Penelitian ini bertujuan untuk meneliti upaya-upaya Pemkab Karo dalam memberdayakan aparaturnya.Penelitian ini bertolak dari adanya masalah yaitu dalam proses pemberdayaan aparatur di Pemkab Karo seperti proses rekruitmen calon pegawai negeri sipil, dan promosi jabatan dan kepangkatan yang dilaksanakan di Pemkab Karo, diduga terjadi penyimpangan yang dilakukan dari ketentuan yang berlaku.Penelitian ini dilaksanakan dengan metode survei dengan pendekatan kualitatif, dimana besarnya populasi adalah seluruh pegawai negeri sipil di Pemkab Karo sebanyak 6.956 orang, sedangkan jumlah sampel yang diambil dilakukan secara stratified random sampling berjumlah 99 orang.Sesuai dengan metode yang digunakan, bentuk instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah kuesioner sebagai instrumen utama, dilengkapi dengan wawancara dan studi kepustakaan. Untuk menjawab permasalahan penelitian, penelitian ini mengkaji dengan menggunakan indikator rekruitmen pegawai negeri sipil, pemberdayaan melalui promosi jabatan dan kepangkatan, serta pemberdayaan aparatur melalui mengikuti pendidikan formal dan pendidikan non-formal.Teknik analisa data yang digunakan adalah dengan menyusun tabel frekuensi, kemudian ditentukan persentasenya. Hasilnya ditafsirkan dengan membandingkan pada tolok ukur yang ditetapkan yaitu : > 75 % masuk kategori baik; 60 % - 75 % kategori cukup; dan < 60 % berada pada kategori kurang.Dan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa proses rekruitmen calon pegawai negeri sipil yang dilakukan di Pemkab Karo sudah dilaksanakan dengan baik namun masih belum optimal, karena diduga masih terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan seperti praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian dalam hal pemberdayaan aparatur bidang promosi karir juga sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan bahwa penempatan pegawai sudah dilaksanakan sesuai dengan keahliannya, dan pelaksanaan promosi dilakukan kepada pegawai yang berprestasi dalam pekerjaannya, namun demikian juga masih ditemukan bahwa dalam penempatan pegawai diduga masih dipengaruhi karena faktor kedekatan dengan pejabat yang berwenang. Dalam hal kesempatan mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi sudah dilaksanakan dengan baik, namun yang perlu menjadi perhatian bahwa Pemkab Karo sampai saat ini belum memberikan beasiswa kepada pegawainya yang ingin mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi, sehingga pegawai yang ingin melanjutkan pendidikannya harus menunggu kesempatan beasiswa yang diberikan dari instansi/institusi lain atau dengan menggunakan dana pribadi. Sedangkan untuk kegiatan pendidikan non-formal berupa kegiatan diklat sudah terlaksana dengan baik, hal ini ditunjukkan bahwa diktat yang diikuti sudah sesuai dengan tuntutan pekerjain, dan dirasakan manfaatnya dalam melaksanakan pekerjaannya.Untuk itu perlu menjadi perhatian yang lebih serius lagi bagi pimpinan di Pemkab Karo, khususnya dalam hal rekruitmen calon pegawai negeri sipil supaya dilaksanakan pengawasan yang lebih ketat lagi dan bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terutama bagi aparatur di Pemkab Karo supaya ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
The goal of this research is to examine the efforts of Karo's Regency Government in empowering its apparatus. Based on the issue of apparatus empowerment process at Karo Regency Government, in North Sumatera Province, it is assumed that deviation has occurred in recruitment process of state official, and the ranks and occupational promotions enforced in Karo Regency.The survey methods approach used on the research is qualitative. Using stratified random sampling, the sample taken are 99 people, from the total 6,955 people state officials in Karo Regency. In collecting the research data, based by this method, questioners are used as the main instrument that has been complemented by interview and library research. In order to answer the research question, this research used recruitment' indicator of state official, empowerment based ranks and occupational promotion, also apparatus empowerment through formal and non-formal education.The data analysis technique used in the research is frequency table by defining the percentage. The research result interpreted by comparing few measurements which are below 75% is in good category; between 60-75% is sufficient; and below 60% is in low category.The research results showed that recruitment process of state official by Karo Regency Government have been achieved adequately, but not yet optimal because in it still exist deviation such as corruption, collusion and nepotism. ln the field of empowering its apparatus carrier promotion, the Karo Regency Government also did it well. This showed by the placement official done by based on its expertise and the promotion consideration based on the official performance.Nevertheless, in placing those state officials still colored by close relations with the high ranking official factor. In term of opportunity to get higher formal education, the Karo Regency Government also has doing well. But there's still notion to be made that the Karo Regency Government up until now still haven't give scholarship to its state officials. Many of the states officials have to wait scholarship opportunity given by other institution or by using their own funds. In term of non-formal activities, the training and education for the state official is also doing well, which being done according to the demands of occupation and the benefits have been felt in supporting the state official duties.Based on the result of this research, the Karo Regency Government needs to give more attention to its state official recruitment process so supervision could be made, and violations by the Karo Regency Government apparatus are punished according to the regulation. |
T20179-Petrus Sembiring.pdf :: Unduh