Skripsi ini membahas penerapan Sistem National Single Window (NSW) tahap pertama pada pemenuhan kewajiban pabean Importir Jalur Prioritas khususnya pada proses customs clearance berdasarkan asas ease of administration di KPU Tanjung Priok beserta kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan Sistem National Single Window (NSW) tahap pertama di KPU Tanjung Priok berjalan kurang optimal sehingga belum sepenuhnya mewujudkan kemudahan administrasi pada pemenuhan kewajiban pabean khususnya pada proses customs clearance Importir Jalur Prioritas. Adapun kendala-kendala yang dihadapi pada saat penerapan sistem tersebut antara lain ketiadaan aspek legal pada awal penerapan sistem, ketidaksiapan Sistem NSW secara teknis, kendala sistem dalam menginterpretasikan Harmonized System, kompleksitas sistem pelayanan kepabeanan, ketidaksiapan instansi pemerintah penerbit perijinan impor (OGA) dan masih adanya ketidakjelasan kewenangan pada OGA.
This study focus in the first implementation of National Single Window System in fulfiling customs formality on priority channel?s import procedure based on ease of administration principle (study on KPU Tanjung Priok) and the problems that its faced. The purpose of this study is to investigate the first implementation of National Single Window System in fulfiling customs formality on priority channel?s import procedure (especially for customs clearance procedure) based on ease of administration principle in KPU Tanjung Priok and the problems that its faced. This research is a quantitative research with descriptive interpretive. This study conclude there is the first implementation of National Single Window System is running less than optimal. So, the implementation first implementation of the system has not fully achieved the ease of administration in fulfiling customs formality on priority?s import procedure (especially for customs clearance procedure). The problems that faced on implementation are the lack of technical readiness of the NSW system, complexity of customs system, the system's constraints ininterpreting the harmonized system and there are still the vague authorization of the OGA. |
