Notaris merupakan salah satu profesi yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat luas. Dalam menjalankan jabatan tersebut notaris memiliki tanggung jawab berkenaan dengan alat bukti otentik berupa surat-surat, akta-akta, ataupun dokumen yang dibuat oleh atau di hadapannya baik yang diharuskan oleh Undang-undang maupun yang dikehendaki oleh para pihak. Dalam perkembangannya dalam menjalankan tugas jabatan notaris tersebut, sexing terjadi kekurang pahaman atau ketidakmengertian di dalam masyarakat luas termasuk oleh aparatur penegak hukum tentang lingkup jabatan notaris tersebut termasuk batasanbatasan tanggung jawabnya. Notaris selaku pejabat umum yang membuat akta otentik untuk kepentingan para pihak dalam akta seringkali dilibatkan bahkan ikut ditetapkan sebagai tergugat dalam hal terjadi sengketa diantara para pihak dalam akta yang dibuatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kekuatan pembuktian akta Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk mengetahui apakah Notaris perlu dilibatkan sebagai tergugat dalam sengketa atas akta yang dibuatnya.Tulisan ini menggunakan metode penelitian bersifat Normatif yaitu penelitian kepustakaan (library research), dengan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen. Setelah melakukan penelitian dan analisa maka penulis menyimpulkan bahwa sebagai akta otentik, akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga hares selalu dianggap benar sepanjang belum dapat dibuktikan sebaliknya. Selain itu dalam hal Notaris yang dalam menjalankan jabatannya dapat dibuktikan telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan-larangan yang diatur dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundangundangan lainnya maka pihak yang menderita kerugian karena hal tersebut dapat menjadikan notaris sebagai tergugat dan menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris.
Notary is one among many professions whose duty is to provide a legal service to the public. In carrying up the duty, a notary is imposed with a responsibility regarding to the authentic proof instrument in form of letters, certificates, as well as documents made by or before his/her presence be it the one obliged by the law or the one desired by the concerned parties. However, in reality, there is still an immense unawareness as well as misunderstanding among the people, including even the legal apparatus, concerning the range of the notary's authority including particularly the limit. The notary, as the public official who renders service in making authentic certificate for the interest of the concerned parties is often being involved in any dispute happens, even further up to the point where he/she can be put in the position of the accused, due to the certificate made under his/her responsibility. This research intends to figure out the range of the proof power of a notary's certificate referring to the applicable law, and to identify whether the notary should be involved in any dispute happen related to the certificate he/she made.The research is applying the nonnative method, namely library research, while collecting the data through document study. After passing through the phases of research and analysis, the writer has come into conclusion the as an authentic certificate, the notary's certificate possesses an absolute and binding proof force, and consequently should be considered as appropriate as far as there is no evidence to proof the contrast. However, in case the notary has been proved to commit a violation towards the obligations and prohibitions regulated in the Law No.30 Year 2004 concerning the Notary Office and other relevant laws in carrying his duty, then the party whose interest is harmed as right to charge the notary as the accused and to ask for the cost payback, the making up of the financial loss, as well as the interest. |
Legalitas notaris-Full text (T 19644).pdf :: Unduh