Tesis ini membahas mengenai ?Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian Sebagai Dasar Pelaksanaan Putusan Pengadilan?. Kajian ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dengan tipe penelitian eksplanatoris. Perjanjian perdamaian sebagaimana di rumuskan oleh Pasal 1851 KUH Perdata, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dan/atau mengakhiri suatu perkara perdata di muka pengadilan. Dengan demikian, perjanjian perdamaian dapat dilakukan di luar pengadilan, atau di muka pengadilan. Perjanjian yang dilakukan di luar pengadilan, mempunyai kekuatan hukum vide Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya, tidak boleh dibatalkan secara sepihak, dan dilaksanakan dengan itikad baik. Dan apabila salah satu pihak wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ke pengadilan agar perjanjian perdamaian dipenuhi dan/atau dibatalkan disertai atau tanpa disertai biaya, rugi dan bunga vide Pasal 1238, 1242, 1243 KUH Perdata. Apabila perjanjian perdamaian didaftarkan ke pengadilan sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka gugatan disertai permintaan putusan serta merta vide Pasal 180 HIR atau Pasal 191 RBg. Perjanjian perdamaian dapat dilakukan di muka pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Muka Pengadilan, dan apabila perjanjian perdamaian tersebut dikukuhkan melalui putusan pengadilan, maka mempunyai kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) vide Pasal 1858 KUH Perdata. Apabila salah satu pihak wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menempuh prosedur eksekusi sebagaimana diatur Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 223 HIR atau Pasal 242 sampai Pasal 257 RBg. Kesimpulan yang dapat dikemukakan bahwa perjanjian perdamaian di luar pengadilan yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri dapat dijadikan dasar pelaksanaan putusan pengadilan serta merta atau uit voerbaar bij voorraad, dan perjanjian perdamaian yang dikukuhkan oleh pengadilan dapat dijadikan dasar pelaksanaan sama seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau in kracht van gewijsde.
This thesis is written based on library. This Settlement Agreement as formulated by Article 1851 of Indonesia Civil Code, with the purpose to prevent the occurrence of dispute and/or to end a civil procedural case before the court. Therefore, Settlement Agreement can be made outside the court or before the court. Agreement made outside the court has legal force vide Article 1338 of the Indonesian Civil Code which is it will be validly effective as law for the makers, it cannot be unilaterally annulled, and it must be carried out in good faith. And if one of the parties commits a default, then, the injured party may file a lawsuit to the court in order that the Settlement Agreement is fulfilled and/or annulled supplemented by or without being supplemented by the obligation to bear the cost, to pay for compensation and interest vide Articles 1238, 1242, 1243 of the Indonesian Civil Code. If Settlement Agreement is registered to the court as stipulated by Article 6 Chapter (7) of Low Number 30 of the Year 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution, then, the lawsuit will be supplemented by a petition for the issuance of immediate decision vide Article 180 of HIR or Article 191 RBg. Settlement Agreement can be made before the court based on the provision of Article 130 HIR or Article 154 RBg. In conjunction with the Regulation of the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 02 of the Year 2003 regarding the Procedure for Mediation Before the Court, and if the Settlement Agreement is affirmed by means of court decision, then, it has the same legal force as court decision having permanent legal force (in kracht van gewijsde) vide Article 1858 of the Indonesian Civil Code. If one of the parties commits a default, then, the injured party may take the execution procedure as stipulated in Article 195 up to Article 208 and Article 224 of HIR or Article 206 up to Article 223 of HIR or Article 242 up to Article 257 of RBg. The conclusion which can be presented is that Settlement Agreement outside the court which is registered at the District Court can be used as the basis for the execution of immediate court decision or uit voerbaar bij voorraad, and Settlement Agreement affirmed by court can be used as the basis for the execution identical to court decision having permanent legal force or in kracht van gewijsde. |
