Indonesia sebagai sualu negara yang sistem perpajakannya menganut sistem self assesment, Wajib Pajak diberi kepercayaan unluk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, agar hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Wajib Pajak. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan pembinaan berupa penyebaran informasi dan penyuluhan perpajakan, pelayanan administrasi yang diperlukan oleh Wajib Pajak, serta melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui pemeriksaan, penyidikan, dan tindakan penagihan pajak. Lebih jauh di ungkapkan bahwa tolok ukur sistem pajak apapun pada akhirnya akan dinilai dari besar kecilnya pemasukan uang pajak ke kas negara, baik yang dibayarkan secara sukarela (Voluntary Compliance) oleh wajib pajak maupun yang dipungut oleh petugas pajak melalui tindakan aktif penagihan pajak.Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan Pusat dan Daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Dalam penelitian ini diteliti tentang ?Pengaruh Tarif Pajak Hiburan Terhadap Kemampuan dan Kepatuhan Wajib Pajak di PT Graha Fantasi Matahari?. Kegiatan penelitian ini dilakukan unluk melihat pengaruh pajak hiburan (local tax) baik menggunakan tarif resmi alau tidak resmi terhadap kemampuan dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dan Regresi dengan pendekatan berdasarkan studi kasus pada 50 outlet Timezone, sebagai merek jual dari PT Graha Fantasi Matahari.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan negatif anlara pajak hiburan (local tax) bcrdasarkan tarif dengan Kemampuan dan Kepatuhan Wajib Pajak, artinya bila Pajak Hiburan meningkat, maka Kemampuan dan Kepatuhan Wajib Pajak menurun.Sementara itu pengaruh pajak hiburan (local tax) non tarif menunjukan hubungan yang positif dan lemah, artinya kenaikan pajak hiburan tidak begitu besar menurunkan kemampuan wajib pajak, sedangkan pengaruh pajak hiburan (local tax) non tarif dengan Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hubungan negatif yang artinya kenaikan pembayaran pajak hiburan (local tax) menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak, akan tetapi pengaruhya tidak signifikan.Kondisi di lapangan pengenaan tarif secara resmi tidak dapat dijalankan, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mengkaji ulang Peraturan Daerah yang berlaku dengan melibatkan dunia usaha dan besarannya disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak hiburan.
Indonesia as a country whose taxation follows a Self Assessment System enables taxpayers to make self-calculation, payment, and reporting of their tax liability according to the applicable law and regulation for them to fulfill their rights and obligations. Indonesian Govemment, especially the Directorate General of Tax, is responsible for building the taxation through taxation information and counseling distribution, administrative services needed by taxpayers, and control implementation over the compliance of taxpayers using inspection, investigation, and billing of tax.Moreover, it is concluded that parameter of any taxation system will eventually be appraised by a multitude of revenues coming into the State Treasury, both in a taxpayers? voluntary compliance way and a tax officers' active bill collection manner.Law No. 22 Year 1999 regarding Local Government has made a Fundamental change to the procedure of relationship between Central Government and Local Governments, particularly with respect to the administration of Central Government and Local Governments. ln a local autonomy era today, Local Govemments are more authorized by Central Government to regulate and manage their own household. lt is purposed, many others, to get government services closer to the community and make the community easier to monitor and control the use of funds taken from the Local Budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD).The research investigates ?the Influence of Local Tax Tariff on the Ability and Compliance of Taxpayers at PT. Matahari Graha Fantasi?. The research is undertaken to know the influence of local tax, both using official and unofficial tariffs, on the ability and compliance of taxpayers. The research uses a descriptive and regressive method with an approach of case study on 50 outlets of Timezone as PT. Graha Fantasi Matahari?s trademark.The research findings show a significant, negative influence between the tariff local tax and the ability and compliance of taxpayers, which means the more the local tax the lower the ability and compliance of taxpayers.Meanwhile, the influence of non-tariff local tax on the ability of taxpayers indicates an insignificant, positive correlation, which means an increase in local tax will insignificantly decrease the ability of taxpayers; while, the influence of non-tariff local tax on the compliance of taxpayer displays an insignificant, negative correlation, which means an increase in local tax will insignificantly decrease the compliance of taxpayers.Official tariff tax liability in the field cannot be implemented, thus Local Governments are necessary to reevaluate their applicable Local Ordinances by involving business sector, with a tax multitude in hamiony with the ability of taxpayers to pay the local tax. |
T22240-Sapran Sigalingging.pdf :: Unduh