Sejak Indonesia merdeka hampir 60 tahun lalu, kementerian negara atau kabinet telah mengalami berbagai perubahan, pengurangan dan penambahan bahkan pernah jumlah kementerian mencapai angka 100. Berdasarkan pemahaman atas kondisi tersebut, maka kebutuhan pengaturan tentang kementerian negara menjadi sangat panting untuk segera dilakukan. Kendatipun masih merupakan hak prerogratif presiden, namun presiden setidaknya diberikan koridor kebijakan agar tidak begitu saja membentuk dan membubarkan institusi kementerian tertentu. Dengan adanya koridor kebijakan tersebut, sesungguhnya juga makin menegaskan bahwa kekuasaan presiden bukan tak terbatas.Dinamika perubahan lingkungan menghendaki pemerintah membangun komitmen untuk membentuk pemerintahan yang lebih baik dan profesional, agar dapat menjawab semua tantangan dan kompleksitas dinamika masyarakat. Oleh karena itu organisasi-organisasi pemerintah termasuk diantaranya Kementerian Negara harus diarahkan menuju terbentuknya lembaga yang adaptif, responsif, berorientasi pada pelayanan publik, profesional serta sejauh mungkin terlepas dari kepentingan politik praktis yang cenderung bersifat sesaat dan primordial, dan dapat menjadi sarana politik yang baik untuk mempersatukan bangsa.Tesis ini berjudul "Penataan Kelembagaan Organisasi Kementerian Negara Sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Nasional°. Penelitian Tesis ini dilakukan di instansi pemerintah pusat, bertujuan untuk mengetahui perkembangan cistern kementerian negara selama ini dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Penelitian menggunakan metoda diskriptif analisis kualitatif.Berdasarkan penelitian tersebut teridentifikasi profit organisasi Iembaga kementerian negara yang melaksanakan tugas pemerintahan selama ini dart dasar-dasar yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kementerian negara. Hasil tersebut kemudian untuk merumuskan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan kementerian negara dalam melaksanakan tugas clan fungsinya agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta merumuskan bagaimana lembaga kementerian negara dapat berperan dalam upaya peningkatan ketahanan nasional.
Indonesian has been freedom since 60 years ago, the form and number of state ministries or the cabinet have been changing many times. Even in one period the number of the state ministries had reached a hundred. According from understanding of this situation, the need of a regulation in forming any state ministriy has become urgent and important. Although it is still the President's prerogative, the President should be given a clear guidance so that the President shall not forming or dismissing any state ministry easily. With this guidance, it is implicitly explained that the President's power is not limited.The change of the country's condition forces the government to commit in creating a better and more professional institution so that it can answer all available challenge and the public complexity. In achieving those commitments, government's organizations, including the state ministry, should be able to be projected to become adaptive, responsive, public service oriented, and professional. However, the state ministry should avoiding a situation where it becomes a political tools that tends to be short term and primordially. The state ministry should become glue for the Nation.This thesis has title " Settlement of the State Ministries Organization as Effort for Improvement of National Resilience ". The research of this Thesis was conducted in the Central government institution, under two primary aims namely to know growth the system of the state ministry during the time and which factors can influence the state ministries growth. The research of this thesis is being arranged in the qualitative, descriptive-analytic method.Pursuant to the research, it has identified the organizational profile of institute of the state ministries executing duty of governance during the time and the bases which require to be paid attention to in forming of the state ministries. According this result can be formulated how to make government done by the state ministries in executing its function and duty in order to effectively and efficient, and also can be formulated how institute of state ministries earn playing a part in for effort of improvement of national resilience. |
T 19413a.pdf :: Unduh