsi ke dalam kotamadya dan kabupaten administrasi yang bukan merupakan daerah otonom, dengan adanya perubahan Pasal 18 UUD 1945 tentunya mempunyai implikasi terhadap eksistensi kotamadya/kabupaten administrasi, yang secara jelas pada pasal tersebut dinyatakan bahwa provinsi dibagi ke dalam kabupaten dan kota yang masing-masing juga mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri (otonomi). |
 T 18942-Penyelenggaraan pemerintahan.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T18942 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Universitas Indonesia, 2004 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | |
| Tipe Konten : | |
| Tipe Media : | |
| Tipe Carrier : | |
| Deskripsi Fisik : | vii, 219 hlm. : ill. ; 28 cm. + lamp. |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T18942 | 15-21-033498596 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 107215 |
