Semakin majunya perkembangan teknologi pada masa sekarang terutama dalam bidang komunikasi dan pergaulan sosial masyarakat, menyebabkan semakin tingginya interaksi antar anggota masyarakat yang dapat menimbulkan atau mengakibatkan terjadinya perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Perkawinan Antar Pemeluk Agama yang berbeda di Indonesia tidak dapat dihindari karena masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama, di mana masing-masing agama mempunyai ketentuan hukum tersendiri mengenai masalah perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai perkawinan yang dilangsungkan antar pemeluk agama yang berbeda.Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus memahami pelaksanaan dari perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda yang semakin sulit untuk dihindari. Pada kenyataannya terdapat beberapa permasalahan yang timbul terkait dengan hal diatas yaitu mengenai status anak yang dilahirkan dari perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 d? Apakah asar pertimbangan hakim dalam memutuskan perwalian anak kepada Ibunya telah sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974?Permasalahan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Sedangkan tipologi penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif, di mana penulisan ini berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas dalam rangka menjawab permasalahan yang dikemukakan. Sebagaimana telah diketahui, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai perkawinan antar agama. Oleh karenanya, perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda dapat dikatakan tidak sah, dan akibat dari perkawinan yang tidak sah, maka anak-anak yang dilahirkan pun dianggap tidak sah, karena anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 152/Pdt. G/1998/PN. Jak.Sel, Hakim dalam memberikan putusannya tidak sepenuhnya benar yang menyebutkan adanya perwalian dalam perkara perceraian tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila terjadi perceraian kekuasaan orang tua tetap berlangsung, yang berarti tidak terjadi perwalian dalam perkara perceraian.
Because the growth of technology on present time especially in communication and social community interaction causing the higher of interaction of between the community which result in the marriage between different religious followed. Marriage between different religious follower in Indonesia cannot be avoid because Indonesia society consist or many tribe and religion in which each religion has its own rule when it come to marriage. Constitution No. 1/1974 about marriage did not clearing and strict sate about marriage which occur in different religious follower.This writing meant to give some pictures and also to understand marriage between different religious follower which harder to avoid these days. In reality, there is some problems which occur related with this problem. How about the child status which were born from the marriage between different religious according to constitution No. 1/1974 what this the judge consideration in determined child guardian to the mother is appropriate with constitution No. 1/1974?This problem will be analyze using library research method and field research method. Meanwhile, law research typology used is the descriptive research, in which this writing tries to give a clear picture to answer the problems that has given. We all know, marriage constitution did not clearly regulate about different religious marriage. Because of it, marriage between different religious follower can be say illegal and because it is illegal, so the children which were born can be say illegal, because legal children is the children which were born because of legal marriage.In the decision of District Court of South Jakarta No. 152/Pdt. G/1998/PN. Jak. Sel, Judge in giving the decision not clearly state there is a guidance of that divorce case. According to constitution No. 1/1974, if different happen, parents power still happen, which mean the guidance in divorce case did not happen. |
