Tesis ini membahas manajemen pengamanan Departemen Hukum dan Ham terhadap salah satu unit eselon satu Badan Pembinaan Hukum Nasional. Perhatian utama tesis ini menyangkut Pelaksanaan manajemen pengamanan yang menitikberatkan pada kewenangan Bagian Keamanan Departemen Hukum dan Ham dalam pelaksanaan pengamanan di Badan Pembinaan Hukum Nasional yang memiliki lokasi yang berbeda. Seperti diketahui suatu pelaksanaan pengamanan yang baik memiliki keterkaitan antara manajemen, sumber daya manusia, anggaran yang tersedia serta sarana dan prasarana sebagai materialnya.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, untuk mengungkap dan menjelaskan terjadinya proses-proses yang berlangsung mengenai perilaku dan aturan / pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan manajemen pengamanan BPHN Depkumham. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan atau observasi, wawancara dan kajian dokumen.Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat diungkap bahwa manajemen pengamanan di BPHN dilaksanakan oleh Bagian Pengamanan dengan segala konsekwensi bahwa segala kebijakan dan implementasi fungsi-fungsi manajemen dan pengerahan sumber daya yang ditentukan dan dikendalikan merupakan kewenangan pimpinan pengelola petugas keamanan yang berada pada Bagian Pengamanan Biro Umum Sekretariat Jenderal di Depkumham Kuningan Jakarta Selatan, hai tersebut mengakibatkan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Bagian Pengamanan itu sendiri, baik pelaksanaan pengamanan maupun terhadap petugas keamanannya. Lemahnya pengawasan tersebut mengakibatkan masih terjadinya gangguan keamanan di Badan Pembinaan Hukum Nasional. Oleh sebab itu diperlukan kewenangan yang terintegrasi pada lingkup Badan Pembinaan Hukum Nasional, serta perlunya peningkatan pengelolaan manajemen pengamanan yang dilakukan oleh Bagian Pengamanan Departemen Hukum dan Ham terhadap unit-unit eselon satu sebagai pengguna petugas keamanan.
This thesis discusses the security management of the Department of Law and Human Rights RI toward a first echelon unit named National Law Development Agency (Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)). The main concern of this thesis is the security management implementation that focuses on the authority of the Department of Law and Human Rights’s Security Section in the implementation of safeguards in the BPHN which is located in a different location. As we all know a good security implementation has a link between management, human resources, the available budget andfacilities as the material.This study used a qualitative approach and case study methods, to uncover and explain the processes that take place on the behaviors and rules / guidelines used in the implementation of BPHN's security management. Techniques of data collection are carried out through observation, interviews and document review.The research findings reveals that the security management in BPHN conducted by Security Section with the consequences that all policies and implementation of management functions and resource mobilization which is determined and controlled belongs to the authority of security personnel manager at the Bureau of Public Security Section of the Secretariat General of Department of Law and Human Rights RI in South Jakarta. It results in weak supervision by the Security section, both on the implementation of security and safety officers. Weak supervision results in a security disturbance which still occurs in BPHN. Therefore it requires an integrated authority on the scope of the National Law Development Agency, and it needs to increase the security management by the Security Section of Department of Law and Human Rights towards the echelon units as a user of the security officer. |
