Implikasi hukum blanko akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak berwenang sebagai dasar pendaftaran tanah = The implication of the blank form made by a land certificate maker official issued by a unauthorized party as the basis for land registration
Yasinta Chrisostoma I. L.;
Selenggang, Chairunnisa Said, supervisor
(Universitas Indonesia, 2007)
|
|
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang lalu digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah diatur bahwa dalam setiap peralihan hak atas tanah harus menggunakan formulir sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan. Formulir ini biasa dikenal dengan istilah blanko PPAT.Namun dengan terjadinya kelangkaan blanko PPAT beberapa tahun terakhir ini mengakibatkan segala kegiatan peralihan hak alas tanah menjadi terhambat. Kemudian Badan Pertanahan Nasional memberikan solusi untuk mengatasi kelangkaan blanko ini yaitu dengan mengeluarkan Surat Nomor 640-1884 tanggal 31 Juli 2003 yang berisi :"memberikan kewenangan kepada Kepala Kanwil BPN Propinsi untuk membuat foto copy blanko akta PPAT dengan syarat di bagian kiri atas ditulis:disahkan penggunaannya dan ditandatangani oleh Kepala Kanwil BPN Propinsi atau pejabat yang ditunjuk Berta dibubuhi paraf dan cap dinas pada setiap halaman".Beberapa masalah yang dikaji dalam penulisan tesis adalah. Bagaimana keabsahan akta PPAT yang dibuat di atas blanko PPAT yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak berwenang atau foto copy blanko yang dilegalisir dan bagaimana tanggung jawab PPAT atas akta yang dibuatnya oleh pihak yang tidak berwenang atau foto copy blanko yang dilegalisir.Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris.Hasil penelitian memperlihatkan adanya pro dan kontra dalam masyarakat dan PPAT untuk menggunakan akta PPAT yang difoto copy dan dilegalisir oleh Kanwil BPN. Untuk mengatasi hal ini sebaiknya Pemerintah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam blanko akta PPAT ini agar permasalahan ini dapat diatasi secepatnya dan tidak dibiarkan berlarut-larut karena masalah kelangkaan blanko ini selalu terjadi setiap tahun dan di seluruh daerah Indonesia. According to the Government Law No.10 year 1961 concerning Land Registration, which was subsequently replaced by the Government Law No.24 Year 1997, it is regulated that in every transfer of right of a land ownership, the concern party should use the form as had been already determined, often reffered as the blank form of the land certificate maker official (Blanko PPAT). However, the decreasing number of the form has caused burden to the land-ownership transfer activities. In responding this circumstances, the National Land Bureau provided a solution to overcome the problem, that is, by issuing the Verdict No.640-1884 dated July 31s` 2003. Ironically, there are plenty of such faked forms distributed among the people, issued by unauthorized parties (other than the one appointed by The National Land Bureau), in this case referring to the State Money Printing Company (PERURI).The problems to be addressed in this thesis are as follow: how's the validity of the certificate made on a form issued by an unauthorized party, or a photocopied form which is legalized, and how is the responsibility of the official in facing the certificate made by unauthorized party,m or the legalized photocopied form?The researcher applies the normative-empiric legal research method, and the result shows that the certificate made by unauthorized party is not valid according to the law, and thus, such a certificate is cancelled for the sake of law. Meanwhile the official made it is considered responsible for anything contain in the certificate, and for all possibilities could occur in the future. To solve this problem, it is necessary, that the government cooperates with the parties concerned with the form immediately and without much time letting such cases happen in other occasion, particularly recalling that the problem (the lack number of the forms) always happens annually throughout Indonesia. |
 Implikasi hukum-Full text (T 19640).pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T19640 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Universitas Indonesia, 2007 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text ; computer |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | vi, 80 pages ; 29 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T19640 | 15-19-751100824 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 111130 |
