|
Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan sangat mempengaruhi produktifitas. Perilaku yang sehat dan kemampuan masyarakat untuk memilih dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan. untuk mencapai keberhasilan pembangunan kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan No.23 Tahun 1992, diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik dan mantap. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat menjawab masalah-masalah kesehatan yang ada, efektif, realistis, dan fleksibel terhadap situasi dan kondisi.Perencanaan yang matang disemua sektor pembangunan merupakan kebutuhan utama dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Metode peneltian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan bentuk pelaksanaan penelitian evaluasi. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk melihat gambaran atau deskripsi mengenai pelaksanaan reformasi pelayanan kesehatan Pemerintah Kabupaten Jembrana pasca desentralisasi melalui Program Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) tahun 2007 sedangkan penelitian evaluasi dilakukan untuk menilai program pelaksanaan JKJ, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program JKJ tahun berikutnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur masukan secara keseluruhan dapat didayagunakan dengan baik, walaupun pada sumber daya manusia perlu dilakukan pengaturan yang lebih baik lagi terutama dari segi kuantitas dan diperlukan adanya peningkatan kualitas baik terutama kesesuaian antara latar belakang pendidikan dengan kerja yang dilakukan. Unsur proses yang dilakukan Bapel JKJ dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan juga telah dilakukan dengan cukup baik, hanya saja terdapat kelemahan ketika pelaksanaan kegiatan dilakukan yang dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia, sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Unsur luaran memperlihatkan hasil yang cukup baik, yaitu meningkatnya tingkat kepesertaan program walaupun tidak signifikan, akan tetapi moral hazard masih ditemukan pada pemberian pelayanan kesehatan oleh PPK. |
