Pendidikan, oleh masyarakat sering dipandang sebagai public goods yang hendaknya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara mudah. Oleh karena itu isu kuantitas, khususnya menyangkut pemerataan pendidikan menjadi penting. Bagaimana seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan secara mudah adalah masalah yang masih harus dicarikan jalan keluar; demikian pula halnya dengan upaya meratakan mutu pendidikan itu sendiri. Dalam realitasnya sampai sekarang ini kualitas dan kuantitas pendidikan menengah di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan para praktisi dan pemakai pendidikan itu sendiri. Sampai sekarang ini pendidikan menengah masih banyak dihadapkan pada berbagai kompleksitas permasalahan, baik permasalahan yang bersifat akademis maupun yang bersifat fisik, yang secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap mutu dan pemerataan.Mengisi celah persoalan di atas studi ini berupaya mengkaji tiga persoalan utama; (1) bagaimana kebijakan pemerataan layanan pendidikan nasional, (2) bagaimana kebijakan mutu pendidikan nasional, dan (3) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan mutu pendidikan nasional?Populasi penelitian adalah seluruh sekolah jenjang SD, SMP dan SMA/SMK. Dengan mendasarkan did pada data sekunder hasil Survei Dasar Pendidikan Nasional (SDPN) 2003.Data dikumpulkan dengan menggunakan metode penelitian. Variabel penelitian meliputi Identitas, siswa, sarana/prasarana, dan guru.Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis Structural Equation Modeling (SEM).Berdasarkan analisis data disimpulkan bahwa (1) tingkat kemerataan layanan pendidikan antar jenjang dan satuan pendidikan maupun antar tingkat wilayah belum merata. Dari Sisi siswa, pada jenjang pendidikan dasar terdapat perbedaan jumlah antara propinsi yang satu dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa akses untuk memperoleh kesempatan pcndidikan masih belum merata. Namun demikian, dilihat dari jumlah siswa per kelas, menunjukkan jumlah yang merata baik untuk jenjang SD, SMP, SMA danSMK. (2) Kondisi mutu pendidikan yang ditunjukkan pada kualitas hasil belajar, kualifikasi tenaga edukatif; rasio guru-siswa, rasio buku-siswa masih perlu merndapatkan perhatian serius baik pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK. Kualifikasi tenaga pengajar memang pada umumnya sudah memenuhi persyaratan dilihat dari ijazah, tetapi dilihat dari rasio dengan siswa, masih menunjukkan kelimpangarr Demikian juga rasio buku terhadap siswa masih perlu dilingkatkan. (3) mulu pendidikan dipengaruhi oleh identitas, siswa, sarana, dan guru.Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian dapat dirumuskan beberapa rekomendasi. Adapun rekomendasi berdasarkan kesimpulan yang didapat dipaparkan sebagai berikut : (1) Masih adanya ketidak merataan pendidikan antar masing-masing propinsi, maka seyogyanya pemerintah membuat seperangkat kebijakan yang memacu pada daerah-daerah yang tingkat perkembangan pendidikannya belum optimal. Kebijakan itu misalnya menentukan propinsi tertentu sebagai konsentrasi pengembangan, agar disparitas masing-masing daerah daipat dinihilkan. (2) Adanya peranan dari factor sarana dan guru dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu pendidikan, maka pemerintah sudah saatnya mengusahakan pendidikan bagi para guru yang belum memenuhi kualifikasi minimal. Bagaimanapun juga guru merupakan faktor penting dalam melakukan proses pembelajaran, yang pada muaranya sampai pada kesimpulan.
Education, often considered as public goods that can be obtained easily by every person in community. For that reason, issue on quantity especially regarding equalization of education becomes important. How every person in community can obtain secondary education easily is a problem that still needs solution as well as efforts to equalize the quality of education. In reality quality and quantity of secondary education in Indonesia still far from expectation of people in education lield and the users of education. Up to now, secondary education is facing complex problems, both academic and physical, that directly and directly influence the quality and equalization of education.Regarding the mentioned issue above the study examines three main problems; (1) how is policy on national education equalization service, (2) how is policy on national education quality, and (3) which factors that influence policy on national education quality.Population research is all education levels that are SD, SMP, and SMA/SMK based on secondary data from the result of National Basic Survey on Education (Survey Dasar Pendidikan Nasional, SDPN). Research variables cover identity, student, facility, and teacher. Data is analyzed by using descriptive statistical analysis and Structural Equation Modeling (SEM) analysis.Derived from data analysis it is concluded that (1) level of education equalization service both among level and unit of education and among regions is not the same. From student point of view, at basic education level there is number difference in various education levels among provinces. This reveals that access to gain school opportunity is not equal. Nevertheless, fiom number of student in each class it is even for SD, SMP, SMA and SMK level. (2) Education conditions shown in quality on learning output, qualifications of educators, teacher-student ratio, and student book ratio still need serious attention in education level of SD, SMP, and SMA/SMK. Teacher qualifications generally have met requirements if observed from teachers? certificate, however, from student ratio by and large still shows disparity. The student book ratio still needs improvement. (3) Education quality is influenced by identity, students, facilities, and teachers.From the research, there are few recommendations. (1) Regarding unequal quality of education among provinces, the Government should make set of stimulating policies to regions whose educational growth still low. The policy, for example, is by determining certain provinces as center of acceleration of education development so that disparity from each regions can be eradicated. (2) Teachers and facilities play role in contributing education improvement quality and it is the moment for the Government to do some efforts regarding teacher?s education that hasn't met the minimum qualifications since teachers have important role in conducting leaming processes. |
T22142-Oktorosadi.pdf :: Unduh