Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum dalam pelaksanaan transaksi derivatif yang diberikan karena terdapat ketidakseimbangan kedudukan antara bank dan nasabah. Untuk menghindari adanya kerugian pada nasabah sebagai akibat menggunakan produk derivatif yang ditawarkan oleh bank, didasari oleh asas perlindungan konsumen dan adanya hubungan kepercayaan yang terjalin antara keduanya, maka bank wajib melindungi nasabah dengan cara keterbukaan informasi. Sebagai regulator, hukum mengakomodir asas perlindungan terhadap nasabah dalam suatu regulasi, yaitu PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Akan tetapi, kurangnya kepatuhan bank serta lemahnya pengawasan Bank Indonesia mengakibatkan ketentuan-ketentuan dalam regulasi tersebut belum secara utuh dapat melindungi kepentingan nasabah.
This research is discussing about law protection in the implementation of derivative transaction which being given conceming the unbalance bargaining position between bank and customer. To avoid any bigger loss for customer as the consequences in consuming derivative product, based on consumer protection principles and the existence of fiduciary relationship which arise between both parties, hence bank has to protect its customer by giving Information disclosure. As a regulator, law is accommodating principles of customer protection in a form of regulation, that is to say, PBI No.7/6/PBI/2007 about Information Transparency of Bank Product and the Using of Customer’s Private Data. However, the lack of bank to comply the regulation and weakness of Bank Indonesia in supervising make stipulations in the regulation have not yet given full protection to customer’s interest. |
