|
Industri pariwisata di Indonesia semakin ditingkatkan perkembangannya sebagai salah satu sumber pemasukan devisa bagi negara. Seiring dengan dikeluarkannya kebijakan di bidang perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undang Ketentuan & Tata Cara Perpajakan No. 28 Tahun 2007 Pasal 17 E yang berbunyi "orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian barang kena pajak di dalam daerah pabean dapat diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan". Dengan memperhatikan isi dalam UU tersebut, maka perlu ditetapkan aturan pelaksana di lapangan melalui Peraturan Menteri Keuangan yang sampai saat ini belum diputuskan dan ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian akademis tentang kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara dan kemungkinan bentuk skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara. Penelitian ini menggunak9n pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe eksplorasi, dimana peneliti menggali informasi baik melalui informan maupun data sekunder untuk merumuskan kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara. Disamping itu juga digali informasi tentang kemungkinan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia melalui kajian terhadap pola penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Singapura dan Thailand. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informan d 3n wisatawan mancanegara dengan menggunakan pedoman wawancara m3ndalam. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan pendanat informan dengan kondisi yang ada berdasarkan data data dari pihak terkait. Selain itu juga dilakukan analisis perbandingan penerapan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Singapura dan Thailand. Strategi analisis data yang dikumpulkan menggunakan metode ideal types dengan pendekatan analogi dikarenakan peneliti melakukan analisis terhadap kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia dengan mempertimbangkan atau merujuk pola, penerapan di Singapura dan Thailand. Kemungkinan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia dikembangkan mengikuti pola penerapan di Singapura dan Thailand dengan memperhatikan kemiripan pola tersebut dengan keadaan di Indonesia Dari hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia memungkinkan untuk diimplementasikan. Namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan atau dipersiapkan seperti menentukan prioritas lokasi pintu keluar wisatawan mancanegara, menentukan barang-barang yang diperbolehkan untuk dapat dikembalikan PPN, menentukan batasan minimal pembelanjaan agar PPN dapat dikembalikan, menentUkan petugas yang melakukan pengecekan, mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan, membuat pola kerjasarna antara pihak-pihak yang terkait dan melakukan sosialisasi dan koordinasi program. Sedangkan kemungkinan Skema Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia adalah Government processing model/scheme yaitu pemerintah yang menjalankan fungsi dari proses pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand. Adapun saran yang diberikan bagi Pemerintah adalah segera menetapkan Peraturan Menteri Keuangan untuk mendukung berjalannya kebijakan ini, mempersiapkan infrastruktur yang digunakan untuk kelancaran proses Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, menetapkan jalur atau pintu keluar wisatawan mancanegara yang diberlakukan pengembalian pajak, mengkaji ulang dalam menetapkan minimal pembelanjaan mengingat animo wisatawan mancanegara dalam berbelanja masih rendah, menetapkan jenis barang yang dapat diklaim oleh wisatawan mancanegara serta standar logo toko yang memberlakukan pengembalian PPN. Disamping itu petugas yang bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemeriksaan barang dan dokumen sebaiknya adalah petugas Direktorat Jenderal Bea & Cukai (DJBC) yang diperluas fungsinya serta biaya administrasi klaim. Hal lain yang juga perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengembangkan atau membentuk sistem koordinasi antar pihak-pihak yang terkait dan melakukan sosialisasi dan penyuluhan khususnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Sedangkan saran bagi peneliti lain adalah dilakukan kajian akademis tentang implementasi dari kebijakan Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara untuk mengetahui keefektifan dan kefisienan dari penerapan kebijakan tersebut. data dari pihak terkait. Selain itu juga dilakukan analisis perbandingan penerapan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Singapura dan Thailand. Strategi analisis data yang dikumpulkan menggunakan metode ideal types dengan pendekatan analogi dikarenakan peneliti melakukan analisis terhadap kemungkinan penerapan pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia dengan mempertimbangkan atau merujuk pola penerapan di Singapura dan Thailand. Kemungkinan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia dikembangkan mengikuti pola penerapan di Singapura dan Thailand dengan memperhatikan kemiripan pola tersebut dengan keadaan di Indonesia Dari hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan skema pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di lndonesia memungkinkan untuk diimplementasikan. Namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan atau dipersiapkan seperti menentukan prioritas lokasi pintu keluar wisatawan mancanegara, menentukan barang-barang yang diperbolehkan untuk dapat dikembalikan PPN, menentukan batasan minimal pembelanjaan agar PPN dapat dikembalikan, menentukan petugas yang melakukan pengecekan, mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan, membuat pola kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dan melakukan sosialisasi dan koordinasi program. Sedangkan kemungkinan Skema Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara di Indonesia adalah Government processing model/scheme yaitu pemerintah yang menjalankan fungsi dari proses pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand. Adapun saran yang diberikan bagi Pemerintah adalah segera menetapkan Peraturan Menteri Keuangan untuk mendukung berjalannya kebijakan ini, mempersiapkan infrastruktur yang digunakan untuk kelancaran proses Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara, menetapkan jalur atau pintu keluar wisatawan mancanegara yang diberlakukan pengembalian pajak, mengkaji ulang dalam menetapkan minimal pembelanjaan mengingat animo wisatawan mancanegara dalam berbelanja masih rendah, menetapkan jenis barang yang dapat diklaim oleh wisatawan mancanegara serta standar logo toko yang memberlakukan pengembalian PPN. Disamping itu petugas yang bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemeriksaan barang dan dokumen sebaiknya adalah petugas Direktorat Jenderal Bea & Cukai (DJBC) yang diperluas fungsinya serta biaya administrasi klaim. Hal lain yang juga perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengembangkan atau membentuk sistem koordinasi antar pihak-pihak yang terkait dan melakukan sosialisasi dan penyuluhan khususnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Sedangkan saran bagi peneliti lain adalah dilakukan kajian akademis tentang implementasi dari kebijakan Pengembalian PPN bagi wisatawan mancanegara untuk mengetahui keefektifan dan kefisienan dari penerapan kebijakan tersebut. |
