Fluktuasi kurs mata uang suatu negara terhadap valuta asing, serta gejolak antara valuta asing itu sendiri terjadi setiap hari. Pihak pebisnis seperti importir dan eksportir sangat berkepentingan dengan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Situasi valas yang fluktuatif dimanfaatkan oleh kalangan spekulator untuk mendapatkan keuntungan melalui Transaksi Valuta Asing Berjangka Melalui Internet.Sampai saat sekarang ini belum ada peraturan yang mengatur secara jelas tentang, Perpajakan atas Penghasilan dari Transaksi Valula Asing Berjangka melalui Internet. Yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana dapat menciptakan kejelasan dan kepastian berkenaan dengan pengenaan pajak atas penghasilan dari transaksi valas berjangka melalui internet, agar WajibPajak tidak ragu melaksanakankan kewajiban dan haknya. Hakekat ekonomi dari Transaksi Valas Betjangka Melalui Internet adalah bila investor memperoleh keuntungan akan menambalt kemampuan ekonomis yang akan dikenakan pajak. Sedangkan bila investor mengalami kerugian akan mengurangi kemampuan ekonomis yang mengurangi pajak.Penyelesaian transaksi secara langsung, berdasarkan pesanan, ataupun kehabisan marjin akan diselesaikan dengan cara reaiisasi dan metode "mark-to-market." Pemungutan pajak kepada masyarakat Wajib Pajak dapat lancar bila pihak pelaksana Kebijakan Pajak dan Hukum Pajak memperhatikan "Four Canons" dari Adam Smith, yaitu: Equality, Certainty, Convenience, dan economy, yang memenuhi Azas Keadilan yaitu Keadilazn Horizontal dan Keadilan VertikaI,daIam pemungulan pajak.Metode Penelitian dan Metode Pengumpulan Data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memakai pendekatan deskriptif dan fenomenologis. Deskriplif berarti mengumpulkan tulisan-tulisan para ahli dan penuturan-penuturan yang berlaku. Fenomenologis berarti melalui wawancara langsung dapat diketahui pendapat pribadi pengambil kebijakan dan pelaku pasar.Fenomena yang dimaksud dengan penelitian ini adalah perolehan penghasilan dari pelaku transaksi valas berjangka melalui internet. Dari penelitian dokumen maupun penelitian di lapangan diperoleh temuan-temuan Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, yang dihitung dari Penghasilan Neto berdasarkan pembukuan WajibPajak dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada WajibPajak Orang Pribadi. Pajak Penghasilan tentang dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh. atas Penghasilan Kena Pajak.Wajib Pajak yang diwawancarai tidak ada kesulitan untuk mengumpulkan bukti-bukti transaksi dengan menggunakan tasilitas yang disediakan perusahaan pialang, di mana WajibPajak mengikat kontrak transaksi valas beljangka melalui internet. Unluk WajibPajak Orang Pribadi yang memiliki usaha yang mempunyai Peredaran Bruto kurang dari 600 (enamratus)juta rupiah, tidal; diwajibkan pembukuan, melainkan wajib pencatatan saja. Untuk Transaksi Valas Berjangka tidak diterapkanNorma Penghitungan Penghasilan Neto, karena tidak ada peredaran usahanya, lagi pula untuk apa diterapkan Norma ataupun Pajak Penghasilan Final,karena dari bukti-bukti yang dikumpuIkan,WajibPajak dapat menyusun pembukuannya. Tujuan investor atau spekulalor yang rasional adalah mencari keuntungan.Keuntungan dari transaksi valas diperoleh apabila harga pokok valas yang dlbeli mengalami kenaikan. baik melalui pengambilan keuntungan langsung (spot) atau berdasarkan pesanan "take profit order", prosesnya menggunakan prinsip realisasi dengan metode "mark-to-market" Sebaliknya kerugian dari transaksi valas terjadi apabila harga pokok valas yang dijual mengalami kenaikan, kemudian dilakukan pemutusan transaksi rugi(cut loss) arau berdasarkan pesanan pembatasan kerugian (stop loss order) dan pada saat investor kehabisan marjin. Prosesnya menggunakan realisasi dan mark-to-market. Sampai saal ini belum ada upaya yang sungguh-sungguh dari pihak Direktorat Jenderal Pajak umuk mengeksplorasi potensi pajak dari Transaksi Valas Berjangka melalui Intemet. Pihak WajibPajak sendiri yang, menekuni bisnis ini terkesan menulup diri, apalagi untuk memperhatikan kewajiban pajaknya. Upaya yang sehamsnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah bertindak cepat membual buku pedoman tentang transaksi valas berjangka dan tara cara pemenuhan kewajiban pajak serta hak-hak yang dimiliki oleh WajibPajak. Dari uraian dan analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa potensi pajak dari transaksi Valas Berjangka melalui internet oleh WajibPaiak OrangPribadi belum terjamah oleh Pihak Direktorat Jenderal Pujak dan belum ada upaya untuk mengeksplorasinya. Oleh karena itu Penulis menyampaikan kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan eksplorasi potensi pajak,segera mengeluarkan peraturan-peraturan perpajakan yang kondusif bagi investor untuk mendapatkan kepastian berusaha., melakukan sosialisasi kepada pelaku pasar, pelaku bursa, meIalui asosiasi-asosiasi terkait, khususnya Transaksi Valas Berjangka melalui internet yang dilakukanoleh orang Pribadi di Indonesia.
Fluctuation of foreign currency known as foreign exchange ( forex ) to domestic currency rate, as well as the Fluctuation between foreign exchange rates itself happen everyday. Many entrepreneurs such as importers and exporters take much concern in the stabilities of rupiah rate against foreign exchange rates. This Fluctuative condition is being advantage by the speculators to make profit with foreign exchange transaction through internet. Until now, there are no clear tax regulations subjected to The Transaction on Foreign Exchange through lnternet. The main objective is how to create understandability and certainty on Taxation of Foreign Exchange Transaction through lntemet, so that the Taxpayers will have no doubt in doing their rights and obligations.The economic substance of The Transaction on Foreign Exchange through Internet is when investors receive profit, it will increase the economic ability that can be taxed. On the other hand, if the investor suffer loss, it will decrease the economic ability that can deduct their tax obligations. The settlement of these transaction are done by realization and mark-to-market method. Tax collection to the taxpayers will run smoothly when The Tax Administration is concerned to Adam Smith's Four Canons, which are: Equality, Certainly, Convenience, and Economy, and should match with the equity principle, which are horizontal equity and vertical equity. The Research tnethod and Data Collection method used in this thesis are based on The Qualitative Research Methodology with descriptive and phenomenon approach. Descriptive means to collect literatures from many experts and existing tax regulations. Phenomenon means through direct interview, we can know the personal opinion of the tax policy side and market user's. Phenomenon mentioned in this context means the earned income from personal investor of foreign exchange through internet. |
T21935-Chandra Halim.pdf :: Unduh