Polisi dan unjuk rasa anarkis di Jakarta Selatan
Wirdo Nefisco;
Parsudi Suparlan, 1938-2007, supervisor; Sitompul, D.P.M., supervisor; Sarlito Wirawan Sarwono, examiner
(Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007)
|
|
Penelitian mengenai Polisi dan Unjuk Rasa Anarkis di Jakarta bertujuan untuk menunjukkan penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan yang dilakukan oleh satuan dalmas dalam rangka meredam aksi anarkis yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa saat menyampaikan aspirasinya di muka umum dengan baik dan tidak melakukan pelanggaran hak asasi man usia.Unjuk rasa yang terjadi di Jakarta Selatan dilakukan oleh masyarakat yang berasal dari masyarakat Jakarta Selatan sendiri dan masyarakat yang berasal dari Iuar wilayah Jakarta Selatan seperti Depok, Tangerang, Bekasi dan dan luar pulau Jawa. Aspirasi yang disampaikan meliputi masalah tenaga kerja, korupsi, hak asasi manusia dan lain - lain.Unjuk unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleo Front Persatuan Rakyat Papua Barat ( Front Pepera - PB ) yang dipimpin oleh Arkilus di kantor Freeport Gedung Plaza 89 JI. Rasuna Said Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan dengan tuntutan agar dilakukan penutupan secara total kegiatan produksi PT. Freeport Indonesia di Papua Barat dan Laskar Pembela Islam ( LPT ) yang dipimpin oleh Ustadz Mustiin dengan tuntutan agar majalah Playboy ditarik peredarannya di masyarakat dalam waktu 3 x 24 jam merupakan suatu bentuk tindakan melanggar hukum dan tidak sejalan dengan semangat reformasi.Dalam menangani unjuk rasa damai dan anarkis yang terjadi di wilayah hukum Jakarta Selatan, satuan dalmas mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh satuan dalmas Pokes Metro Jakarta Selatan masih bersifat sesaat, reaktif dan melakukan tindakan represif saat kegiatan unjuk rasa mengarah pada tindakan anarkis. Tindakan represif dilakukan oleh satuan dalmas sebagai reaksi spontan dan balasan terhadap aksi anarkis yang dilakukan pengunjuk rasa. Penanganan unjuk rasa anarkis oleh satuan dalmas Polres Metro Jakarta Selatan dengan menggunakan personal yang terbatas sehingga hal ini sangat mempengaruhi efektifitas penanganan di lapangan. Anggota dalmas yang terlibat dalam penanganan unjuk rasa anarkis tidak semuanya memiliki pendidikan khusus mengenai dalmas tetapi hanya melalui pelatihan secara rutin di Mako Pokes yang dilaksanakan secara internal sehingga pemahaman terhadap kegiatan. unjuk rasa masih dilihat sebagai gangguan kamtibmas bukan sebagai proses demokrasi yang sedang berjalan.Walaupun masih terdapat keterbasan yang dimiliki oleh satuan dalmas Polres Metro Jakarta Selatan dalam menangani unjuk rasa anarkis, namun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya keluhan dari pengunjuk rasa tentang perlakuan anggota dalmas yang dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. This research is about police and brutal demonstration in south Jakarta which show the implementation of riot police to redeem the brutal demonstration in order to the protect the interest of the other people in the community life and avoid the violation of the human right. Demonstration in south Jakarta is done by people who live in and outside of south Jakarta area such as Depok, Tangerang, Bekasi and other area. Their aspiration is about manpower, corruption, human right and etc.Brutal demonstration which done by Front of Unity Pepole West Papua who lead by Arkilus at Freeport office. They want that the company totally stop in west Papua because it's doesn't give the benefit for local people even though that company has operated for years. And the other brutality riot is done by Islam Defender Front They want that Playboy magazines do not distribute in the community and give 72 hours for implementing. Those actions are not same as reformation spirit and break the law.For preventing the brutal demonstration in south Jakarta jurisdiction, the not police always point to the law in order to do right thing. Police riot do their job still in the moment, reactive and take the repressive action when the riot become worst (brutal action). They do the repressive action as the impact of spontaneous reaction from brutal demonstration. Preventing the brutal riot is done by limited personnel; it's very hard because this condition can influence the effective when they do their job in the field.Only some of riot police personnel have the education and training about riot lesson. Some of them are given special training once in a week in the office of South Jakarta Metropolitan Police. They still face the riot as a disturbance in the community and not as democracy process. Even though the riot police of south Jakarta have debility in preventing the brutal riot but they can do their job properly without complaining from the community and avoid the violation of the human right. |
 Polisi dan unjuk-Full text (T 20847).pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T 20847 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text ; computer |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T 20847 | 15-19-792342272 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 111233 |
