Kebijakan pemekaran daerah sebagai sarana penguatan otonomi daerah telah menjadi permasalahan serius karena menghasilkan banyak daerah bermasalah. Namun demikian, kebijakan ini terus berjalan. Ada banyak daerah yang menunggu untuk dimekarkan dalam waktu dekat, salah satunya adalah kabupaten Sukabumi. tuntutan pemekaran kabupaten Sukabumi muncul sejak tahun 1970-an namun akhirnya mereda dengan sendirinya. Tuntutan itu direvitalisasi pada tahun 2005-an oleh para aktivis LSM. Melalui studi yang dilakukan oleh Universitas Padjadjaran (UNPAD), Sukabumi dinyatakan layak untuk dimekarkan menjadi tiga daerah otonomi baru. Sayangnya, kajian ini tidak memperhitungkan kapasitas institusi kabupaten Sukabumi secara spesifik yang terindikasi memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian berikut ini: Apa dampak tuntutan pemekaran terhadap kapasitas institusi pemerintah kabupaten Sukabumi'Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah, kapasitas institusi dan pembangunan kapasitas, kapasitas institusi pemerintah daerah, dan pengambangan kapasitas dalam kerangka pemekaran dan penataan wilayah. Sebagai alat analisis peneliti menggunakan dimensi kapasitas institusi menurut USAID Center for Development, Information, and Evaluation. Selanjutnya, peneliti menggunakan pendekatan positivist dan tipe penelitian deskriptif dengan teknis analisis kualitatif dalam penelitian ini. informan kunci diambil dari internal Pemda Kabupaten Sukabumi (BAPPEDA, DPKAD, BKD, Inspektorat, Humas Setda, dan Camat Sukaraja) dan eksternal Pemda (Aktivis LSM dan Ketua Komisi I DPRD).Dalam penelitian ditemukan bahwa tidak ada dampak tuntutan pemekaran yang berarti terhadap kapasitas institusi pemerintah kabupaten Sukabumi. Ada beberapa perbaikan yang dilakukan namun tidak terkait dengan adanya tuntutan pemekaran. Oleh karena itu, wacana pembentukan miniatur kabupaten perlu segera realisasikan sebagai alternatif kebijakan pemekaran daerah. Selain itu, wacana penguatan kapasitas institusi tetap harus dilakukan. Secara internal, kepememimpinan dan kemampuan majemen secara umum perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, saran diberikan seputar kepemimpinan dan manajemen di sektor umum, keuangan, maupun sumber daya manusia. Sementara itu, kemampuan eksternal perlu diperbaiki dengan memperbaiki hubungan Pemda dan LSM.
Area algamation policy as a tool of local otonomy strenghtening had been becoming a serious problem because of created so many problematic areas. Nevertheless, this policy never want to stop. There are so many areas waiting to be algamated. One of them is Sukabumi County. The algamation claim had appeared since 1970's but finally dissapeared by its self. The claim had been revitalized about 2005's by NGO. Through UNPAD study, Sukabumi county had been stated as a proper area to be algamated. Unfortunately, the study hasn't touched institutional capacity of its local goverment (Sukabumi county). Whereas, there are several problems related to this institutional capacity. This problem bought researcher to formulate a research question which is what is the blooming claim effect to institutional capacity of Sukabumi County Government.This research base theories are local government, institutional capacity and capacity building, institutional capacity of local government, and capacity building in the contex of area arrangement and algamation. As tools of analysis, researcher uses institutional capacity dimensions refers to USAID Center for Development, Information, and Evaluation. Then, positivist becomes an approach that is used in this research by using descriptive research type and qualitative analysis. Key informan was taken from BAPPEDA, DPKAD, BKD, Inspektorat, Public Relation of Local Government Secretariat, and subdistrict head of Sukaraja (as internal informans), and NGO and DPRD representative (as external informans).In the research was found that there is no significant algamation effect to institutional capacity of Sukabumi County Government. Eventough there are the changes in vision dimension but those touch policy, programme, and work plan levels only. Agregately, there are no strenghtening efforts to institutional capacity, specifically in the contex of algamation claim. Therefore, it needs to realize alternative policy besides algamation area, which is creating county miniature. Another reccomendation is given to improve institutional capacity of Sukabumi County. In the internal side, researcher sees that the major problem is about leadership of local government. That's why, one of reccomendation is improving leadership quality. Besides that, finance and human resources capacity need to be improved also. Meanwhile, in the external side, government has to improve its relationship with NGO's. |
