:: UI - Tesis Open :: Kembali

UI - Tesis Open :: Kembali

Analisa pembatalan akta pelepasan hak tanah adat yang cacat hukum: studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2824 K/PDT/2000 = Analysis of Cancellation Deed of Release Traditional Land That Lack of Procedure (Case Study From Supreme Court N0.2824/K/PDT/2000)

Nurlina Maulani; Darwani Sidi Bakaroedin, supervisor; Farida Prihatini, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008)

 Abstrak

Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum terikat pada syarat-syarat dan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Notaris sebagai salah satu pejabat umum
yang membuat akta wajib mematuhi aturan yang berlaku agar akta yang dibuatnya
mempunyai sifat otentik. Selain bentuknya ditentukan oleh Undang-undang, akta otentik
juga harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat
akta itu dibuat. Apabila otentisitasnya hilang maka akta tersebut hanya mempunyai
kekuatan sebagai akta dibawah tangan bilamana ditandatangani oleh para pihak.
Penulisan ini mengambil kasus mengenai akta notaris yang dibatalkan oleh Mahkamah
Agung karena dianggap cacat hukum. Adapun pokok permasalahan yang dibahas adalah
apa yang menyebabkan akta pelepasan hak tanah dalam kasus ini menjadi dibatalkan,
dan bagaimana akibat hukum bagi para pihak yang aktanya dibatalkan. Dalam penulisan
ini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah
data sekunder yang dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa suatu akta notaris dapat dibatalkan oleh badan peradilan apabila ternyata
diketahui cacat hukum. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung
untuk membatalkan akta notaris dalam kasus ini sudah tepat. Penandatanganan akta
otentik diluar wilayah jabatan notaris mengakibatkan akta yang dibuatnya kehilangan
otentisitasnya, artinya notaris tersebut bukanlah pejabat yang berwenang membuat akta
otentik. Perjanjian yang didasarkan pada penipuan adalah tidak sah. Penipuan
melibatkan unsur kesengajaan dari salah satu pihak untuk mengelabui pihak lawannya.
Penipuan merupakan alasan untuk pembatalan perjanjian yang apabila penipuan tersebut
tidak dilakukan maka salah satu pihak tidak akan membuat perjanjian itu. Akibat hukum
bagi para pihak adalah status hukumnya kembali seperti keadaan semula sebelum akta
dibuat

Document that made by public functionary bound at conditions and legislation
rule that effective apply. Notary as one of public functionary that make authentic act is
obliged to obeys rule in order to authentic act that have authentic characteristic. Besides
its form determined by the regulation, authentic act also made by or in front of charge
public functionary for that on site that authentic act are made. If authentification is loses
then authentic act are referred as only have strength as the usual document when signed
by the parties. This writing takes case about notarial act that canceled by Supreme Court
because assumed lack of procedure. As for problems fundamental studied is what is the
cause atc of release of land rights in this case become canceled, and how legal
consequences to all party that is authentic act. In this writing, writer uses normative type
of judicial formality research. Data that used is secondary data that analysed in
qualitative. From research result can be concluded that a notarial act can be canceled by
jurisdiction body if in the reality known lack of procedure. Law consideration that used
by Supreme Court to cancel notarial act in this case has been precise. Authentic act that
signing of outside the region of notary position result authentic act lose the
authentification, that means notary is referred is not official functionary who makes the
authentic act. Agreement that relied on deception is illegal. Deception entangles
intention elementary body from one of the parties to deceive its adversary. Deception is
reason to cancellation of contract that if deception referred not conducted then one of the
parties will not make that agreement. Legal consequences to all party is its law status
returns like situation initialy before authentic act are made

 File Digital: 1

 Metadata

No. Panggil : T-pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource
Deskripsi Fisik : vi, 50 pages: illustration + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T-pdf 15-23-34574453 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 116952