Pencatatan kelahiran pada hakekatnya merupakan bagian awal dari tanggung jawab orang tua, keluarga dan negara dalam keseluruhan proses kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan anak. Permasalahan yang sering timbul dalam hal ini adalah tentang anak di luar kawin, pencantuman nama ayah dan stigmatisasi pencantuman anak luar nikah. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah Sejauh mana pencatatan kelahiran terhadap anak luar kawin telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 kemudian permasalahan yang kedua adalah bagaimanakah bentuk pelaksanaan pencatatan kelahiran sekarang dibandingkan sebelum adanya pembaharuan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006. Permasalahan yang terakhir bagaimanakah bentuk Implementasi Undang-Undang No.23 Tahun 2006 secara konkret khususnya di wilayah Kotamadya Depok. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Metode Kualitatif yang menggabungkan penelitian Kepustakaan dan penelitian Lapangan. Penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang merupakan data primer dan didukung oleh Penelitian Lapangan melalui wawancara dan pengumpulan data di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Depok serta bahan- bahan lain yang mendukung penelitian, sedangkan tipologi penelitian yang digunakan adalah evaluatif. Metode analisis data dalam penulisan tesis ini adalah kualitatif, dengan demikian hasil penelitian ini berbentuk evaluatif analitis. Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: (l)Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (2)Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan telah memberikan penghargaan atau penguatan terhadap status anak. Serta memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada Undang-Undang sebelumnya. Penguatan hukum status anak tersebut akan memberikan kekuatan hukum bagi sang anak terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum perdata meski hak mewaris Anak luar nikah tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Sosialisasi dan pembuatan Peraturan petunjuk pelaksanaannya akan sangat membantu efektifitas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 ini sehingga dapat dijadikan acuan sebagai dasar keputusan pengadilan untuk mengambil keputusan terhadap status hukum anak luar nikah.
Recording the birth of the substance is part of the responsibility of parents, family and country in the entire process of life, development and the protection of children. In addition, the problems of illegitimated children, inclusion and the name of the father stigmatization inclusion illegitimated child. Main issues discussed in this thesis is the Will of recording the birth of children manying outside meet elements - elements in the Law no 23 of 2006, and then the second problem is how the form of recording the birth now than before the update in the law no. 23 in 2006. And the problems that the last result if there are laws against recording the birth of a Illegitimated child by the Act no.23 of 2006. Research methods used in the writing of this thesis is the literature of juridical normative, while the typology study used are evaluatif. This study uses secondary data. Method of data analysis in this thesis is qualitative, so the results of this research evaluatif analytical form. Article 43 of Law No. 1 of 1974 explains that: (1) Illegitimated Children only have civil relationship with his mother and his mother's family (2) The position of the child, paragraph (1) above was stipulated in Government Regulation. Act No. 23 of 2006 on the residence or has given the award of the status of the child. And improve the weaknesses in the law before. Strengthening the legal status of the child will give legal force to the children, especially on matters related to civil law rights despite will illegitimated children is not stipulated in this law. Socialization and the making of Regulations instructions will help the effectiveness of Law No. 23 in 2006 so that this can be a reference as a basis for taking a decision the court decision against the legal status of the illegemated child. |
