|
Konflik negara dengan warga Negara adalah salah satu fenomena yang terjadi pasca reformasi 1998. Perubahan politik ini memberikan dampak yang signifikan pada hubungan Negara dengan warga Negara dalam mengelola relasinya, sekaligus telah mengantarkan pada kesadaran untuk memperjuangkan semua hak sosial, politik maupun ekonominya. Penelitian ini dilakukan untuk melihat konflik yang terjadi antar Negara dengan warga Negara pada kasus rencana proyek PLTN Muria yang rencana tapaknya di ujung lemah abang desa balong kecamatan kembang kabupaten jepara, Dengan mengajukan pertanyaan penelitian dimensi dan sebab apa yang terjadi pada konflik ini dan bagaimana peran kepemimpinan dalam mengatasi konflik ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini dilakukan di Desa Balong dan Kabupaten Jepara. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen , pengamatan dan wawancara mendalam. Data diabstraksi, dipilah dan dianalisis kemudian dilaporkan dalam pemaparan deskriptif. Sejumlah teori yang digunakan adalah tentang konflik, relasi Negara dan warga Negara serta teori kepemimpinan. Dari penelitian memperlihatkan hubungan antar faktor dalam peristiwa-peristiwa konflik cukup kompleks. Secara subtansial, faktor utama yang perlu dilihat dalam dinamika konflik adalah intesitas konflik - yakni tingkat kekerasaan- namun terbentuknya intesitas konflik secara terbatas dipengaruhi pula faktor lain dalam dimensi dinamika, yakni eskalasi, fluktuasi, peran aktor dan lembaga, serta karateristik lokal. Pada faktor sebab yakni ketimpangan, perubahan politik, eksploitasi, dominasi, dan pemberdayaan secara subtansi faktor eksploitasi dan pemberdayaan menjadi sebab utama dari konflik. Sedangkan peran kepemimpinan baik lokal maupun pusat belum meperlihatkan tindakan kepemimpinan -yakni speed, priority, dan fleksibility untuk menyelesaikan konflik yang berlangsung. Dari gambaran penelitian nampak bahwa Dinamika dan sebab konflik merupakan gejala yang dapat di baca indikasi kemunculanya oleh sebab itu maka sebaiknya pemerintah dapat memperhatikan kemunculan indikator itu dan segera mengambil tindakan kepemimpinan untuk meredam dan mencegah kekerasan yang potensial terjadi. Dalam jangka panjang pemerintah harus memberikan Jaminan kepastian terhadap PLTN tidak hanya dalam jaminan teknologi, akan tetapi kepastian hukum dan kepercayaan secara institusional untuk mengelola proyek dengan potensi resiko besar. Dan terakhir ruang dialog agar dibuka dengan transparan dan akuntabel bagi semua stekholder. |
