Tesis ini mencoba menganalisa pelaksanaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas publik di Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan cara melakukan audit terhadap penerapan kedua prinsip tersebut. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas di Mahkamah Konstitusi adalah belum adanya SOP dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan, belum adanya unit pengawasan internal yang tetap disertai dengan mekanismenya, serta belum adanya mekanisme reward and punishment.Hal itu menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas di Mahkamah Konstitusi saat ini belum menjadi sistem yang utuh dan tetap, tetapi bersifat sporadis yang didorong oleh faktor kepemimpinan di Mahkamah Konstitusi. Hal itu akan menimbulkan permasalahan karena bergantung kepada figur yang suatu saat tentu akan mengalami pergantian.Maka kami menyarankan untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agenda yang harus segera diselesaikan adalah finalisasi SOP dan perubahan organisasi dan tatalaksana. Hal itu harus dilakukan sejalan dengan penyusunan mekanisme pengawasan, mekanisme penanganan pengaduan, serta mekanisme reward and punishment.
This thesis tries to analyze the implementation of transparency and public accountability values in the General Secretary and Registrar of Constitutional Court of Republic of Indonesia by performing audit to the application in those two principles. The results of this research shows that the main problems faced in implementation of transparency and accountability in the Constitutional Court because of unavailability of Standard Operating Procedure (SOP) for task and activity implementation, unavailability of fixed internal supervision unit with its mechanism, and unavailability of reward and punishment mechanism.These problems currently indicate that implementation of transparency and accountability in the Constitutional Court have not become an integral and fixed system but sporadic derived by leadership factor in the Constitutional Court itself. This condition will result a problem because of the dependence with one figure that will be replaced someday.In conclusion, we suggest to the organization to increase the implementation of transparency and accountability, some agendas that have to be finished are the finalization of SOP and the change of organization and procedure. These agendas should be performed in accordance with arrangement for supervision mechanism, handing complaint mechanism, and reward and punishment mechanism. |
