Tesis ini membahas mengenai beberapa permasalahan hukum yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan tindak pidana perikanan. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan wawanncara. Hasil penelitian adalah terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menangani kasus tindak pidana perikanan yaitu adanya kebijakan pengendalian tuntutan pidana, materi pasal ? pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mekanisme penyimpanan dan eksekusi barang bukti.Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka kebijakan penuntutan pengendalian tindak pidana perlu dihilangkan karena menimbulkan independensi Jaksa dalam menjalankan tugasnya serta perlunya revisi terhadap beberapa materi pasal dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta perlunya perbaikan dalam mekanisme penyimpanan dan eksekusi barang bukti yang dipakai dalam melakukan tindak pidana perikanan tersebut.
This thesis discuss about some law problems that faced by Prosecutor in handling the illegal fishing crime or cases. This is a normative research with field interview. The result of this research that there are amount of problems that faced by Prosecutor in handling ilegal fishing crime/case, there are prosecution discresion, act number 31 year 2004 about illegal fishing, storing, handling and execution of the evidence.To solve that problems, prosecutors must have their own discretion about prosecution, so they have independency in working on their duty. The other that the act needed to rearrange some of the articles inside illegal fishing act, and at least there must be a renew about storing, handling and execution of the evidence that used to offense illegal fishing crime. |
