Dewasa ini perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesatnya telah menuntut berbagai pihak untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan tersebut, termasuk pemerintah. Penerapan E-Govermnment adalah salah satu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kegiatan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada berbagai pihak secara efektif dan efisien. Untuk mengembangkan sistem manajemendan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka pemerintahpusat dan pemerintah daerah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju good governance dengan dukungan E-Government. Kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Inpres dan keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang engembangan E-Government merupakan wujud keinginan pemerintah dalam upayanya mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi. Seiring dengan diberlakukanya otonomi daerah yang memungkinkan pemenfaatan potensi daerah dengan lebih optimal, kebutuhan berbagai fitur dalam aplikasi E-Government antara satu daerah dengan daerah lain di Indonesia untuk aplikasi E-Government, tidak harus sama. Keunikan suatu daerah dapat diakomodasi dalam fitur-fitur aplikasi E-Government tersebut. Aplikasi E-Government yang dimiliki oleh suatu daerah pada hakikatnya adalah selalu tanggap terhadap perubahan bisnis untuk meningkatkan pelayan kepada pengguna E-Government tersebut pengaruh tugas pokok setiap lembaga, jenis informasi sumberdaya (geografis, budaya, sosial, ekonomis), dan jenis layanan yang diberikan oleh masing-masing lembaga akan mempengaruhi fitur-fitur E-Government tersebut. Disisi lain, dalam pengembangan aplikasi E-Government, perlu dibuat suatu kerangka standardisasi yang dapat digunakan untuk "plu and play" berbagai fitur yang dibutuhkan suatu daerah. Fitur-fitur tersebut berasal dari berbagai modul yang isinya dapat di mutakhirkan (update) secara terpisah, sesuai dengan unit kerja masing-masing. Standardisasi dan kelengkapan fitur serta manajemen aplikasi E-Government agar tetap terupdate isinya dan sesuai dengan proses dan kondisi pemerintahan sudah seharusnya mulai diterapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah guna mencapai proses pemerintahan yang efektif, efisien, transfaran, dan akuntable. Penelitian ini menghasilkan suatu kerangka dasar (template) untuk standardisasi aplikasi E-Government unutk instansi pemerintah (Pusat, Dati I dan II) yang dapat diterapkan sesuai keadaan dan situasi daerah tersebut. Di dalam kerangka dasar tersebut terdapat beberapa fitur layanan untuk modul pelayanan masyarakat untuk Dati II dan modul. Pengembangan prototipe kerangka standardisasi aplikasi E-Government ini menggunakan Hybrid Methodology yang merupakan gabungan RAD dan Reserve Engineer, sebagai kerangka acuan. Kerangka dasar E-Government ini dapat digunakan untuk pengembangan E-Government yang lebih luas serta terstandardisasi dan dapat menyediakan layanan lebih luas antar instansi pemerintah, layanan bisnis yang mencakup Dati II, Dati I dan pemerintah pusat. Disamping itu, dengan adanya keranka standardisasi aplikasi E-Government ini, akan memudahkan bagi pembuat kebijakan pemerintah-secara hirarkis-untuk melakukan kajian dan pengawasan terhadap perkembangan suatu daerah dibandingkan daerah lain. Bagi para investor, sistem ini akan memudahkan untuk melihat pola potensi daerha dan berbagai bisnis yang tersebut di berbagai daerah. Bagi masyarakat secara luas, sistem ini akan meningkatkan kualitas layanan pemerintah terutama yang menyangkut masalah-masalah kependudukan.
Recently the development of information of technology has expanded rapidly, itâ??s demanding every party to accustomed with this enhancement, including the government. Applying E-Government is one of many ways in implementing government activities using device electronics in additon to improving high quality standard to each party with effectively & efficiently. With the intention to develop management system and also to gain improvement of information & communication technology, therefore central & district government should immediately implement transformation process to facilitate good governance with fully support from E-Government. Government policy regarding development of E-Government that is stated in Inpres & Keputusan Menteri Komunikasi & Informasi, is one of the Government requirement in driving Indonesian people to achive information society In one hand with policy of regional autonomy and with a possibility in taking advantage of optimizing capacity in one region, the needs of a variety of features in application of E-Government between one region and the others in Indonesia area isnâ??t always exactly the same. One unique entity could be accomodated by only applying suitable E-Government features. To facilitate the improvement services to users, E-Government application that is owned in one region should be more responsive to business changes. The Influences of main duty in every institution, such kind of resources information (Geography, Flture, Social, Economy) and type of services provided by each institution would largely affect E-Government features. On the other side, the development of E-Government application would necessarily need to build one standardized template that can be operated for â??plug and playâ?? for types of features that needed in one region. Those features appeared from a variety of modules that might be able to be updated separately with category unit type of work accordingly. Updated standardization and completeness of feature and aplication E-Government management should be started in central and district government in purpose of effective, efficient, transparancy and accountable government process This research result one template for E-Government standardization application for government Institution (Pusat, Dati I,Dati II) that might be operated within condition and situation of the region. There are some features for society modules services in this template for Dati II and modules aswell. The development of prototype of services society modules employ hybrid methodology that is one combination of RAD and Reverse Engineer as a reference template. This E-Government template can be use for development of enlarging E-Government and also standardized which provided increasing services between government institution, services business that captured Dati II, Dati I and central Government. Moreover, within standardized template application for E-Government, itâ??s facilitate for government decision making - in hierarchy â?? in doing evaluating and monitoring of development between regions. In perspective of investor, this systems will facilitate them to observe potency in one region for their own business opportunity and for society, this system enlarging quality of government services involving civilization matters. |
PA-84-Pengembangan prototipe-Bibliografi.pdf :: Unduh