Fraksi di parlemen dimaksudkan untuk mengefektifkan kinerja para anggota dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Nyatanya, fraksi sering menekan kemandirian anggota untuk tujuan politik partai. Bagaimana Fraksi Partai GOLKAR (FPG) RI mempengaruhi kemandirian para anggotanya dalam proses pengambilan keputusan Perubahan II APBN 2005, yang berdampak pada dinaikannya harga BBM melalui Penpres 55 Tahun 2005 ? Inilah pertanyaan permasalahan yang hendak dijawab dalam penulisan tesis ini. Studi ini menarik karena pertama, peranan fraksi di parlemen sangat srategis sebagaimana diatur dalam UU Susduk, dan kedua, kajian tentang fraksi dalam studi perwakilan politik di Indonesia masih langka, terutama coal peranan fraksi dalam kaitannya dengan kemandirian anggota.Pembahasan difokuskan pada persoalan peranan fraksi dan kemandiriaan anggota dengan memakai teori Faksi, teori Peran, Teori Kekuasaan Gene Sharp, dan Teori Perwakilan Politik sebagai pilau analisis. Teori Faksi menjelaskan keberadaan fraksi di parlemen, berikut dampak dan tujuan adanya fraksi, serta apa perbedaan faksi dengan fraksi. Teori Peran mengupas masalah peran DPR sebagai wakil rakyat; Teori Kekuasaan sedikit banyak mengambarkan logika dasar kekuasaan politik sebagai acuan untuk menakar perilaku para anggota dan kineija fraksi. Selanjutnya, teori Perwakilan Politik secara eksplisit menegaskan dalil-dalil pokok perwakilan politik dalam sistem demokrasi.Sebagai studi kualitatif penulisan tesis menggunakan data primer berupa iiasil wawancara mendalam terhadap unsur pimpinan, Korbid Umum, Panitia Anggaran, Pimpinan Kornisi FPG dan Korbid Eku DPP Partai GOLKAR dan data sekunder dari berbagai literatur. Perdebatan utama dalam tesis ini adalah apakah keputusan FPG untuk mendukung kebijakan Pengurangan Subsidi dihasilkan melalui mekanisme yang demokratis ataukah melalui tekanan politik yang memperlemah kemandirian anggota? Temuan penelitian membuktikan bahwa keputusan itu tidak dihasilkan melalui tekanan tetapi melalui forum dialog dan rembuk demokratis dengan menghargai kebebasan masing-masing anggota dalam berpikir dan bertindak. Para anggota mengambil sikap berdasarkan pertimbangan yang kritis setelah melakukan kajian atas data obyektif dan mendapat penjelasan fraksi yang memakai.Implikasi teoretis dari tesis ini antara lain fraksi ternyata berbeda dengan faksi, meskipun tujuan dan ciri-ciri faksi yang mapan dapat menjelaskan keberadaan fraksi di parlemen Indonesia. Selain itu, teori Peran dalam konteks ini berlaku karena keputusan FPG mencerminkan harapan masyarakat terhadap peran wakil, mengingat keputusan tersebut be rnanfaat bagi perbaikan ekonomi jangka panjang, sekaligus mencerminkan kebebasan anggota dalam menafsir perannya sebagai wakil. Sebaliknya, teori Mandat cendrung tidak berlaku karena keputusan FPG tidak mencerminkan mandat "rakyat". Keputusan tersebut justru mencerminkan berlakunya teori Kebebasan karena para anggota FPG mengambil keputusan secara bebas dan kritis tanpa dipengaruhi oleh desakan atau tekanan pihak luar. Akhirnya, teori Kekuasaan Sharp bisa benar bahwa kekuasaan tidak secara intrinsik ada di tangan the rollers yang terbukti ketika ada aksi protes dan demonstrasi terhadap pemerintah terkait kebijakan pengurangan subsidi. Namun, apa yang dibayangkan Sharp tidak terjadi karena upaya delegitimasi yang serius dalam kenyataan tidak terjadi. Pemerintahan tetap berlangsung tanpa perlawanan serius dari the loci of power.
The existence of fraction inside the parliament is basically aimed at keeping the performance of legislative members effective in executing their political role as people's representatives. But in fact, the fraction tends to press the autonomy of members for the sake of party's interest. How does the GOLKAR Party's fraction influence members in making the decision about the Second Amendment of APBN 2005 that lately affects on the rise of petrol and gas market-price through Penpres No 55/2005. This thesis is written to answer such question. The study stays interesting for two reasons, firstly, fraction plays a strategic role in parliament and secondly, the study of fraction in the context of political representation study, is still less, especially the study about fraction role and the autonomy of members.The analysis is focused on the term of role of fraction on one side, and the member's autonomy on other side by using the Faction Theory, Role Theory, Gene Sharp's Power Theory, and the Political Representation Theory as the analytical razors. Faction Theory explains about the character of fraction in Indonesia; Role Theory guides the explanation to the substantial role of legislative as the representative of the constituents; Power Theory to a certain degree remands the basic logic of political power as an indicator to measure the political role of the member and of the fraction. Furthermore, Political Representation Theory explicitly states the main principles of political representation in the democratic system.As a qualitative study, writing this thesis uses primary data from in depth-interview with leaders and sectional coordinators of Golkar Party's Fraction and member of Central Functionaries of Golkar Party and the secondary data from collected-references. The basic debate is that weather the Golkar Party's Fraction position to agree the government's Subsidy-Decreasing Policy is produced through the democratic mechanism or is produced by political pressure that weakening member's autonomy? Some interesting findings from this study are like the decision is not produced by many kinds of pressures but through the dialogue and democratic consensus by and with keep members free to think and to act. Members critically determine their position guided by the provided-objective and rational data.Thus the theoretical implications such as fraction are different with faction, although the aims and characters of faction suit to explaining fraction in Indonesian parliament. Beside that, Role Theory comes true since FPG's decision reflects what people expects from the legislative role, in regard that such decision is effective for the long term- economic reform, as well as reflects member's autonomy in interpreting his/her role as a representative. Oppositely, Mandate Theory tends to not work for such decision does not reflect what people want. That actually signs the truth of Freedom Theory as the FPG make a decision freely and critically without pressure and demands from outsides. Lastly, Sharp's Power Theory is true that the power does not intrinsically come from the ruder that is proved by the demonstration and mass strike following after the release of such policy. But what Sharp thinks does not take place because the process of seriously de-legitimization is still far in the sky. The governance is till going on without resistances from the loci of power. |
T 22034-Peranan fraksi.pdf :: Unduh