Indonesia memiliki suatu sistem hukum pertambangan dalam mengatur penanaman modal asing dalam bidang pertambangan yaitu sistem kontrak karya yang dimulai pada tahun 1967 hingga tahun 2008. Pada tahun 2009, terjadi perubahan paradigma hukum pertambangan setelah Indonesia mengeluarkan suatu undang-undang baru yang mengatur pengusahaan pertambangan mineral dan batubara yaitu Undang- Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memiliki suatu sistem perijinan untuk menggantikan sistem kontrak karya. Tesis ini meneliti hukum pertambangan Indonesia dengan digantinya sistem kontrak karya dengan suatu paradigma hukum baru yang mengacu pada prinsip perijinan dengan Izin Usaha Pertambangan, dimulai dari penelitian dasar-dasar hukum pertambangan mineral, latar belakang hukum pertambangan Indonesia dan sistem hukum pertambangan mineral dengan sistem hukum perizinan. Fokus spesifik ditekankan dalam hal dalam hai kepastian hukum dan kesesuaian dengan tujuan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu dapat memberikan hasil untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mengganti kontrak karya dengan izin belum dapat menjamin kepastian hukum dalam bidang pertambangan mineral dan batubara sehingga tujuan hukum pertambangan untuk digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat belum dapat dicapai.
Indonesia had a mining law system to regulate foreign investment on mining which was contract of work system, starting on year 1967 to 2008, On the year 2009, there is a change on mining law paradigm after Indonesia released new law in regulating mineral and coal mining Business. The law is Law of the Republic of Indonesia Number 4 Of 2009 Concerning Mineral and Coal mining with a licensing system to replace contract of work. This thesis deals with the study of Indonesian mining law on the changing of contract of work system with new mining law paradigm with licensing system, starting on the study of the Basic of mineral law, backgrounds of Indonesian mining law, and the mineral mining legai system, certainty of law and prosperity of the People. Specific focus is stressed on the principal of certainty of law and the compliance of new law to its purpose of giving maximum prosperity to the people. Research method used on this thesis is juridical normative with qualitative research. This study conclude that replacing contract of work with licensing sistem has not resulted on certainty of law on mineral and coal mining, therefore maximum prosperity of the people targeted by this law will not be achieved yet. |
