|
Pada penulisan Tesis ini, Penulis mengambil judul penelitian: ? Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas 1 Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Keimigrasian Hukum Acara Pidana?. Dalam penelitian, ini akan dilihat penegakan hukum keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam aspek yuridis normatif dan penegakan hukum di bidang keimigrasian dengan melihat aspek yuridis empiris terhadap struktur penegakan hukum dan budaya penegakan hukum pada ruang penelitian Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta.Tujuan penelitian ini, adalah untuk memahami penegakan hukum menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis mengenai penegakan hukum keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.Pada analisia penelitian, dilakukan melalui studi dokumen yang berkaitan dengan penegakan hukum keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan wawancara dilakukan terhadap narasumber yang berkaitan dengan rumusan permasalahan yang akan dianalisa pada penelitian, di mana narasumber tersebut merupakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta.Penegakan hukum keimigrasian merupakan sebuah sistem penegakan hukum, yang apabila mengunakan teori Lawrence Friedman, sistem hukum terdiri dari subtansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Subtansi hukum, adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Struktur hukum berkaitan dengan organisasi hukum dan orang-orang yang melaksanakan hukum dalam hal ini Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta dan sumber daya manusia, serta sarana dan pra sarana yang berkaitan dengan penegakan hukum keimigrasian.Budaya hukum berkaitan dengan budaya hukum pada aparat atau institusi penegakan hukum dan budaya hukum yang tumbuh di dalam masyarakat. Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta memiliki karakteristik yang khas, karena tidak hanya sebagai Kantor Imigrasi Klas I Khusus, namun Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta, memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang merupakan tempat masuk dan ke luarnya warga negara asing dan Warga Negara Indonesia di wilayah Indonesia, sehingga penegakan hukum keimigrasian merupakan satu tugas dan fungsi penting bagi Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta, di mana penegakan hukum di bidang keimigrasian, dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu tindakan keimigrasian dan pro pengadilan yang, di mana pro justisia dalam penegakan hukum di bidang keimigrasian berhubungan erat dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta yang juga memiliki kompleksitas pelanggaran dan kejahatan di bidang keimigrasian.On the following research, the writer has a title of: ?Analysis on upholding the Immigration law at the Soekarno Hatta Special First Class Immigration Office combines with Immigration Law and criminal law?. In this research, it will shows the uphold of immigration law based on the Act No. 9 in the year of 1992 concerning Immigration and Act No. 8 in the year of 1981 concerning criminal law under the aspect juridical normative and upholding the law and the culture of upholding the law on the house research at Soekarno Hatta Special First Class Immigration Office.The research has a purpose of understanding the upholding the law of Immigration based on the Act No. 9 in the year of 1992 concerning Immigration and Act No. 8 in the year of 1981 concerning criminal law, and the type of research used are descriptive analytic research concerning upholding the immigration law based on the Act No. 9 in the year of 1992 concerning Immigration and Act No. 8 in the year of 1981 concerning criminal law. The research data that were used are primary and secondary law matter.On the analysis research, document study was done combine with upholding the law based on the Act No. 9 in the year of 1992 concerning Immigration and Act No. 8 in the year of 1981 concerning criminal law, and the interview on the informant that attach to set of problems which will be analyze during the research, where the informant were as the Immigration Civil Servant Investigator (PPNS) at the Immigration Checkpoint and Soekarno Hatta Special First Class Immigration Office.Upholding the immigration law classify as a uphold law system, which if we are using the theory of Lawrence Friedman, system that consist of law substantial, law structures and law cultures . Substantial law is Act No. 9 in the year of 1992 concerning Immigration and Act No. 8 in the year of 1981 concerning criminal law. Law Structures combine with law organization and people who carried out the law in this matter Soekarno Hatta Special First Class Immigration Office and human resources, also the facilitation which attach with upholding the immigration law.Law cultures combine with law cultures on officials or institution which uphold the law and law cultures which grow in the society. Soekarno Hatta Special First Class Immigration Office have the special characteristic because not only as the special first class immigration office, but also has a immigration checkpoint which used for anyone who wish to enter and leaving the territory of Indonesia, so the upholding immigration law as important duties and functions for Soekarno Hatta Special First Class Immigration Office, whereas upholding the immigration was done in two ways, they are: immigration action and pro justitia where upholding the law of immigration are closely related to Immigration Civil Servant Investigator at the Soekarno Hatta Special First Class Immigration Office that have violation complexity and criminal on the immigration sector. |
