Penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas dengan menerapkan sanksi disiplin, sanksi pidana serta sanksi kode etik merupakan babak baru dalam proses penegakan hukum bagi anggota Po1ri. Sebagai hal yang bersifat baru, masih perlu dilakukan pembenahan terhadap sistem pelaksanaannya. Melalui penulisan tesis ini, penulis akan menggambarkan bagaimana penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas oleh Bidpropam Polda Metro Jaya.Dalam penulisan tesis ini pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif.teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan terlibat wawancara, pemeriksaan dokumen,dan pemilihan kasus yang diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas yang dilakukan oleh Bidpropam Polda Metro Jaya, baik secara preventif maupun represif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas, baik dalam bentuk Pungli denda damai menerima setoran maupun pemalsuan Tilang adalah merupakan penyimpangan pekerjaan polisi yang juga merupakan korupsi polisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan penyalahgunaan wewenang tersebut adalah merupakan wujud dan ciri-ciri dari pelaksanaan Birokrasi Patrimonial dimana pimpinan dari petugas Polantas yang melakukan penyalahgunaan wewenang yang karena jabatannya diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Disamping itu dalam penanganannya juga ada terkesan diskriminasi,yaitu dalam arti masih memandang bahwa siapa yang melanggar, perbuatan apa yang dilanggar serta adakah hubungan yang saling menguntungkan antara penyidik Bidpropam dengan petugas yang melangggar serta kebijakan dan pimpinan juga turut mewarnai penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penanganan ,antara lain adalah faktor pengorganisasian, ketentuan hukum yang berlaku, kebijakan pimpinan,dan budaya yang berkembang dalam organisasi Polri.Dalam rangka mencapai tujuan sistem penegakan hukum terhadap penanganan penyalahgunaan wewenang tersebut, maka diperlukan adanya organisasi atau unit khusus yang bertugas untuk melakukan penanganan/penyidikan terhadap pelanggaran hukum,disiplin maupun kode etik yang dilakukan anggota Polri. Selain itu diperlukan adanya prosedur pelaksanaan penegakan hukum yang dapat berfungsi sebagai suatu sistem dan dapat mengakomodasi pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri.
The handling of power abuse which is conducted by traffic police officers in enforcing the law on traffic violators by applying disciplinary sanction, criminal sanction and code of ethic sanction is a new paradigm in processing the law enforcement on Indonesian National Police (POLR1) members. As a new paradigm, it is necessary to straighten out the system of its implementation. Through the thesis, the author tries to describe how Profession and Security Department of Jakarta Metropolitan Regional Police handle power abuse conducted by traffic police officers in enforcing the law on traffic violators.The author employs qualitative approach and data is collected through involved observation, interview, and document review and case choice. The thesis focuses on the handling of power abuse conducted by traffic police officers in enforcing the law on traffic violators by Profession and Security Department of Jakarta Metropolitan Regional Police, either in preventive ways or repressive ways.The results of the research reveal that such power abuses are conducted in several ways, such as illegal levies, negotiation, and fake tickets. All the forms are classified as police corruption. The results of the research also reveal that the handling is usually held in patrimonial bureaucrat way in which the superior of the traffic police officers conducting the abuse is given authority to punish his or her subordinates. In addition, there is a discriminative thing meaning that the superior considers who does the abuse, what regulation is violated, and whether it is a mutual relationship between the investigators of Profession and Security Department and traffic police officers who does the power abuse. Moreover, the results of the research reveal some factors that influence the implementation of such handling, such as organizing factor, the existing regulations or laws, the management's policies, and the existing cultures in POLRI organization.In order to achieve the goals, it is necessary to have a special unit or organization which has the duties to handle and to investigate disciplinary Violation or code of ethic violations conducted by POLRI members. Furthermore, it is necessary to have a procedure of the implementation of law enforcement that functions as a system. Such procedure can also accommodate the implementation of laws or regulations applied to POLRI members. |
T20817-Nanang Masbudi.pdf :: Unduh