:: UI - Tesis Open :: Kembali

UI - Tesis Open :: Kembali

Kebijakan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar magister sains (M.Si) dalam ilmu hubungan international

Netik Indrawati; Zainuddin Djafar, supervisor; Bantarto Bandoro, examiner (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008)

 Abstrak

Tesis ini menjelask:an kebijakan luar negeri Australia terhadap 43 pemohon
suaka politik asal Papua, Indonesia. Ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini akan
mencakup pembahasan mengenai kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia,
kebijakan Australia terhadap permohonan suaka politik. Tujuan yang ingin dicapai dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Australia mengabulkan permohonan
suaka politik warga Papua, dalam hal ini Australia memberikan visa perlindungan
sementara selama tiga tahun (Temporary Protection Visa) dan setelah habis masa
berlakunya bisa ditinjau kembali.
Tesis ini diawali dengan menjelaskan kondisi ekstemal dan internal yang
melatarbelakangi perumusan kebijakan luar negeri Australia, pasang suru1nya
hubungan Indonesia-Australia, latar belakang 43 warga Papua mengajukan
permohonan suaka ke Australia serta kebijakan Australia terhadap pennohonan suaka
politik.
Dalam menjelaskan kebijakan Australia terhadap 43 pemohon suaka politik asal
Papua, penulis menggunakan konsep kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh
• Rosenau, Holsti, dan Lentner bagaimana perumusan sebuah kebijakan luar negeri suatu
. negara, hak asasi man usia Mansyur Effendi, dimana Australia menganggap adanya
i pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan konsep kepentingan nasional dari
I Morgenthau, yang menyatakan bahwa kepentingan nasional sangat penting dalam
usaha- usaha untuk menggambarkan. meramalkan suatu perilaku internasional. Penulis
juga memakai konsep suaka untuk memberi penjelasan lebih jauh tentang definisi
suaka serya hukum permohonan dan pemberian suaka dan diplomasi bilateral dan
preventive.Dalam tesis ini penulis menggunakan metode penelitian eksplanatif dimana
menjawab pertanyaan mengapa Australia menetapkan kebijakan terhadap Indonesia
untuk mengabulkan pennohonan suaka politik 42 warga Papua. Data yang digunakan
adalah data sekunder yang diperoleh melalui sumber-sumber tertulis seperti buku
majalah, surat kabar, jurnal, dokumen website dan sebagainya. Teknik pengumpulat~
data yang digunakan adalah data deduktif, dimana menganalisa data-data yang bersifat
umum, kemudian baru dikategorikan ke dalam hal-hal yang bersifat khusus.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa alasan Australia menetapkan
kebijakan untuk mengabulkan permohonan suaka politik warga Papua, Indonesia
adalah faktor ekstemal dan internal yang mendasari perumusan kebijakan luar
n~geri~~a, faktor intemalnya adalah des:UCa~ elemen masyarakat Australia Yang
diwakih oleh partai Hijau, faktor kepemtmpman Howard yang kurang bersahabat
dengan negara-negara Asia, menjaga popularitas, sementara faktor eksternalnya adalah
upaya untuk menegakkan hak asasi manusia, dan adanya d~gan ~on~es AS untuk
mengabulkan pennohonan suaka warga Papua tersebut. D1sampmg Itu Australi
mengemukakan alasan mengabulkan pennohonan suaka p~litik tersebut ~dalah sesu~
dengan apa yang tertera dalam peraturan-peraturan naswn~l maupun ~ntemasionai
mengenai suaka ataupun pengungsi: hukum nasional Au~trah~, Konvens1 PBB tahun
1951 t.entang pengungsi dan Protokol 1967, D~klarasi Umve~sal Hak~Hak Asasi
Manusta. Australia menyatakan dalam rangka menjalankan kepent~gan n~siOnalnya
untuk berperan serta menjadi masyarakat intemasional yang h~k yakm. melindungi
masyar~at. yang hak asasinya terabaikan. Hubungan Indonesm-Australra memanas
pasca dtbenkannnya suaka untuk 42 warga Papua:
Perum~san sebuah kebijakan Iuar negeri suatu ~egara di~asari oleh faktor
~k~emal dan mtemal dan dalam rangka memenuhi kepentmgan nasronalnya. Australi
mgrn bell?eran aktif dalam mewujudkan perdamaian d~n.ia dengan cara bias memban~
menga~s1 masalah-masalah intemasional, dalam hal mt upa~~ peneg~an hak asasi
manus~a. Australia beranggapan bahwa 42 warga Papua rm terabrukan hak asa .
manust~ya. Desakan dari elemen masyarakat Austra1ia dan sikap perdana mente~
Austral~a John Howard yang tidak bersahabat dengan negara-negara Asia dan
populantas kepemimpinannya mulai menurun, mendorong Australia untt k
mengabulkan permohonan suaka politik 42 warga Papua, Indon

This research describes Australia's foreign policy over 43 asylum seekers from
Papua, Indonesia. It covers Australia's foreign policy over Indonesia and over asylum
seekers. It aims to know Australia's reasons in granting their political asylum request,
in this case Australia decided to grant the temporary protection visa valid for 3 years
and after 3 years it can be reviewed.
This research starts describing the external and internal condition serving as the
background of Australia' foreign policy, the up and down of the relationship between
Indonesia and Australia, 43 Papuan's reason in proposing the asylum, and Australia's
foreign policy over it.
In describing the Australia's policy over 43 Papuans, the writer uses Rosenau,
Holsti and Lentner's theories of foreign policy , Mansyur Effendi's human rights.
Australia suspects that Indonesia ignored the Papuans' human rights. It is also used
Morgenthau' concept of national interest, it is very important in predicting, describing
the international action. Australia wants to be a good international citizen, take part in
solving international problems such as human rights ignorance. It also used the concept
of asylum to explain further about the definition of asylum and the law or requesting
and granting such asylum. Also it is used the theories of Watson and Roy's Diplomacy.
The writer uses the explanative research method to answer why or what reason
Australia granted Papuans' asylum. The writer uses the secondary data from books,
magazines, newspapers, journals, documents, and websites. The technique of collecting
data is deductive data, analyzing general data, then categorized them into special ones.
The result of the research shows Australia's reasons in granting the 42 Papuan's
asylum are the internal and external factors as the background of its policy. The
internal factors are the press from the Australia society, the prime minister John
Howard's leadership that are not friendly to Asia, lack of popularity, meanwhile the
external ones are human rights protection, press from USA congress. Australia
assumed that it decided to grant the asylum request based on its national law, international law, 1951 convention, and 1967 protocol about the refugee, human right
universal declaration. In fulfilling its national interest Australia wants to be a good
international citizen in protecting people from human rights abuse. Australia's foreign
policy of granting the Papuans' asylum spoiled its relation with Indonesia.
The formulation of foreign policy is based upon the internal and external factor
in meeting the national interest. Australia wants to take part in making peacefulness in
the world by solving the international issues, such as human rights abuse. Australia
considered that 42 Papuan had their human rights abused. Besides that there was press
from the Australians and the prime minister, John Howard's unfriendly with Asia, Jack
of popularity. These caused Australia grant the Papuans'asylum.

 File Digital: 1

Shelf
 T25105-Netik Indarwati.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Kata Kunci

 Metadata

No. Panggil : T25105
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xiv, 103 pages : illustration + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T25105 15-23-61372110 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 118819