Satwa langka atau satwa yang dilindungi adalah satwa liar yang kelestarian dan keberadaannya di dalam habitatnya dilindungi oleh negara karena jumlahnya yang semakin menurun secara besar-besaran setiap tahunnya. Guna melindungi kelangsungan hidup satwa-satwa langka tersebut untuk kepentingan bangsa Indonesia, pemerintah RI telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan, pemanfaatan, pelestarian, dan pengawetan sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia.Saat ini, praktik perdagangan satwa langka sudah semakin marak sehingga dipandang perlu untuk melakukan tindakan penyidikan dengan manajemen penyidikan yang khusus, baik dan terpadu. Sangat disadari bahwa penanganan terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka memerlukan sinergisitas dari segenap unsur yang ada, dan bukan hanya merupakan tanggung jawab pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) semata, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab Polri.Sehubungan dengan tugas-tugas yang menyangkut kepolisian, Polri berwenang untuk melakukan tindakan kepolisian baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Namun hingga saat ini belum ada suatu kebijakan teknis operasional yang secara khusus mengatur mengenai penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka. Kebijakan teknis operasional tersebut sangat diperlukan karena kebijakan yang diterbitkan oleh unsur pimpinan Polri sangat menentukan dan mempengaruhi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri dan PPNS.Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode penelitian lapangan (field research) berupa analisis yuridis empiris- sosiologis. Pembuatan tesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang praktik perdagangan satwa langka yang terjadi di Pasar Burung Pramuka, untuk memahami ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam, untuk memperoleh gambaran tentang proses penyidikan menurut peraturan perundangan yang ada, untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana perdagangan satwa langka, dan untuk memberikan rekomendasi bagi pembuatan kebijakan teknis operasional yang lebih khusus mengenai penyidikan tindak pidana perdagangan satwa langka sehingga menghasilkan tesis yang memenuhi syarat akhir Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
Rare animals or protected animals are wild animals which their existence and conservation in their inhabit are protected by state due to their decreasing numbers from to time. In order to protect the existence of the rare animals for the sake of the nation, the government of the Republic of Indonesia issues some regulation and laws regarding the management, usage, conservation and preservation of nature resources in Indonesia.Currently, the practice of rare animals trafficking has been rampant so that it needs to conduct investigations using specific, good and integrated investigation management. It has been well realized that the handling of rare animals trafficking requires a synergy among all elements involved. It should be noted that such handling is not only the responsibility of BKSDA (Board of Natural Resources Conservation) but also the duties of Indonesian National Police (Polri).In connection with the duties related to police, Polri has the authority to conduct investigation on general crimes as well as specific crimes. However, Polri has not had policies on operational techniques that specifically regulate about the investigation of rare animals trafficking. Such operational techniques are really needed because policies issued by the management of Polri really determine and influence the investigation conducted by Polri and civilian investigators.The thesis employs qualitative approach and fields research in a form of an empirical-sociology and juridical analysis. The thesis aims at describing the practice of rare animals trafficking in Pasar Burung Pramuka in order to comprehend regulations and laws related to natural resources conservation, to get a picture of the processes of investigation based on the prevailing regulations and laws, to understand the factors influencing investigators of rare animals trafficking, and to give recommendations for people who are responsible for issuing operational techniques that are more special for investigating rare animals trafficking. |
