Penelitian ini, mengambil judul: "Analisis Yuridis Normatif Hukum Kewarganegaraan Terhadap Status Kwarganegaraan (Stateless) dikaitkan dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pengaturan terhadap kewarganegaraan dalam undang - undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang - Undang No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Hak Asasi Manusia yang lebih memberikan ruang untuk mencegah status tanpa kewarganegaraan atau stateless.Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan melihat asas - asas persyaratan pewarganegaraan dan hak asasi manusi yang dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dan keterkaitannya dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang akan dianalisa secara yuridis normatif.Selama ini, sebelum Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kwarganegaraan yang digunakan adalah Undang - Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang lebih memberikan celah akan adanya status tanpa pewarganegaraan (Stateless) sehingga asas - asas persyaratan pewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia tidak diatur secara penuh oleh UNdang - Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nilai - nilai yang dituangkan dalam Undang - undang Dasar 1945 pada Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia lahir untuk lebih memberikan pencegahan tanpa kewarganegaraan (Stateless).
The Subject of This thesis is The Normatif Juridice of Nationality Law for Stateless Status Related 1992 Immigration Act No.9. The main subject is analyzing on how the regulation and control of Nationanlity Act No.12, 2006 abiut immigration, giving access for the people to solve the problem at citizenship and stateless issues.The modul of analysis are focus on normatif juridice on citizenship act requirement and human rights which is mentioned on regulation no.12, 2006 about citizenship of Republic of Indonesia and relation to immigration Act.No. 9, 1992. The Law material of analysis are primary, secondary and tertiary materials, analyze in normatif juridice method.Until now, before Act.No.12, 2006 about citizenship at Republic Indonesia are legitimized and executed, we are using Act No.62, 1958 about Citizenship Regulation of Republic Indonesia which has opportuny occuring stateless issues. Therefore the Regulation no.12, 2006 is used by the Indonesian citizen and foreigner citizen for entry and exit from and to Indonesia territory. |
