Penelitian tentang masalah masyarakat multikultural di Indonesia, khususnya di kota Jakarta, masih sedikit jumlahnya. Di lain pihak, masyarakat kota Jakarta saat ini telah berkembang menjadi masyarakat multikultural yang terdiri atas beragam kelompok etnis dan agama. Perbedaan budaya tersebut, bila ditangani dengan kebijakan yang tepat, maka akan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis serta menumbuhkembangkan nilai berdemokrasi. Sebaliknya, kebijakan pemerintah (penguasa) yang tidak tepat dalam menangani keragaman akan melahirkan konflik sosial yang akan mengancam peradaban manusia. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana relasi hubungan sosial antar keragaman etnis dan agama di Jakarta? Lebih lanjut lagi, kebijakan apa yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani adanya keragaman budaya tersebut?Penelitian ini terfokus pada kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani perrnasalahan yang muncul dari keberadaan masyarakat multikultural di Jakarta antara tahun 1998 sampai 2005, karena pada masa ini tingkat kesadaran etnis dan simbol-simbol keagamaan menjadi lebih terbuka, seiring dengan gerakan reformasi dan demokratisasi. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, studi pustaka dan pengumpulan data-data yang kemudian dianalisis.Dari analisis tersebut penulis menemukan adanya keragaman warga Jakarta telah terjalin hubungan relasi yang baik. Kebijakan Pemprov DKI Jakarta juga telah mengarah pada kerukunan etnis dan agama di Jakarta. Namun nilai-nilai yang mengatur adanya keragaman itu, masih belum terinternalisasi dalam kehidupan sosial, sehingga Jakarta masih rawan konflik sosial manakala ada faktor pemicunya.Untuk meneliti masalah tersebut, penulis menggunakan teori politik multikulutral yang digagas oleh Will Kymlicka yang menekankan pentingnya peranan pemerintah dalam menangani adanya perbedaan kelompok masyarakat atas dasar etnis dan agama. Selain itu, teori Harold R. Ishak juga digunakan yang mengisyaratkan bahaya sentimen kelompok etnis bila tidak diantisipasi dengan tepat.
Research on problems of multicultural society in Indonesia, in Jakarta particularly, is still rare in quantity. On the other hand, Jakarta's community at the moment is expanding to be a multicultural society of various ethnic and religious groups. This cultural difference, when managed with proper and accurate policy will be able to create a harmonious social life and develop a democratic value. On the other hand, a mishap on government policy in dealing with multiculturalism will result in social conflict, which can endanger human civilization.Problem posed in this thesis is how the social relationship between various ethnic and religious groups established in Jakarta? Furthermore, what policy the Provincial Government of DKI Jakarta in dealing has taken with this cultural diversity? This research focused on the 1998-2005 policy of the Provincial Government of DKI Jakarta in dealing with problems resulted from the existence of multicultural society in Jakarta. In this period of time, the ethnic consciousness and the usage of religious symbols become more visible, in parallel with the reform movement and democratization. This research used interview technique, library research and collecting data, which were analyzed later on.The analysis resulted that the existence of good relationship between diverse groups. The Provincial Government's policy also has able to create a framework for ethnical and religious peace in Jakarta. However, the values underlying this diversity have not internalized within the social life of Jakarta's society and hence Jakarta is still fragile in anticipating emerging social conflict whenever a trigger factor occurs.The theory used to analyze this research problem was the multicultural politics theory posed by Will Kymlicka, which stressed the importance of government's role in dealing with society's diversity in ethnic and religion. Another theory used in this thesis is a theory posed by Harold R. Ishak, which warn the danger of ethnic groups stereotypes if not address properly. |
Kebijakan pemerintah Full text (T 21538).pdf :: Unduh