Kebijakan pemusatan tempat terutang PPN dengan menggunakan media elektronik diberlakukan sebagai tindak lanjut dari diterapkannya ketentuan mengenai penyampaian SPT secara online. Ketentuan ini menambahkan ketentuan yang telah ada sebelumnya, sehingga memberikan lebih banyak pilihan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan cara menyederhanakan prosedur dan administrasi perpajakan.Tesis ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara kebijakan pemusatan tempat terutang PPN dengan menggunakan media elektronik (e-filing) dengan tidak menggunakan media elektronik (e-filing), serta mengetahui apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini dapat menyederhanakan administrasi balk bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak. Untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan penulisan, teori yang digunakan dalam tesis ini diantaranya adalah teori tentang kebijakan, atas pemungutan pajak, teori tentang e goverment dan teori tentang pelayanan publik.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah kualitatif dan deskriptif, dengan menggunakan sumber data primer berupa wawancara dengan narasumber serta data sekunder berupa peraturan perundangan, literatur dan bukubuku yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam tesis ini.Dan hasil penelitian ini diketahui bahwa kebijakan yang mengatur prosedur dan tatacara melakukan pemusatan tempat terutang PPN dengan menggunakan media elektronik (e-filing) merupakan penambahan dari ketentuan yang telah ada sebelumnya, dengan beberapa perbedaan perlakuan diantara keduanya. Kebijakan ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN secara online (e- filing). Prosedur dan tatacara pemusatan tempat terutang PPN dengan media elektronik dibuat lebih sederhana dibandingkan dengan apabila pengusaha kena pajak tidak melakukan e -filing. Dengan adanya pemusatan tempat terutang PPN dengan media elektronik, maka balk pengusaha kena pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak memperoleh manfaat yaitu berkurangnya pekerjaan administrasi dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan, karena pengiriman data dilakukan secara terpusat dan dikirim secara real time dan online dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.Pengembangan teknologi informasi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka penyederhanaan administrasi ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk aplikasi e-Government, yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak lebih mudah dalam melaksanakan kewajibannya, dan pads akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) wajib pajak.Agar kebijakan yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang maksimal balk bagi wajib pajak maupun bagi Direktorat Jenderal Pajak sendiri, maka segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak harus menyadari sepenuhnya bahwa sebagai institusi pemerintah, salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak dengan menyediakan sarana berupa seperangkat kebijakan yang sederhana, jelas, mudah untuk dipahami dan dilaksanakan serta tidak bertentangan dengan kebijakan lain yang berkaitan. Untuk itu diperlukan sikap yang profesional dan semua pihak yang terlibat harus memiliki komitmen dan semua harus mengambil peran aktif sesuai dengan potensi, wewenang dan peluang masing-masing pihak.
Policy of centralization of VAT reporting by using electronic media released by Directorate General of Taxation as follow-up from applying of rule of the submission of SPT (Tax Advice Form) by online. This rule enhances the rule which have preexisted before, so that gives the more choice to taxpayer to do their tax obligations. Its target is to improve service to taxpayer by making simpler in tax administration and procedure.This research is to compare between policy of centralization of VAT reporting by using electronic media (e-filing) against without using electronic media (e-filing), and know whether do policy released by Directorate General of Taxation can simplify tax administration for both taxpayer and also Directorate General of Taxation. In order to answer problems and reach the goal of this research, theory that used in this thesis among such as theory, about public policy, four maxims theory, e Government and theory about public service.Research methodologies which is used in this thesis is qualitative and descriptive, and using source of primary data in the form of interview with persons who have responsibility in implementation of centralization of VAT Reporting by using electronic media (e filing) and also secondary data in the form of regulations, books and literature related to the topic.The result of this research is that policy of centralization of VAT reporting by using electronic media (e-filing) represents addition of rule which have preexisted, with a few difference of treatment among both. This policy represents facility provided by Directorate General of Taxation to taxpayer submitting SPT VAT by online (e- filing). Mechanism and procedure of centralization of submitting VAT by using electronic media is simpler than without e-filing. With the centralization of place to report VAT by using electronic media, both taxpayer and Directorate General of Taxation get the benefit, that is decreasing clerical work of documentation and administration in order to execution of obligation of taxation, because the delivery of data conducted centrally and sent "real time" and online by exploiting information technology had by Directorate General of Taxation.The development of information technology by Directorate General of Taxation in order to simplify the tax administration can be told as one of the implementation of e-Government with aim to serve the taxpayer more easily. So that the taxpayer is easier in executing its obligation, and in the end it can improve voluntary compliance of the taxpayer.To give maximal benefit for both taxpayer and Directorate General of Taxation, the Directorate General of Taxation have to realize that as governmental institution, one of their duty is to give better service to taxpayer not only by providing medium in the form of a set simple policy, clear, and easy to be comprehended and executed but also not oppose against to other policy. For that reason, professional attitude, commitment and active role from all related party in Directorate General of Taxation is needed. |
T 21915-Kebijakan pemusatan.pdf :: Unduh