Skripsi ini membahas interaksi antara Perancis dan Komisi Eropa dalam pelaksanaan prosedur merger antara GDF dan Suez. Permasalahan muncul ketika KE menyatakan penolakannya terhadap merger, dikarenakan potensi merger menghalangi kompetisi pada pasar-pasar UE. Interaksi tersebut dilakukan di dalam tiga tahap yang pada akhirnya menghasilkan keputusan KE mengizinkan dilanjutkannya proses merger.Dilatarbelakangi oleh analisa atas berbagai pendekatan integrasi internasional yang menunjukkan peran dominan negara, penelitian ini pada akhirnya memberikan suatu studi kasus yang mengetengahkan supranasionalisme institusi internasional terhadap negara. Temuan penelitian ini dipandang menghadirkan karakteristik baru hubungan antara negara dengan institusi internasional yang secara khusus tercermin di dalam studi kasus interaksi antara Perancis dan Komisi Eropa. Dengan landasan tiga peraturan UE, yakni Competition Regulation, Merger Regulation, dan Gas Directives, ditunjukkan bahwa pemerintah Perancis merupakan suatu aktor subordinat tehadap Komisi Eropa. Sehingga, dalam upayanya mencapai kepentingan nasional, Perancis harus melakukan berbagai penyesuaian sebagai bentuk compliance terhadap otoritas KE.
This thesis elaborates the interaction between France and the European Commission during the implementation of merger procedure for Gaz de France and Suez. Conflict emerged when the European Commission objected the merger and concluded that it raises serious doubts as to its compatibility with the common market. The interaction happened in three stages and ended by EC?s permission for the continuation of the merger.Against the conventional approaches on international integration as its theoretical backdrop, this thesis provides an elaboration of a case study where international institution plays a supranational role in its relations with state. Therefore, this thesis is considered to offer a new characteristic of relations between international institution and member state, especially in the case of EC and France. With Competition Regulation, Merger Regulation, and Gas Directives constrained its behavior, France is positioned as a subordinate actor vis à vis EC. Therefore, in order to achieve its national security, France is obliged to comply with authority exerted by EC. |
