|
Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan peranan pemerintah Kabupaten Merauke dalam pelaksanaan proyek pembangunan, dalam rangka melestarikan kembali hutan tanaman sagu pada alam habitatnya sebagai pembangunan yang berkelanjutan (suistainability development) serta menyiapkan bahan makanan "pati sagu" (basic need) bagi masyarakat kampung Wapeko. Lokasi yang dipilih adalah Kampung Wapeko, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua.Secara spesifik, penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan peranan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan proyek pembangunan budidaya tanaman sagu dan mengidentifikasi serta menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambatnya.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) penerapan prinsip-prinsip partisipatoris dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan budidaya tanaman sagu di Kampung Wapeko memperoleh antusiasme yang besar dan masyarakat Kampung Wapeko, (2) Peran pemerintah dalam pelaksanaan proyek pembangunan budidaya tanaman sagu di Kampung Wapeko yang langkah-langkahnya didasari pada kewenangan pemerintah dalam administrasi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi: tersusunnya struktur organisasi proyek, tersedianya aparat pelaksana, tersedianya dana, serta pelaksanaan proyek pembangunan disusun melalui proyek, yang dilakukan melalui pelelangan proyek kepada para pengusaha (swasta) dalam pelaksanaannya. Di samping itu, hasil penelitian lapangan menunjukan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan yaitu faktor pendukung dan penghambat.(1) Faktor pendukung dalam pelaksanaan pekerjaan dilokasi antara lain: Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan, lahan penanaman telah disiapkan oleh masyarakat, tersedianya dana oleh pemerintah, aparat pemerintah kampung serta organisasi masyarakat kampung mendukung pelaksanaan kegiatan proyek, tersedianya bibit anakan sagu oleh masyarakat, serta aparat pelaksana proyek telah ditunjuk oleh kepala Dinas Kehutanan untuk melaksanakan kegiatan proyek, dukungan sarana kerja yang memadai oleh Dinas Kehutanan, pelaksana proyek dilapangan oleh CV. Shindra Jaya dan pengawasan yang ketat oleh manejer baik secara vertikal maupun secara horizontal dalam pelaksanaan pekerjaan. (2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan proyek pada lokasi penelitian antara lain, kebijakan perencanaan pelaksanaan proyek oleh bupati tidak disesuaikan dengan pedoman umum DAK-DR dari pemerintah pusat, sehingga banyak hambatan dalam pengawasan secara langsung melalui monitoring proyek, pengawasan lapangan, datangnya musim kemarau anakan sagu yang ditanam mati karena lahan yang ditanam kering, kebakaran, adanya indikasi korupsi, dan juga tergantung penunjukan kontraktor dalam melaksanakan kegiatan proyek sedangkan dilokasi penanaman antara lain, pembibitan serta penyemaian anakan sagu yang kurang memenuhi persyaratan tanam, jangka waktu pelaksanaan maupun persiapan lahan serta pembibitan peluang waktu terlalu sempit, tidak ditempatkan tenaga teknis, kurang adanya pengawasan yang ketat oleh pimpinan, kurang adanya kordinasi kerja, lahan tanaman anakan sagu tanah agak tinggi dan tanah tanah hujan sehingga sewaktu musim panas tanah kering.Dari hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa pembangunan sosial melalui kebijakan proyek pembangunan budidaya tanaman sagu, pada pelaksanaan pekerjaan dari awal hingga akhir kegiatan telah dilaksanakan oleh CV. Shindra Jaya, baik secara administrasi proyek maupun pelaksanaan phisik lapangan, kebijakan pembangunan melalui proyek budidaya tanaman sagu merupakan salah satu kegiatan pembangunan sosial, waktu pelaksanaan kegiatan terlalu sempit antar waktu pembibitan dan kegiatan lahan, tata cara pelaksaaan pekerjaan dilapangan oleh kontraktor asal kerja, perencanaan biaya pelaksanaan melalui dana DAK-DR, kepemimpinan dalam pengawasan kurang ketat, petugas PPL tidak ditempatkan pada lokasi lahan serta merangkap sebagai pengawas lapangan, datangnya musim panas hingga tanaman mati, kontraktor harus serius serta keberpihakan kepada masyarakat dalam kegiatan proyek.Terhadap hasil penelitian di atas beberapa hasil penting direkomendasikan dafam penelitian ini adalah (1) Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam penyiapan dana serta perencanaan sosial untuk kepentingan masyarakat, (2) peran pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia masyarakat kampung untuk Iebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan oleh masyarakat sendiri, (3) perlu adanya koordinasi aparat pemerintah dengan masyarakat tentang atam dan kondisi daerah, (4) perencanaan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat mengarahkan pada perencanaan sosial melalui kebijakan pembangunan, (5) Dukungan dana kelanjutan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk menjaga dan memelihara tanaman anakan sagu, (6) Memberdayakan masyarakat dalam kegiatan proyek swakelola, (7) Kepemimpinan sangat menentukan arah dan strategi pelaksanaan tugas, (8) Pengawasan yang ketat oleh pimpinan baik secara vertikal maupun horizontal, (9) penunjukan kontraktor yang harus berkualitas dan mampu. |
Peranan pemerintah - Full text (T 21695).pdf :: Unduh