Kerjasama BIMP-EAGA merupakan sebuah realisasi dari regionalisme dalam bentuk institusi regional/sub-regional untuk mencapai kepentingan ekonomi, khususnya perdagangan, investasi dan pariwisata. Salah satu keunggulan kerjasama sub-regional adalah faktor kedekatan geografis antar wilayah negara-negara anggotanya. Dalam konteks pengembangan ekowisata di dalam kerjasama BIMP-EAGA para pemangku kepentingan pun memandatkan faktor geografis ini, selain juga keunggulan yang lain berupa kekayaan sumber daya alam dan keindahan alam, keragaman budaya daerah, termasuk budaya tradisional masyarakat yang dimiliki oleh hampir semua negara anggota BIMP- EAGA. Kerjasama sub-regional BIMP-EAGA di bidang pariwisata ingin mengembangkan konsep ekowisata atau community based ecotourism sebagai konsep yang memadukan sektor pariwisata, lingkungan hidup dan sektor ekonomi atau pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Keikutsertaan masyarakat lokal dalam pengelolaan ekowisata dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan mereka melalui pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), maupun sebagai pemasok hasil-hasil pertanian serta kerajinan tradisional untuk keperluan para wisatawan, dan sebagainya. Sebagai fasilitator, pemerintah Indonesia berperan besar untuk menyediakan fasilitas utama maupun pendukung yang berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur fisik serta regulasi dan kebijakan di bidang pariwisata, khususnya ekowisata. Meskipun peran dan kontribusi pemerintah masih relatif terbatas, bahkan kebijakan ekowisata pun belum diformulasikan secara jelas. Peran pihak swasta dalam mengelola ekowisata baik di Indonesia maupun di dalam kerjasama EAGA tidak atau belum dilakukan secara maksimal., selain karena kebijakan pemerintah yang tidak jelas, juga karena belum tersedianya infrastruktur yang memadai di kawasan ekowisata. Padahal ketersediaan infrastruktur yang baik menjadi daya tarik bagi pengusaha dan investor, Pengembangan kawasan ekowisata di Indonesia juga mendapat perhatian internasional berupa bantuan dari organisasi atau lembaga internasional maupun negara donor di daerah-daerah wisata, terutama berkaitan dengan tujuan dan program pelestarian alam. Selain keuntungan ekonomi, bagi Indonesia pengembangan ekowisata dapat membentuk citra politik Indonesia dalam upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup secara global terutama dalam mencegah atau menanggulangi dampak lebih buruk dari global warming dan climate change.
BIMP-EAGA cooperation is a realization of regionalisme institutions in the form of regional / sub-regional to reach the interest of economy, particularly trade, investment and tourism. One of the benefits of sub-regional cooperation, including the BIMP-EAGA is among the factors of geographical proximity of countries members. In the context of the ecotourism development the stakeholders in this BIMP-EAGA cooporation can take the advantage of this geographical factors, in addition, they also can take the benefits in other forms such as weahh in natural resources, natural beauty, the diverse of culturals, including traditional community property which are owned by almost all of the members. The sub-regional BIMP-EAGA cooperation in the tourism field wants to develop the ecotourism concept or community-based ecotourism as a blend between the tourism sector, the environment (friendly environment) and the economic sector, namely, the empowerment of the local communities as active actors of ecotourism, Participation of the local communities in the ecotourism management can increase their income and welfare through the development of amali and medium enterprises (SMEs), as well as the results of traditional agriculture and handicrafts for the tourists, and so forth. As a facilitator, Indonesian government has a big role to provide the primary and supporting facilities associated with the availability of adequate physical infiastructure and regulatory and the policy in the tourism field, especially ecotourism. Although the role and contribution of the government is still relatively limited, even ecotourism policy is not formulated clearly yet The private party has a role in managing the ecotourism bolh in Indonesia and in the EAGA cooperation. However, the role can not be done property because of government policies are not clear, also because the availability of adequate infrastructures in the ecotourism area are not provided. Infrastructure restrietiveness become obstacles in the development of ecotourism because the businessmen and investors are not interested. The development in the ecotourism field in Indonesia has big potential in the future because of the international attention which organized as assistance fiom international organizations or agencies and donor countries in the tourism areas, especially whom related to the nature preservation. The benefits of ecotourism of developmental in Indonesia is to create good image of Indonesian politic in terms of nature conservation property and the environment, especially in preventing or tackling the worse impact of global warming and climate change. |
