Kebijakan corporate social responsibility PT. Freeport Indonesia dalam pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Budaya masyarakat lokal Papua: analisa terhadap hak ulayat
Tubagus Erif Faturahman;
Johannes Sutoyo, supervisor; Tangdilintin, Paulus, examiner
(Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007)
|
|
Penelitian ini mengkaji kebijakan tanggung jawab sosial PT. Freeport Indonesia (PTFI) dalam pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya terhadap masyarakat lokal Papua, khususnya analisa terhadap hak ulayat. Masalah yang akan di bahas adalah:- Bagaimana Kebijakan Corporate Social Responsibility PT. Freeport Indonesia yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat setempat?- Permasalahan atau kendala apa sajakah yang muncul ke permukaan dari persoalan relasi antara PTFI dengan hak ulayat masyarakat adat setempat?Konflik yang kerap terjadi antara PTFI dengan masyarakat setempat menyiratkan adanya relasi yang kurang harmonic diantara keduanya. Terjadi perbenturan antara dua kepentingan besar. Pertama adalah pihak masyarakat adat sebagai pemilik hak atas tanah ulayat. Kedua adalah kepentingan ekonomi yang diwakili oleh PTFI. Sebagai perusahaan ekstraktif yang menjadikan alam sebagai obyek produksi, dampak operasional perusahaan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal kerap terjadi dimana sebagian diantara masyarakat menuntut perusahaan tersebut untuk lebih berperan dalam pemberdayaan dan sebagain lagi menuntut penutupan perusahaan tersebut. Dalam konflik tersebut, juga muncul tuntutan politis yang bernuansa separatisme.Terdapat tiga teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang Corporate Social Resposibility (CSR), teori tentang hak ekonomi sosial dan budaya serta Hubungan antara perusahaan dan penegakkan hak asasi manusia. Teori CSR digunakan untuk mengkaji perdebatan perspektif dan praktek tentang CSR serta prinsip-prinsip dalam CSR. Penelitian ini lebih cenderung memegang prinsip atau teori yang rnengatakan bahwa masyarakat merupakan stakeholders perusahaan dimana ia menjadi bagian integral perusahaan yang keberadaannya harus dilibatkan terkait segala kebijakan yang berdampak atau berkaitan tentangnya. Perusahaan tidak semata harus bertanggung jawab kepada stockholders nya saja. Teori tentang hak ekonomi sosial dan budaya digunakan sebagai instrumen yang akan dijadikan patokan tentang hak-hak apa yang hares terpenuhi dalam masyarakat secara kolektif Teori ketiga merupakan perpaduan antara dua teori sebelumnya, yakni peran dan tanggung jawab perusahaan dalam penegakkan hak asasi manusia. Disebutkan bahwa bukan semata negara yang harus menegakkan hak asasi, tetapi juga perusahaan memiliki kewajiban.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan jenis descriptive research untuk mengetahui fenomena dan interaksi yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Teknik pengumpulan data ditekankan pada teknik sekunder melalui kajian kepustakaan atau library research. This research analyzes the policy of PT. Freeport Indonesia's social responsibility, especially land rights:- What is PT. Freeport Indonesia's social responsibility related the rights of people to their traditional and cultural land?- What is the barrier arise from the relation between corporation and local community land rights?The arisen tension between PT. Freeport Indonesia (PTFI) and local community implies their relations in a non-harmonic situation. There are two interests opposite in this case: first, local and cultural community interest as the owner of the land where PTFI located. Second the interest of economics which is represented by PTFI. As an extractive industry which makes nature as the operational object, its impact will be directly to the people. The conflict between company and community has been occurred often where some of local community demand PTFI to participate more and more in community development and some of them demand for closing of it. In this conflict, arise political demand related with separatism.There are three theories used in this research: corporate social responsibility (CSR), the economics, social and cultural rights, and the relation between company and human rights. The CSR theory is used to analyzing the debate of perspective and practice about CSR and it principle. This research tends to agree the argument says that people are part of company stakeholders which they are must involve in decision making and process especially for the policy impact them. Company not only takes a responsibility to shareholders or stockholders bat also to the people where they live around it. The economics, social and cultural rights theory is used as a based instrument about what rights must be promoted and fulfilled. The last theory is unification between the two previous theories: the role and responsibility of corporation to promote human rights. It is noted that state is not the only the one actor takes responsibility in promoting human rights but also company does.This research is qualitative with descriptive research to know some interactions and .phenomena between company and community. Almost the -collecting technique collect data is secondary by library research while some interviews are used as another method as well. |
 T20777-Kebijakan corporate-TOC.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T20777 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | ix, 117 pages : illustration ; 29 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T20777 | 15-19-489792434 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 109980 |
