Bergaining politik dan kebijakan politik pemerintah Indonesia : studi kasus bargaining politik Partai Keadilan Sejahtera dengan Susilo Bambang Yudhoyono tentang kebijakan negara Palestina
Syafiuddin Fadlillah;
Muhammad Lutfi Zuhdi, supervisor; Achmad Ramzy Tadjoedin, examiner
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007)
|
|
ABSTRAK Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) dalam nota kesepahaman dengan Susilo Bambang Yudhoyono menjadikan perjuangan bangsa Palestina dalam merebut kemerdekaannya dari penjajahan Israel sebagai salah satu isi butir nota dimaksud, PKS kemudian dengan adanya nota kesepakatan ini menjadi bagian dari partai pendukung pemerintah dengan mendapatkan pos-pos kekuasaan dieksekutif ditiga kementerian dan satu jabatan duta besar.Pengaruh dari nota kesepahaman tersebut adalah kebijakan luar negeri Indonesia terhadap permasalahan Palestina menjadi pengamatan tersendiri bagi PKS, dan tekanan PKS terhadap SBY mengenai nasib bangsa Palestina terns diwujudkan balk melalui pengerahan massa dan kecaman, SBY pun merespon nota kesepahaman tersebut dengan sejumlah kebijakan terhadap permasalahan Palestina, diantaranya penunjukan All Alatas sebagai utusan khusus terkait permasalahan Palestina, Naseer A. Wahab sebagi kepala bidang politik di kedutaan Palestina di Indonesia jugs menyatakan bahwa SBY adalah presiden yang paling gist memberikan dukungannya terhadap perjuangan bangsa Palestina, seberapa besar peluang Indonesia bisa berperan aktif bisa mewujudkan kemerdekaan Palestina dengan adanya nota tersebut, sementara disatu pihak adanya negara negara maju dan kuat lebih berpengaruh dalam permasalahan Palestina. ABSTRACT Partai Keadilan Sejahtera (PKS) in Memorandum of Understanding with Susilo Bambang Yudhoyono made Palestine People Struggle in fighting their freedom from Israel colonial as one of the intended points in said Moll. Further PKS with the existence of this Memorandum of Understanding became government-supporting party with obtaining executive post in three ministry and one-embassy positions.The influence of said Memorandum of Understanding is Indonesian Foreign Policy on Palestine problems becoming specific priority for PKS and PKS pressure on SBY regarding Palestine People fate shall be continuously realized either through mass demonstration and mass criticism, then SBY responded this Memorandum of Understanding with various policies on Palestine problems, among of them was the appointment of Ali Alatas as Special Delegation related to Palestine matters, Naseer A. Wahab as head of political division at Palestine embassy in Indonesia also said that SBY was the most active president in giving his support on Palestine people struggling, how far the opportunity of Indonesia can play active role in realizing Palestine Independence with the existence of said Memorandum of Understanding, while in other side the existence of developed country and super power state can create big influences in Palestine matters. |
 T20474-Syafiuddin Fadlillah.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T20474 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xiii, 108 pages : illustration ; 30 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T20474 | 15-19-325364074 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 109959 |
